Aliansi Mahasiswa Gelar Demo ke Gedung DPRD Kota Solok

0
73

SOLOK, JN- Demo penolakan terhadap UU KPK dan RUU KUHP, masih terjadi di sejumlah daerah Indonesia, termasuk Kota Solok. Seratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solok (AMS), mendatangi Gedung DPRD Kota Solok. Mereka menggelar aksi damai menyampaikan aspirasi menolak UU KPK dan RUU KUHP, yang mereka nilai melemahkan KPK serta sejumlah pasal RUU KUHP yang kontroversial.

Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi di Kota Solok ini, berdemonstrasi dan berorasi dengan long march, dari kampus UMMY Solok menuju kawasan pasar raya Solok dan kembali berkumpul di kampus. Usai longmarc, kemudian bergerak konvoi menggunakan sepeda motor, sampai dikawasan DPRD kemudian mahasiswa berjalan kaki menuju gedung dewan.

Sekitar pukul 16.00 Wib, massa tiba di gedung DPRD, langsung berorasi, aksi mahasiswa tersebut dikawal seratusan aparat Polres Solok Kota, Kapolres AKBP Ferry Suwandi juga turun tangan. Aksi mahasiswa sempat memanas, situasi tegang antara peserta aksi dan anggota dewan. Mahasiswa bersikeras untuk masuk ke ruang sidang DPRD Kota Solok. Sementara ruang sidang baru usai digunakan untuk pembahasan agenda rapat DPRD, serta ruang yang tidak mencukupi untuk menampung seluruh mahasiswa.

Meski sempat beradu argumen antara mahasiswa dan anggota DPRD, akhirnya terjadi kesepakatan. Seluruh anggota DPRD dan mahasiswa bersepakat berdialog duduk bersama di atas aspal halaman kantor DPRD Kota Solok. Dalam orasinya koordinator aksi Candra Irawan mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan tuntutan soal penolakan Revisi UU KPK dan RUU KUHP.

“Kami ingin lembaga DPRD di daerah, sebagai representasi rakyat, tidak hanya diam terhadap upaya pelemahan fungsi KPK dan RUU KUHP yang kontroversial,” kata Candra dalam orasinya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Solok Yutriscan bersama anggota DPRD menyatakan dengan tegas, ikut menolak aturan-aturan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Kita juga seirama dengan mahasiswa, pemerintah pusat juga harus mengusut tuntas kejahatan pembakaran hutan dan lahan, kasus penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Wamena Papua yang menelan korban jiwa masyarakat Minang,” sebut Yutriscan.

Dukungan DPRD kota Solok atas tuntutan mahasiswa akhirnya disepakati dengan penandatanganan surat resmi lembaga dewan yang disampaikan langsung ke DPR-RI dan pemerintah pusat.(van)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda