SOLOK, JN- Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M. Mar menilai bahwa Rakor Kepala Daerah se Sumbar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai Senin (7/3) lalu, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan dinilai hanya untuk pencitraan bagi Mahyeldi.
Pernyataan Bupati Solok itu disampaikan H. Epyardi Asda, melalui telepon cellullernya kepad Media ini Rabu malam terkait statement yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal di beberapa media online.
Diberita tersebut Jasman menuding bahwa pemerintah Kabupaten Solok tidak menghargai Gubernur Provinsi Sumbar dan tidak patuh kepada pemerintah provinsi.
Jasman menyampaikan kekesalannya atas ketidakhadiran Pemkab Solok di acara Rakor Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai.
“Saya lebih suka rapat dengan rakyat saya dari pada jauh-jauh ke Mentawai, berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh masing-masing daerah. Mahyeldi jangan hanya pencitraan, Pilkada Sumbar masih lama,” ketus H. Epyardi Asda geram.
Disebutkan Epyardi Asda, Rakor pariwisata provinsi Sumbar di Tua Pejat hanyalah kegiatan seremonial semata dan sebagai Bupati Solok pihaknya lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan membangun daerah serta masyarakat.
Secara pemerintahan, bupati menegaskan bahwa pemerintah provinsi bukanlah raja yang harus dipatuhi dan seluruh daerah harus tunduk.
Menurut Bupati Solok Epyardi Asda terkait dengan ketidakhadiran pemerintah Kabupaten Solok di kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh daerah di Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai tersebut bukanlah hal yang sangat mutlak.
Karena setiap pemerintah daerah kabupaten kota, juga memiliki program dan kegiatan kedaerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan.
Terkait dengan hubungan antara Pemprov dengan Pemkab Solok, Bupati Solok merasa selama dirinya menjabat sebagai bupati belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.
“Bahkan pembangunan di Kabupaten Solok dihancurkan oleh Gunernur dan tidak dia dukung,” papar Epyardi Asda.
Menurut Epyardi, masih banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak provinsi, seperti sektor kepariwisataan, pertanian dan lainnya.”Saya mau tanya, mana bantuan, dukungan yang mereka berikan untuk pariwisata Solok. Bahkan saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kita,” papar Epyardi Asda.
Menurut dirinya, antara pemerintah provinsi dan daerah adalah sebuah hubungan pemerintahan yang saling mendukung.
Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi wajib hukumnya mendorong dan melindungi daerah kabupaten kota yang dinaunginya.
Menurut Epyardi, gubernur bukanlah seorang raja dan saya bukanlah anak buahnya. “Kita ini sama-sama pemimpin daerah dan sebaiknya ada komunikasi yang baik. Bukan saja hanya bagi Kabupaten Solok, tetapi untuk seluruh daerah tingkat dua dan pemimpin daerah di bawah naungannya. Bukan malah menghambat pembangunan,” beber mantan anggota DPR RI Tiga priode tersebut.
Khusus untuk Kabupaten Solok dari awal masa pemerintahannya banyak program-program di Kabupaten Solok yang tidak mendapatkan dukungan dari provinsi.
Dan lagi semenjak kepemimpinan Mahyeldi sebagai Gubernur, banyak koordinasi di lingkaran aparaturnya tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
“Salah satu contohnya, agenda rapat jam 8 pagi, undangan dikirim jam 8 pagi itu juga. Dan kita di daerah dibuat harus patuh dan taat, sementara mereka berlaku seolah-olah menjadi bos di provinsi. Apakah ini diketahui oleh gubernur saya tidak tahu, tetapi jika ini tidak diketahuinya, silahkan nilai sendiri masyarakat, ” tambahnya.
Dan lagi kata bupati, banyak kegiatan gubernur ke Kabupaten Solok yang tidak ada koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok. Gubernur lebih mementingkan datang kalau diundang partainya. PKS dari pada pemerinrah daerah. “Pokoknya tulis saja seperti itu dan itu fakta,” sebut Epyardi Asda.
Banyak kehadiran gubernur yang seolah-olah masuk tanpa permisi, sedangkan kehadirannya adalah sebagai orang nomor 1 di Sumatera Barat dan hadir dengan label sebagai kepala daerah.
Fisebutkan Epyardi, sebagai pemerintahan provinsi, harus ada koordinasi dan komunikasi yang jelas. Kita di sini juga adalah pemimpin daerah, dan kita juga minta dihormati sebagai tuan rumah. Tetapi apakah ini diketahuinya oleh gubernur.
Terkait dengan tudingan yang disampaikan Jasman Rizal, Bupati meminta agar Jasman memahami posisi dirinya. “Apakah pernyataan Jasman dibanyak media itu perintah Gubernur atau keinginan Jasman saja ingin mencari perhatian Gubernur?,” tanya H. Epyardi Adda.
Menurutnya, pernyataan Jasman Rizal tak patut diapungkan ke media, karena pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran pihak Pemkab Solok di Mentawai.
Bupati Solok itu menentang keras pernyataan Jasman Rizal.
“Apalagi sampai mengatur daerah saya, menurut saya statement yang dikeluarkannya di banyak media bukanlah kewenangan dia untuk menyudutkan satu daerah pemerintahan. Dan soal ini saya sangat menentang keras apa yang diucapkan oleh juru bicara gubernur itu,” tegas Epyardi Asda (jn01wandy)
