Anggota DPRD Kab. Solok Septrismen Bantah Keras Kalau Pernah Mengucapkan Urusan KONI Kabupaten Solok Sudah Kelar

0
664

SOLOK, JN- Anggota DPRD Kabupaten Solok Septrismen Sutan Putieh, membantah keras kalau pihaknya sudah mengatakan kepada media bahwa masalah Urusan KONI Kabupaten Solok Sudah selesai atau Kelar.

“Saya tidak pernah menyebutkan ke media kalau urusan masalah komplik yang tetjadi pada tubuh KONI saat Musorkab KONI Kabupaten Solok sudah selesai dan tidak perlu dipolitisir lagi. Lho, itu kan masalah interen KONI, apalagi masalah pelanggaran AD/ART, Itu sudah tepat diserahkan ke KONI Sumbar, dan biar KONI Sumbar yang memutuskan dan mengambil alih,” sebut Septrismen, Kepada Koran Padang, yang membantah berita sebuah media Online kalau pihaknya tidak pernah mengeluarkan statmen semacam itu.
“Nanti akan saya sampaikan hal ini kemedia yang bersangkutan, dan ini bisa membuat urusan menjadi tambah kacau,” sebut Septrismen, Jum’at (7/8).
Koordinator tim mosi tidak percaya, Madra Indriawan menyebutkan bahwa pihaknya merasa sangat kecewa dengan adanya berita tersebut dan menilai anggota dewan tidak memahami apa yang terjadi di tubuh KONI saat menggelar Musorkab tanggal 18 Juli 2020 lalu.
“Kita sudah jelaskan bahwa beberapa cabor WO Karena menilai panitia sudah tidak fair dan Musorkab melanggar AD/ART KONI itu sendiri dan mengusulkan agar yang menjadi Ketua KONI adalah putra daerah. Ini beda sama ranah pemerintahan,,” sebut Madra Indriawan.Pihaknya meminta kepada anggota dewan, kalau memang tidak memahami masalahnya bisa bertanya kepada kedua belah pihak.

Kisruh atau sengketa hasil Musyawarah Olahraga Kabupaten KONI Kabupaten Solok, berlanjut dan ke KONI Sumbar dan KONI Sumbar untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencari titik kesepakatan. 
Namun, untuk mengurai silang sengketa ini tidak ada titik temu, maka jajaran KONI Sumbar bakal melaksanakan rapat khusus dalam waktu dekat ini. 
“Kalau masalah AD/ART yang mereka langgar dianggap biasa, ini baru luar biasa. Ketua umum KONI Pusat saja bilang bahwa pelanggar AD/ART KONI bisa dipidanakan dan itu marwah atau kitap suci sebuah organisasi,” sebut Madra Indriawan.
Madra Cs juga sudah bertemu Ketua KONI Pusat, Letjen TNI Purn. Marciano Norman, dan berpesan agar KONI Sumbar segera menindaklanjuti kisruh AD/ART tersebut.

Sementara Ketua KONI Sumbar, Syaiful mengatakan, dari hasil mediasi yang dilaksanakan, maka KONI Sumbar bakal mengelar rapat khusus. “Hasil dari mediasi dari kedua belah fihak akan kami tampung dulu dan kedepanya kami akan mengelar Rapat khusus untuk memutuskan masalah ini,” ujar Syaiful. 

Andri Tu Soetarno,  Ketua Bidang Irganisasi KONI Pusat, meminta KONI Sumbar untuk menuntaskan masalah yang terjadi di Musorkab KONI Kabupaten Solok dengan adil.
Menurutnya, para peserta Musorkab harus berkaca kepada semangat sportifitas yang ditanamkan kepada para atlit dan tidak boleh menghalalkan segala cara. “Ketika bertanding di medan laga, ada yang berdarah-darah dan luka-luka bahkan ada yang patah-patah.Namun selepas itu semuanya saling berangkulan, yang kalah harus sportif dan jangan sampai keluar dari AD/ART, karena itu sudah bisa berurusan dengan hukum,” sebut Andri Tu Soetarno.
Sementara Riki Rizo Namzah, menyebutkan bahwa semuanya diserahkan ke KONI Provinsi. Selain pihaknya juga melayangkan surat ke KONI Pusat. Karena ini pelanggaran sakral yakni  terkait permasalahannya pelanggaran AD/ART KONI itu sendiri,” sebut Riki Riko Namzah.
Sebelumnya,  para peserta juga melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua KONI Kabupaten Solok periode 2016-2020 Rudi Horizon, serta panitia penjaringan bakal calon Ketua KONI Kabupaten Solok periode 2020-2024. 
Sedangkan pada Jum’at pagi (7/8) pagi, para penolak hasil musorkab, menggelar hearing dengan DPRD Kabupaten Solok dan hasilnya juga akan ada pertemuan ulang dengan DPRD Kabupaten Solok karena pertemuan hari itu dianggap tidak sesuai dengan agenda dan surat masuk ke Sekretariat DPRD.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, suasana Musorkab memanas setelah sejumlah peserta melakukan protes terkait proses penjaringan. Mayoritas Cabor mempertanyakan tentang kasipnya waktu penjaringan. Mereka beralasan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART), disebutkan bahwa proses pemberitahuan diumumkan setidaknya 14 hari sebelum hari pemilihan. Sementara, kelengkapan administrasi pemilihan, yakni verifikasi hak suara di pemilihan, menurut mereka sudah clear (terang dan jelas) 7 hari sebelum pemilihan. Padahal itu belum benar.
Alhasil, para peserta yang melakukan aksi walk out (keluar dari ruang sidang), berkumpul dan menandatangani mosi tidak percaya. Setidaknya, hingga pukul 17.00 WIB, sudah ada 9 Cabor yang menandatangani mosi tidak percaya. Yakni Cabor Biliar (POBSI) yang ditandatangani Jon Firman Pandu yang juga Ketua DPRD Kabupaten Solok, Cabor sepakbola (Askab PSSI) yang ditandatangani oleh Sofriwandi, Cabor Bolavoli (PBVSI) yang ditandatangani Aurizal yang juga Anggota DPRD Kabupaten Solok, Cabor Hapkido yang ditandatangani Madra Indriawan, Cabor Panjat Tebing (FPTI) yang ditandatangani oleh Haryanto Arbi, Cabor Judo (PJSI) yang ditandatangani Yondri Samin, Cabor Arung Jeram (FAJI) yang ditandatangani Boni, Cabor sepeda (ISSI) ditandatangani Bustaman, serta Riki Rizo Namzah dari Cabor Futsal. Riki Rizo didapuk sebagai pimpinan mosi tidak percaya.
Dalam surat mosi tidak percaya tersebut, ada 8 item yang menjadi alasan para Cabor. Di antaranya, pelaksanaan penjaringan pelaksanaan Musorkab yang tidak sesuai dengan AD ART. Para peserta juga menuding bahwa agenda pemilihan Ketua KONI Kabupaten Solok penuh kecurangan. 
“Terdapat pelanggaran konstitusi, yakni AD ART KONI pada Bab V Pasal 35 Ayat 1 Poin B, yang menyatakan bahwa pemberitahuan kepada peserta Musorkab dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelum Musorkab. Kemudian, bahan tertulis sudah diberikan kepada peserta sekurang-kurangnya 7 hari sebelum Musorkab. Lalu, sidang pembentukan panitia penjaringan harus dilakukan melalui mekanisme sidang pleno. Kami juga melihat ada indikasi kecurangan dalam proses Musorkab ini. Karena itu, kami tidak mengakui seluruh proses Musorkab yang cacat hukum ini. Hasil ini akan kita tindaklanjuti ke KONI Sumbar dan KONI Pusat,” tegas Riki Rizo Namzah.
Adanya Walk Out dan mosi tidak percaya ini, seakan membuktikan ucapan salah seorang bakal calon Ketua KONI Kabupaten Solok 2020-2024, Gusrial Abbas. Menurut Gusrial Abbas, dari awal dirinya tidak ada niat maju ke pemilihan Ketua KONI Kabupaten Solok 2020-2024. Namun, beberapa hari belakangan, dirinya didatangi oleh beberapa pengurus KONI Kabupaten Solok dan diminta maju. Gusrial, yang merupakan tokoh politik kawakan di Kabupaten Solok, menyatakan dirinya melihat ada kekuatan lain yang bermain untuk memenangkan Rudi Horizon. 
Menurutnya, salah satunya hal itu terlihat dari waktu penjaringan dan tahap verifikasi terhadap pemilik suara yang begitu sempit. Sehingga, hal itu sangat merugikan dirinya melawan petahana.
“Kalau ingin maju dan menang, tentu kita harus tahu kekuatan. Tapi, dalam pemilihan ini, waktu begitu sempit dan siapa-siapa Cabor yang memiliki hak suara, sama sekali belum jelas. Bahkan hingga satu hari sebelum hari pemilihan,” ungkap Gusrial.
Pihaknya juga menegaskan bahwa dirinya melihat sudah ada pengondisian dan ada satu komando memenangkan calon petahana Ketua KONI Kabupaten Solok. Gusrial menyatakan hal itu justru berasal dari Pemkab Solok. Serta dari internal KONI Kabupaten Solok sendiri, yang menguntungkan petahana. 
“Setelah saya dalami proses ini, saya melihat ada komando untuk memenangkan petahana. Ada pihak-pihak yang bermain, di antaranya dari Pemkab Solok dan internal KONI Kabupaten Solok. Hingga Jumat sore ini saja, verifikasi pemilik suara saja belum selesai. Dukungan dari Cabor-Cabor belum ada dan tak bisa didata. Kekuatan kami kalah, saya hanya akan tampil sebagai penggembira saja di hari pemilihan. Cabor-Cabor yang selama ini terpinggirkan atau termarjinalkan di Kabupaten Solok, harus siap bersabar,” ungkapnya.
Sementara Sekretaris KONI Kabupaten Solok, Madra Indriawan, meminta KONI Kabupaten Solok untuk diaudit khusus BPK.
“Selain banyak yang tidak beres pada Musorkab KONI dan sepertinya Musorkab ini sudah sangat dikondisikan dan selama ini banyak pengelolaan keuangan yang tidak jelas dan kami akan minta Kejari dan BPK untuk mengaudit khusus keuangan KONI karena banyak aset KONI yang tidak tedata. Selain itu saya sebagai Sekum KONI tidak dilibatkan dalam banyak hal di KONI,” tutur Madra Indriawan dengan nada sangat kecewa.
Yang bikin kesal menurut Madra, Rudy Horizon selain bukan putra Kabupaten Solok, juga sudah sangat sering melontarkan kata-kata akan mundur dari Ketua KONI Kabupaten Solok dan tidak akan mencari hidup di KONI sejak udai Porprov di Padang Pariaman 2018 silam.”Ucapan mau mundur dari Ketua KONI Kabupaten Solok sangat sering dilontarkan Rudy kepada kawan-kawan di KONI. Tetapi karena manisnya uang KONI Kabupaten Solok, malah dia minta tambuh dan seakan-akan cabor yang memintanya untuk maju kembali,” tutur Madra.Seharusnya menurut Madra, Rudy harus malu ditolak cabor karena tidak putra daerah, sebab dana KONI merupakan APBD Kabupaten Solok yang warganya memiliki hak otonomi sendiri.
Madra juga menyorot dalam pembentukan kepanitiaan Musorkab tidak melalui sidang pleno dan tidak melibatkan dirinya termasuk anggota KONI yang lain.
Apalagi beberapa cabor yang Walk Out rata-rata mereka meminta agar salah syarat untuk menjadi calon ketua umum KONI adalah ber KTP Kabupaten Solok dan berdomisili di Kabupaten Solok, namun tidak digubris SC sehingga beberapa cabor Walk Out.
Yang paling fatal kesalahan yang dilakukan adalah tidak mengundang Calon Ketua Umum serta terpilihnya Ketua yang baru secara aklamasi dianggap cacat karena melanggar AD/ART (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here