JAKARTA, JN – Komite II DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komite II DPD RI Emma Yohanna mendukung perlunya edukasi kepada masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam penanggulan bencana menjadi prioritas yang perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Apalagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat hampir setiap hari khawatir dengan potensi gempa dan tsunami, bahkan berdasarkan pendapat para ahli jika terjadi patahan Megathrust Mentawai, akan terjadi gempa bumi yang berkekuatan 8,9 magnitudo.
“ Pelibatan masyarakat dalam penanggulan bencana menjadi prioritas, karena masyarakat yang paling mengalami dampak buruk bencana. Kesiapan tidak hanya ketika bencana terjadi, tetapi harus ada mitigasi, harus ada jalur-jalur mitigasi dan fasilitas penunjang,” kata Senator asal Sumbar itu.
Selain itu Emma Yohanna mengusulkan kepada BNPB agar ada sanksi kepada daerah yang tidak mengindahkan aturan, terutama dalam pendirian pembangunan gedung yang masih melewati jalur-jalur berbahaya potensi gempa. Kondisi tersebut jelas merugikan masyarakat.
“ Saya mengusulkan kepada BNPB agar daerah-daerah yang masih membangun gedung di jalur berbahaya gempa agar diberikan sanksi, berupa pengurangan anggaran,” tegas Emma Yohanna.
Kepala BNPB Doni Monardo sangat sepakat akan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana, sehingga dinilai perlu untuk masuk dalam kegiatan literasi di sektor pendidikan. Menurutnya, dalam menghadapi bencana perlu memperbanyak literasi bahkan sejak sekolah dasar tentang pedoman kesiapan menghadapi bencana.
Doni Monardo mengajak agar DPD RI memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah tentang pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia juga mengusulkan agar masyarakat menanam pohon besar atau vegetasi yang umurnya ratusan tahun seperti mangrove, karena dengan memilih vegetasi adalah solusi mengahadapi bencana Tsunami jangka panjang. Seperti Pohon Laban yang berada di Provinsi Maluku adalah salah satu tanaman yg usianya mencapai 400 tahun dan mampu mengatasi abrasi pantai.
Khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, BNPB sudah sering melakukan simulasi terutama daerah-daerah yang rawan akan terjadinya Tsunami seperti Kota Padang, Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk itu, Doni Monardo mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menjaga dan merawat dengan baik sejumlah fasilitas bantuan pemerintah pusat yang digunakan dalam penanggulangan bencana.
“ Anggaran pemerintah pusat terbatas untuk pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, untuk itu saya minta daerah memasukan anggaran kebencanaan yang lebih banyak dalam APBD. Hal itu juga akan diusulan dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” ujar Mantan Komandan Paspampres ini (her)
