DPRD Kota Solok Akan Usulkan Ranperda Inisiatif Yang Tertinggal ke Pemko

0
76

SOLOK, JN- DPRD Kota Solok Inventarisasi Ranperda
DPRD Kota Solok, rencananya akan kembali mengusulkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisitif masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Solok Tahun 2020.

Hal tersebut dipaparkan dalam Rapat Bapemperda DPRD Kota Solok bersama Asisten I bidang Hukum dan Pemerintahan serta Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok, Senin (21/10). Ranperda inisiatif tersebut merupakan Ranperda Inisiatif yang belum sempat dibahas dan disahkan di Tahun 2019.

Sejauh ini pihak legislatif dan eksekutif masih melakukan inventarisasi seluruh usulan perda yang akan dimasukkan dalam Prolegda 2020 Terutama yang diusulkan oleh instansi perangkat daerah Kota Solok.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, SE,MM menjelaskan, Prolegda Kota Solok Tahun 2020 akan ditetapkan setelah seluruh usulan perda, baik dari eksekutif maupun legislatif selesai diinventarisasi. Setelah inventarisasi selesai nantinya sejumlah Ranperda yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda 2020 itu akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh komisi di DPRD.

Sejauh ini baru terdapat 15 Ranperda yang akan di usulan oleh pihak eksekutif namun Ranperda tersebut nantinya sebelum di setujui oleh Walikota akan dikoordinasikan terlebih dahulu melalui Organisasi perangkat Daerah. Selain yang diusulkan eksekutif sejumlah Ranperda inisiatif DPRD yang tidak sempat dibahas di Tahun Sidang 2019, rencananya akan kembali diusulkan.

Terdapat kurang lebih Lima Ranperda yang diperkirakan akan kembali diusulkan masuk dalam Prolegda 2020 dan salah satunya Ranperda Penyakit Masyarakat di anggap salah satu Ranperda yang sangat prioritas untuk di lakukan kajian.
“Ranperda inisiatif masih sebatas usulan dari Balegperda dan nantinya akan dimintakan persetujuan Pimpinan,apakah akan masuk dalam daftar perda inisiatif yang akan diajukan DPRD di Prolegda 2020, itu tergantung pimpinan,” ungkap Ramadhani.

Dalam Rapat tersebut pihak Pemerintah Daerah di berikan saran serta masukkan oleh anggota legislatif diantaranya Rusdi Saleh, Ade Merta dan Wazadly yaitu seperti terkait Ranperda yang akan di bahas nantinya, salah satunya kurangnya sosialisasi berupa himbauan tentang bahaya LGBT padahal kota Solok berslogankan kota beras serambi madinah. Pihaknya menyarankan kepada dinas terkait agar membuat semacam himbauan sebagai tanda akan bahaya pengaruh LGBT yang saat sekarang sudah sangat mengkuatirkan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, anggota Badan Legislasi Peraturan Daerah juga menyarankan kepada Bagian Hukum Sekeretariat Daerah agar selalu mengupdate Peraturan Daerah terbaru atau yang sudah di sahkan oleh DPRD, jika kita lihat di website bagian hukum hanya tertera Peraturan Daerah yang lama, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahuinya.

“Kami juga menyarankan dalam pembahasan Ranperda Penyakit masyarakat nantinya, kita ajak seluruh unsur masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan peraturan tersebut seperti halnya niniak mamak Solok yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama dan adat istiadat. Sehingga nantinya dalam menjalankan Perda Penyakit masyarakat ini dapat kita jalankan secara bersama-sama,” sebut Rusdi Saleh (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda