SOLOK, JN- Pemerintah Kabupaten Solok, menggelar acara Sosialiasi Netralitas Aparatur Sipil Negars (ASN), dalam Pelaksanaan Pilkada di Lingkup Pemkab Solok, bertempat di Ruang Solok Nan Indah, Kamis (22/10).
Tampak hadir pada acara tersebut Bupati Solok, H. Gusmal, SE. MM)Asisten Koor Bidang Pemerintahan, Edisar, Asisten Koor Bidang Administrasi, Sony Sondra, SE. M.Si, Para Staf Ahli BupatiKepala Inspektorat Kabupaten Solok beserta Kepala SKPD dan Camat di Lingkup Pemkab Solok, Komisioner Bawaslu, Andri Junaidi, MH dan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Solok H. Gusmal meminta bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak nanti, netralitas ASN diperlukan dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai dan nyaman, sekalipun sulit untuk mewujudkan sikap netralitas setidaknya kita mampu meminimalisir ketidaknetralan / keberpihakan.
“Mari kita saling memahami jika diantara kita ada keberpihakan, namun demikian kita tidak boleh mendeklarasikan diri atas dukungan terhadap calon. Saya berharap pengawasan dari bawaslu lebih ditingkatkan dimaksimalkan,” sebut H. Gusmal.
Bupati juga menyebut bahwa sanksi terhadap ASN yang melanggar pada pelaksanaan pilkada tahun ini lebih keras dibanding pilkada tahun-tahun sebelumnya. Jika ada ASN kita yang berpihak terang-terangan menandakan ketidakyakinan terhadap kemampuan dan potensi diri pribadi.
“Satgas dari bawaslu juga akan terus melakukan monitoring serta pengawasan hingga tingkat nagari,” terang Gusmal.
Sambutan Komisoner Bawaslu, Andri Junaidi bahwa Indikasi keterlibatan ASN terhadap keberpihakan pada calon tertentu hingga saat ini sudah cukup tinggi dan berkemungkinan masih akan terus meningkat.
Sedangkan untuk indikasi kerawanan pemilu sudah dilakukan kajian oleh KPU dan Bawaslu jauh-jauh hari demi meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam pelaksanaan pilkada.
“Saya juga berpesan agar ASN lebih berhati-hati dalam masa kampanye ini, serta dalam penggunaan sosial media,” terang Andri Junaidi (wandy)
