Sidang Paripurna Penyampaian Pembahasan DPRD Tehadap LKPj 2016

0
413

SOLOK, JN-

DPRD Kota Solok Sumatera Barat menggelar sidang paripurna istimewa tentang laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) tahun anggaran 2016 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can,SE didampingi wakil ketua DPRD H,Irman Yefri Adang,SH,MH  bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Jum’at (28/4) lalu.

Hadir Wakil Walikora Solok Reinier,ST,MM, anggota DPRD Kota Solok, unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda), Sekretaris daerah, Asissten dan staff ahli Walikota Solok, OPD, instansi vertikal, Kabag, Camat, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam laporan hasil pembahasan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Solok terhadap LKPj Walikota Solok tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh juru bicara DPRD Ramadhani Kirana Putra SE MM, setidaknya 22 point pembahasan beserta rekomendasi yang disampaikan lembaga legislatif Kota Beras Serambi Madinah itu.

Rekomendasi yang disampaikan diantaranya agar walikota harus memastikan seluruh bagian dalam dokumen LKPj telah ditulis dengan benar dan sistematis dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hal ini menjadi catatan rekomendasi lembaga legislatif Kota Solok karena masih ditemukan adanya kesalahan dalam penulisan, uraian yang tidak sistematis, dan adanya bagian yang tidak ditemukan uraiannya dalam dokumen LKPj, serta ketidaksingkronan macam – macam uusan wajib yang diatur dalam UU no.23 tahun 2014 jo UU no.9 tahun 2015 dan PP no.3 tahun 2007.

Selain itu, ditambahkan jubir dewan itu, meski secara umum penyusunan dokumen LKPj itu didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016, namun dua dokumen itu madih ditemukan tidaksesuaian.

“Terdapat perbedaan jumah kegiatan, program kerja untuk urusan wajib yang dilaksanakan misalnya urusan pendidikan. Diamping itu, jumlah kegiatan untuk program kerja urusan pendidikan yang ada dalan LKPj tidak sama dengan jumlah yang ada dalam RKPD” terangnya.

Ditambahkannya, terkait dengan masih adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi tapi tidak dilaporkan, walikota seharusnya tetap mencantumkan dalam LKPj dengan menjelaskan alasan – alasan dan kendala – kendala apa yang dihadapi sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana.

Sementara itu, Wakil Walikota Solok Reinier dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas seluruh rekomendasi dan saran yang disampaikan lembaga legislatif daerah setempat, yang hakekatnya demi kebaikan dan kesejahteraan serta dalam mendorong lajunya pembangunan Kota Solok kedepan.

Wawako Solok Reinier juga mengatakan seluruh masukan, saran ataupun rekomendasi dari pihak legislatif sangat penting dalam pembangunan Kota Solok kedepan. Ia berjanji, rekomendasi itu nanti akan dibahas dan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

Dikatakan Reinier, tidak dipungkiri masih banyak kekurangan pada pihak pemerintah daerah. Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak untuk bekerjasama dan mendukung program pemerintah yang tujuan hakikinya demi kemajuan daerah tersebut.

Secara terpisah, Nasril In, Dt.Malintang Sutan yng juga bertindak sebagai ketua pansus pembahasan LKPj tersebut, mengaku banyak ditemukan kekurangan – kekurangan dalam penyampaian dokumen LKPj tersebut.

Namun, dikatakannya kekurangan tersebut diluruskan dengan pihak pemerintah daerah Kota Solok. “Artinya, kita tidak mau memberi rekomendasi asal – asal buat. Kita koordinasi dulu apa hal dan kegiatan yang tidak bisa terealisasi, koordinasi dengan SKPD yang bersangkutan” terang Nasril.

Ditambahkan Dt.Malintang Sutan, Apapapun rekomendasi yang diberikan pihak DPRD pada dasarnya untuk membangun Kota Solok agar lebih baik. Menyangkut kegiatan yang tidak terealisasi, dikatakan Nasril  banyak faktor yang menjadi penyebab terkendalanya, seperti ada kendala dari pihak masyarakat, misalnya lahan yang masih belum bebas atau masih adanya komplen masalah tanah (area pembangunan).

“Dalam hal ini sangat dituntut peran pemerintah. Sebelum merencanakan untuk melakukan pembangunan sesuatu, hendaknya jelaskan dan selesaikan dulu permasalahan tanah / lahan, sehingga kedepan tidak adalagi kendala yang seperti itu” pungkasnya. (Amel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here