Warga Air Batumbuk Pertanyakan Janji Gubernur, Bupati Epyardi Asda  Meradang 

 

SOLOK, JN- Merasa kecewa, dan diduga hanya Pemberi Harapan Palsu(PHP), Masyarakat Nagari Air Batumbuk Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok mulai pertanyakan janji Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.senilai 2 Milyar untuk perbaikan  jalan utama menuju pintu kawasan wisata pendakian Gunung Talang.

Janji tersebut disampaikannya di depan umum saat melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Solok pada tanggal 25 September 2021 lalu.

Kekecewaan ini tentunya, berlawanan dengan program unggulan Gubernur Mahyeldi yang selalu menggemborkan, bahwa akan mengedapan pembangunan dibidang pariwisata dan pertanian, yang nota bene diharapkannya dapat untuk membangkitkan kehidupan perekonomian masyarakat Sumatera Barat.
Padahal diketahui, Kab. Solok merupakan daerah yang digadang-gadang menjadi daya tarik wisata unggulan (DTWU) Propinsi Sumbar, bahkan Kab. Solok mendapat nilai tertinggi, sehingga menjadi pilihan menjadi Geo Park Singkarak dan danau Kembar, mengalahkan objek wisata Gunung Padang dan Istana Pagaruyung Tanah Datar.

Seperti halnya dilaporkan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis) Seroja Nagari Air Batumbuk, Rinaldi kepada Bupati Solok H. Epyardi Asda disela sesi tanya jawab sesaat selesainya pembukaan Turnamen liga Tiga Absolut Cup 2022 di nagari yang merupakan salah satu jalur masuk pendakian Gunung talang itu. Dan ditanggapi oleh Bupati Solok akan segera menelusuri janji tersebut sampai dimana prosesnya, sehingga juga ada kepastian bagi masyarakatnya disana.“Sekarang ini pak, masyarakat kita sudah banyak mempertanyakan janji pak gubernur itu. Pada saat itu kita tahu sudah banyak cerita ini dan itulah, apa tidak cerita bohong saja. Kita berharap seluruh janji beliau disini jangan hanya sekedar janji saja, tetapi dapat segera direalisasikan. Karena ini sudah hampir satu tahun lamanya sejak beliau berjanji. Dan itu itu sudah menjadi harapan bagi masyarakat kami?,” ungkap Rinaldi kecewa kepada media ini juga.
Disisi lain, Paska janji Gubernur 2 milyar yang tidak jelas ujung pangkalnya di Nagari  Air Batumbuk, dan laporan masyarakat disana, Bupati Solok H. Epyardi Asda yang selama ini berusaha sabar akhirnya juga angkat bicara, atas sikap  dan janji  Gubernur Sumbar itu kepada masyarakatnya.
“Saya heran ada apa dengan gubernur kita ini. Apakah karena sudah dekat tahun politik? Kalau bagi saya pribadi tidak ada masalah. Tetapi sebagai bupati yang diamanahkan oleh rakyat. Saya wajib membela rakyat saya, saya tidak terima kalau masyarakat saya hanya di PHP saja,  sebagai seorang pemimpin harusnya dia bisa menepati janji, jangan hanya obral janji,” tegas Epyardi Asda di ruang kerjanya. Selasa (30/8). 
Tidak hanya sampai disitu, Bupati Solok yang terkenal keras dan tegas demi rakyatnya ini juga mengatakan sudah tidak tahan dengan sikap ketidakadilan Mahyeldi Asrullah sebagai Gubernur Sumbar kepada masyarakat Kab. Solok. Karena sekarang, diakatakannya bahwa  kebijakan pejabat-pejabat di propinsi tidak lagi hanya sebatas janji 2 Milyar kepada masyarakat Nagari Air Batumbuk yang tidak ditepati. Tetapi kepemimpinan orang nomor satu di Sumatera Barat itu tidak lagi mengganggap ada masyarakat Kab. Solok.

Baca Juga :
Bupati H. Epyadi Asda Hadiri Acara ‘Alek Malewakan Gala Kapolda Sumbar


“Saya tadi  baru saja mendapatkan laporan dari dinas saya, dan dari Kepala bagian ULP bahwa jika pencairan Angaran Bantuan Keuangan Khusus(BKK) untuk dinas pariwisata Kab. Solok dari Propinsi tidak bisa dicairkan, parahnya lagi itu mereka putuskan tanpa alasan yang jelas,” ungkap Epyardi.Kepada media ini, Epyardi menyatakan tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh pejabat-pejabat dipropinsi sana, padahal sesuai laporan yang disampaikan oleh bawahannya di Dinas Pariwisata, BKK yang batal cair itu sudah ada Peraturan Gubernurnya, dan sudah sampai proses di Biro Pemerintahan untuk penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan seluruh proses dan administrasinya sudah dilengkapi, bahkan dinas terkait sudah berulangkali kesana, tetapi sesampai di Bagian Keuangan Daerah malah digagalkan oleh Dinas Pariwisata propinsi.

 “Parahnya lagi, di Propinsi ini seperti mengakali supaya jangan ada pembangunan di Kab. Solok. untuk pencairan dana BKK ini, bahkan katanya kita di Kabupaten Solok juga harus menyediakan anggaran 60% dari total anggaran untuk pembangunan fasilitas pendamping, padahal sejauh yang saya tahu tidak aturan yang mengharuskan seperti itu,” ungkapnya.“Saking kejamnya lagi, Anggaran yang jelas-jelas sudah ada untuk pembangunan ruas jalan dari Ampang Kualo batas Kab. Solok menuju simpang empat Aripan, dimana merupakan jalur utama Kecamatan X Koto Diatas, dan juga bisa menghubungkan Kab. Solok dengan Kota Sawahlunto dan daerah tetangga lainnya malah juga terancam juga tidak bisa mereka cairkan. Karena menurut mereka masih satu BKK dengan kegiatan di pariwisata. Dan sampai hari ini sengaja sepertinya digantung sama kepastian,” Imbuhnya lagi.

Baca Juga :
Gubernur Sumbar dan Riau Tandatangani Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Tol, Pelabuhan dan Pertanian


Kemudian juga disampaikan oleh Epyardi, yang dipilih rakyat sumbar itu adalah Mahyeldi, tetapi yang diherankannya, kenapa dia seperti tidak berdaya didepan kepala dinas yang dipimpinnnya sendir, apa karena ketidak mampuannya atau jangan-jangan karena ketidaktahuannya sama sekali dalam bidang itu.“Untuk diketahui saja, Kabupaten Solok merupakan salah satu penyumbang suara terbesar untuk kemenangan Mayeldi pada Pilgub lalu, sehingga dia bisa duduk menjadi Gubernur Sumbar, tetapi kenapa hari ini, dari 7(tujuh) triliun lebih tidak ada satupun pembangunan dari APBD propinsi yang di berikan ke Kab. Solok. Apakah kita di Kabupaten Solok tidak lagi bagian dari Sumatera Barat, sebegitu bencinyakah dia kepada masyarakat Kab. Solok,” tutur Epyardi.Epyardi menegaskan, bahwa apa yang disampailkannya kali itu bukanlah dalam rangka mengemis, tetapi dia meminta hak masyarakat kab. Solok sebagai bahagian Propinsi Sumbar. Dan seharusnya selaku Gubernur, dikatakan Epyardi, bahwa Mahyeldi harusnya bisa memberikan jatah pembangunan yang merata dan proposional menurut luas dan jumlah penduduk seluruh di kabupaten dan kota se Sumatera Barat. jangan sampai ada yang di anak tirikan, dan tidak mendapatkan pembangunan sama sekali.

Karena diturunkannya anggaran oleh pemerintah pusat itu, menurutnya adalah untuk masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan, termasuk bagi Kab. Solok.
“Ini tidak ada kepentingan pribadi saya, tetapi membela dan memperjuangkan masyarakat Kab. Solok, itu sudah kewajiban saya sebagai bupati. Dan jujur..saya sebenarnya sedih kok kampung halaman saya dibuat seperti ini. kok dana 3 Milyar saja susah? Kalau tidak mau bantu rakyat saya katakan saja, jangan PHP kan Rakyat saya, kan jelas. Padahal kalau saya pikir..

“Athari saja yang yang bawa APBN ratusan Milyar ke Sumbar tidak serumit ini,” tutur Epyardi prihatin (mil/jn01/vivo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.