SOLOK, JN- Bupati Solok, H. Gusmal, SE, NM, dan
Para perangkat Kepala Daerah di Kabupaten Solok, hari Jum’at (14/2), menggelar penandatanganan
Perjanjian Kinerja Tahun 2020, bertempat di Ruangan Solinda, Kantor Bupati Solok.

Selain Bupati Solok, tampak hadir
Sekretaris Daerah, Aswirman,
Staf Ahli Bupati Solok, Abdul Manan
SKPD dilingkungan Kabupaten Solok,
Kabag Organisasi, Zulfadli, Kabag Humas, Syofiar Syam, Kabag Pemerintahan Syahrial
Para Camat Se-kabupaten Solok.

Dalam sambutannya, Bupati Solok, H. Gusmal menyebutkan bahwa perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam perpres no. 29 tahun 2014.

“Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanat kepada pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja,” sebut H. Gusmal.
Dijelaskan Bupati, melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati dan perangkat daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia di Kabupaten Solok.

“Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yahun yang bersangkutan tetapi termasuk kinerja out come yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya sehingga ada kesinambungan kinerja setiap tahun,” tambah Gusmal.

Sementara tujuan diadakan perjanjian kinerja adakah sebagi wujud nyata komitmen antara bupati dan pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan integritas akuntabilitas transparans dan kinerja aparatur. Kemuduan untuk menciptakan tolakukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Selain itu sebagai dasar penilaian keberhasilan dan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian penghargaan dan sanksi. Dan terakhir sebagai dasar bagi bupati untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas kinerja pimpinan perangkat daerah.

“Saya tidak meninginkan lagi pada perangkat daerah ada kegiatan yang sudah direncanakan apalagi kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi dananya tidak cair. oleh sebab itu perangkat yang telah menandatanggani perjanjian kinerja harus dapat merealisasikan yang dibuat dalam perjanjian kinerja yang baik,” sebut Gusmal.

Menurut Bupati, berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil harus memenuhi target kinerja sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tanggani.

Bagi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan diberikan kesempatn 6 (enam) bulan untukmemperbaiki kinerjanya. kalau tidak menunjukan perbaikan maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Sesuai visi misi pada RPJMD kabupaten Soloik tahun 2016-2021 salah satunya penyelengaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan tujuan mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih sertta profesional serta pro rakyat.
Berkenaan dengan itu pengelolaan keuangan dan aset harus menjadi perhatian kita bersama karena untuk mempertahankan WTP sangat tergfantung kepada pengelolaan keuangan dan aset.

Sebelumnya, Kabag Organisasi, Zulfadli dalam laporannya menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja berdasarkan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintak. Dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja.

Tujuan disusun dan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja ini adalah sebagai wujud yata komitmen antara bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas. Kemudian untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Selanjutnya sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dan terakhir sebagai dasar monitoring bagi bupati. Serta sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

“Dapat kami informasikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyerahkan hasil evaluasi SAKIP pemerinta daerah. pemda kab solok memperoleh prediket B dengan nilai 65,80. Meskipun nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumya kita berharap nilai tersebut masih dapat ditinbgkatkan untuk penilaian SAKIP tahun berikutnya,” sebut Zulfadli (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here