6 Fraksi di DPRD Kab. Solok Lakukan Mosi Tidak Percaya Kepada Dodi Hendra

  • Whatsapp

SOLOK,  JN- Posisi Ketua DPRD Kabupaten Solok yang saat ini dijabat oleh Dodi Hendra, mendapat tamparan keras dari para anggota DPRD di daerah itu.

Betapa tidak,  dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Solok, 27 orang  anggita di lintas partai menandatangani surat mosi tidak percaya kepada Dodi Hendra. Hanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  dan Fraksi NasDem yang tidak melakukan mosi tidak Percaya. Sebagaimana diketahui,  Dodi Hendra naik kelas menjabat Ketua DPRD menggantikan Jon F Pandu yang mundur dan maju sebagai Wakil Bupati Solok pada akhir tahun 2020 lalu. 
Surat mosi tidak percaya tertanggal 8 Juni 2021 dialamatkan kepada Bupati Solok dengan Nomor istimewa.
Pada surat itu,  alasan para anggota dewan melakukan mosi tidak percaya kepada Dodi lantaran Dodi Hendra dinilai arogan dan otoriter serta mengabaikan azas demokrasi dan kolektif kolegial dalam kepemimpinannnya. Selain itu,  sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, dikatakan merasa dirinya sebagai kepala, sehingga sering memaksakan kehendak yang menimbulkan rasa tidak nyaman dikalangan anggota DPRD Kab. Solok

Selanjutnya dalam hal prinsip kolektif kolegial, Dodi Hendra dinilai sering mengabaikan peran para wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Yang terakhir, tindakan yang dilakukan Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kab. Solok, mereka anggap sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 33, 35, dan Peraturan DPRD Kab. Solok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Solok Pasal 39, 44.


Surat mosi tidak percaya anggota DPRD Kabupaten Solok terhadap Saudara Dodi Hendra selaku ketua DPRD Kabupaten Solok, jelas menjadi tamparan keras bagi dirinya. 

Dodi Hendra bersama Andre Rosiade

Dari 8 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Solok, 6 Fraksi diantaranya melakukan mosi tidak percaya. 
Enam fraksi yang ikut bertanda tangan pada surat mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD yang tertulis antara lyakni Zamroni (Ketua Fraksi PDI Perjuangan-Hanura), Sutan Bahri (Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan-Hanura), Syukri Firman, Jamaris ( Anggota Fraksi PDI Perjuangan-Hanura, Ahmad Purnama (Ketua Fraksi PAN), Aurizal (Sekretaris PAN), Renaldo Gusmal, Ivoni Munir (Anggota Fraksi PAN). Faizal (Wakil Ketua Fraksi PAN), Etranedi ( Bendahara Fraksi PAN).
Berikutnya dari Fraksi Demokrat yakni Dian Angraini (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Efdizal, Mulyadi dan Lucki Efendi (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat). 
Kemudian dari Fraksi Golkar yakni Olzaheri (Ketua Fraksi Partai Golkar), Yetty Aswaty (Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar), Mukhnaldi dan Vivi Yulistia Rahayu (Bendahara Fraksi Partai Golkar).


Dari Fraksi Gerindra sendiri yakni, Hafni Hafiz (Ketua Fraksi Partai Gerindra), Arlon (Sekretaris Partai Gerindra), Madra Indriawan (Bendahara Fraksi Partai Gerindra), Iskan Nofis (Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra), Septrismen (Anggota Fraksi Partai Gerindra). Dari Fraksu PKS yakni  Nazar Bakri (Ketua Fraksi PKS), Harry Pawestie (Sekretaris Fraksi PKS), Yusferdizen (Wakil Ketua Fraksi PKS) dan Nosa Eka Nanda.
Terkait dengan kejadian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra,  kepada media ini Jum’at (18/6) menyebutkan bahwa surat mosi tidak yang dialamatkan kepada dirinya menyebutkan bahwa selaku kader Partai Gerindra yang baik, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait kepercayaan yang sedang di embannya kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok dan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.


“Saya sudah mendengar kabar tersebut, dan sebagai Kader Partai Gerindra yang baik saya menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan partai, Yakni Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok dan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Karena tugas yang saya jalankan ini, juga merupakan amanah partai kepada saya,” sebut Dodi Hendra. 
 Menurut Dodi,  sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang menukangi masalah tersebut. Namun Dodi saat menjadi Ketua DPRD merasa  sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Partai Gerindra dan tidak melanggar masalah hukum.
Dodi Hendra menyikapinya hal utu dengan santai. Pihaknya beranggapan bahwa ada sesuatu yang ingin menggoyang posisinya. “Biasalah, dalam politik sering terjadi hal seperti ini,” canda Dodi Hendra. 
Pihaknya berharap proses politik harus dilakukan dengan ukuran yang jelas. Jangan sampai hal yang tidak bisa dibuktikan terkesan dipaksakan, misalnya saja seperti yang ia rasakan saat ini ketika mendapat mosi tak percaya tanpa melakukan kesalahan.
“Sampai saat ini, saya belum paham apa kesalahan yang telah dilakukan, sehingga para anggota melayangkan surat tersebut,” sebut Dodi.
Lalu, Dodi Hendra memaparkan bahwa selama ini dirinya bertindak dan bekerja sebagai wakil rakyat masih dalam koridor yang wajar.

Disisi lain, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Solok Hafni Hafiz, menyampaikan bahwa pihaknya mengakui ikut mananda tangani surat tersebut, namun kemudian kembali menarik diri dari mosi tidak percaya yang sebelumnya sudah mereka tanda tangani.
“Mosi tidak percaya yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra berdasarkan hasil rapat fraksi terakhir yang dihadiri oleh DPC Gerindra, kemudian dilakukan  penarikan kembali berdasarkan  pertimbangan, saran dan instruksi DPD Gerindra melalui sekretaris DPD,” jelas Hafni Hafiz.


Sementara Ketua Fraksi PPP Kabupaten Solok, DR.  Dendy, S.Ag, MA, yang tidak ikut dalam menandatangani petisi tersebut mengatakan bahwa persoalannya masih belum terukur secara jelas.
“Seorang Pemimpin mendapatkan mosi tidak percaya itu kan harus terbukti dulu dengan jelas kesalahannya. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Solok, beliau Dodi Hendra tidak terbukti bersalah, tentunya belum layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Ini pasti ada unsur politisnya,” papar Dendy.
Disebutkan Dendi,  kalau hanya mosi tak percaya dilayangkan kepada Dodu karena dinilai tidak demokratis dan arogan hanyalah berbentuk asumsi atau persepsi yang belum terjamin kebenaranya.
“Tetapi, apabila Ketua DPRD Kabupaten Solok telah melakukan kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum dan cacat etika maka barulah hal itu wajar diberikan mosi tak percaya. Sedangkan nyatanya hal itu belum terbukti bersalah bukan?,” papar Dendy.


Menurut jalurnya, persoalan struktural dan sanksi di dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus melalui Badan Kehormatan DPR terlebih dahulu. Agar semua sebab akibat dapat terselesaikan dengan semestinya.
Sementara Bupati Solok,  H. Epyardi Asda,  saat diminta komentarnya masalah ini memilih diam dan enggam memberi tanggapan (jn01

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *