Pemko Solok Akan Gelar Lelang Jabatan Untuk Kepala Dinas

0
107

SOLOK, JN – Pemerintah Kota Solok menunggu izin khusus dari MendagriPeeee untuk mengadakan lelang jabatan sejumlah jabatan kepala dinas atau badan. Kebutuhan itu cukup mendesak mengingat dua jabatan itu strategis dilingkungan Pemko Solok, terjadi kekosongan.

Dalam mengatasi kekosongan itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), tengah mengurus administrasi pengajuan izin untuk melakukan pelelangan jabatan kepada Kementrian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), Hendaukhtri mengatakan, setelah mengantongi izin dari Kemendagri, nanti surat tersebut akan disampaikan kepada komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperoleh izin lelang jabatan yang masih kosong.

“Suratnya masih dalam proses, nanti kita sampaikan ke Gubernur Sumatra Barat untuk memperoleh surat pengantar ke pusat, dan baru bisa diajukan ke Kementrian Dalam Negri,” kata Hendaukhtri.

Hendautkhri mengatakan, dua kursi jabatan itu antara lain, Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Solok dan jabatan Kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispenduk-KB). Kekosongan jabatan Sekda itu lantaran pindahnya Sekda kota Solok sebelumnya, Rusdianto ke Padang Panjang dan sementara waktu ditunjuk Asisten I, Nova Elfino sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Kekosongan kursi jabatan Kepala Dispenduk-KB lantaran Kadis sebelumnya, Edi Candra mengundurkan diri karena ikut maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Solok pada Pilkada 2020 mendatang. Untuk sementara di Plt kan kepada sekretaris Dispenduk-KB, Muhammad Effendi sampai nanti telah ada kepala dinas yang baru.

Menurutnya, pengajuan surat izin ke Kemendagri tersebut dilakukan lantaran adanya surat edaran yang mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016 terkait pelarangan pelantikan diatas tanggal 8 Januari 2019. Untuk mekanisme pelelangan, sebutnya, nyaris tidak berbeda dengan sebelumnya. Hanya perbedaan dalam hal pengajuan izin untuk pelelangan. Lelang jabatan sekda bisa diikuti pejabat eselon II dan jabatan Kadis oleh pejabat eselon III.

“Kalau sudah mulai prosesnya, akan kita umumkan untuk proses lelangnya. Pejabat eselon II bisa mendaftar untuk jabatan Sekda, sementara itu lelang jabatan Kadis bisa diikuti oleh pejabat setingkat eselon III,” tutupnya.

Sementara itu ditempat berbeda, Ketua Bawaslu Kota Solok Triati mengatakan, Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020, yakni paling lambat enam bulan sebelum penetapan. Dengan demikian, batas akhir waktu bagi incumbent atau petahana untuk melakukan mutasi atau melantik pejabat ASN adalah 8 Januari 2020.

Lalu ia mengungkapkan, calon petahana dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota terakhir melakukan mutasi tanggal 8 Januari 2020. Karena berdasarkan aturan calon petahana tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

“Dimana penatapan Calon Walikota dan Wakil Walikota 8 Juli 2020. Jika masih ada mutasi di atas 8 Januari 2020 itu bisa, jika ada rekomendasi dari Mendagri secara tertulis. Misalnya, ada jabatan yang masih kosong, dan lain sebagainya,” kata triati.

Jika Walikota dan Wakil ingin maju sebagai calon kepala daerah maka dia harus patuh pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Jika kita melihat tanggal penetapan berdasarkan PKPU 6 2019 tentang jadwal tahapan dan program maka jika di hitung mundur maka terakhir tanggal 8 januari 2020,” tegasnya.

Dijelaskan, dalam pasal 71 ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota di larang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri/Kemendagri.

Lebih lanjut dikatakan, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2), sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (5), maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. “Jika Walikota melanggar ketentuan itu, maka dia akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon,” katanya.(van)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda