Sosialisasi Masalah Hukum Digelar Pemkab Solok

0
507

Agar Tidak Tersangkut Masalah Hukum:

Sosialisasi Masalah Hukum Digelar Pemkab Solok

SOLOK, JN-Agar para pejabat eselon II dan III khususnya yang berurusan langsung dengan masalah keuangan agar tidak berurusan dengan pihak penegak hukum, maka pemkab Solok menggelar acara Sosialisasi dan Penerangan Hukum dalam rangka penegakan hukum serta peningkatan kinerja pegawai di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok.

Acara Sosialisasi digelar di Ruang Pelangi Kantor Bupati Solok, Selasa (7/2), dengan mendatangkan narasumber dari Kejari Solok, Pengadilan Negeri Koto Baru, Pengadilan Agama Koto Baru serta dari Dinas Kesehatan Kesehatan Povinsi Sumatera Barat serta dihadri oleh Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, SH, Sekdakab Solok, Edisar Dt Manti Basa, Para Kepala SKPD, Kabid di lingkup Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) Kabupaten Solok.

Menurut Ketua Pelaksana, Edityawarman sosialisasi ini sebanyak 67 orang yang terdiri dari 26 eselon II, 26 Eselon III dan 15 orang Satpol PP. Materi yang akan diberika seperti pemberantasan Narkoba, pencegahan korupsi dan kesehatan.

“Kami berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar nanti bisa memahami masalah hukum dengan sebaik-baiknya,” jelas Edityawarman.

Sementara Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, SH waktu membuka acara sosialisasi masalah hukum ini berharap agar para peserta mengikuti dengan baik dan kalau ragu bisa bertanya kepada narasumber agar nanti tidak bermasalah sama yang namanya hukum. “Yang saya tahu, korupsi ini bukan hanya memperkaya diri sendiri tetapi memperkaya diri orang lain juga termasuk kategori korupsi. Jadi saya berharap agar peserta yang hadir bisa serius mengikuti sosialisasi ini agar tidak terjerumus ke masalah hukum,” jelas Yulfadri Nurdin. Dijelaskan Wabub Solok, para pejabat yang telah di lantik dituntun rasa tanggung jawabnya agar tidak terlena dengan perubahan status dan posisi yang akan menimbulkan kelalaian dalam pelayanan publik. “Masyarakat mengharapkan agar kinerja kita dalam sistem pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien lagi dari pada yang sebelumnya. Jadi dalam menjalankan tugas kita di atur dan di tuntun dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bisa seenak kita saja dan itu harus kita pahami dan pedomani,” minta Yulfadri Nurdin.

Harapan kami kepada bapak dan ibu agar dapat menjalani kegiatan ini tentang masalah hukum dan tata laksana dalam pekerjaan kita.

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Solok, Aldiyansyah, SH, MM, menjelaskan bahwa  pihaknya memuji langkah Pemkab Solok untuk menggelar acara ini agar para pejabat tidak berurusan dengan hukum. “Alhamdulillah di Kabupaten dan kota Solok sangat jarang kasus korupsi menimpa pejabat. Mudah-mudahan kedepannya begitu,” terang Aldiyansyah. Ditambahkannya, kegiatan penyuluhan hukum ini adalah dalam rangka pencegahan agar kedepan tidak terjadinya hal-yal yang melanggar hukum seperti korupsi. “Kalau bapak dan ibuk ingin berkonsultasi dengan kami, kami siap kapan pun silahkan bapak ibuk datang saja ke kantor kami,” tambah Aldiyansyah. Selain itu, Kejari juga meminta agar pejabat menjahui Narkoba karena di Solok setiap bulannya ditemukan setidaknya 10 kasus narkoba ini.

Sebelumnya Bupati Solok, H. Gusmal menybutkan bahwa diperlukan sosialisasi kepada para pejabat yang beru dilantik agar kedepannya tidak salah langkah, terutama mereka yang langsung berurusan dengan keuangan. Dijelaskan Bupati Gusmal, Kedudukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang/jasa di daerah ternyata masih menjadi persoalan besar dan pelik di kalangan aparatur daerah. Bagaimana kriteria dan persyaratan dalam mengangkat pejabat yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih menjadi persoalan. “Kita berharap para peserta sosialisasi dari seluruh OPD ini bisa mengikuti dengan baik supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan kalau ragu-ragu, silahkan bertanya kepihak yang terkait,” terang H. Gusmal.

Adanya PPTK dalam PP Nomor 58 tahun 2005 yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang hampir sama dengan PPK dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan PPTK yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Demikian pula dengan penetapan PPK dan Pejabat Pengadaan yang disyaratkan mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikaitkan dengan PNS yang memegang jabatan karier, sehingga bisa saja terjadi konflik internal antar aparatur sebagai akibat adanya pejabat yang secara karier lebih tinggi pangkatnya namun dalam pengadaan barang/jasa tidak bisa bertindak sebagai PPK. Isu hukum yang muncul dalam permasalahan ini adalah bagaimana kedudukan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. “Jadi kalau pejabat banyak yang ragu, silahkan bertanya kepada narasumber,” pungkas H. Gusmal (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here