Pelantikan Pejabat Eselon II Kota Solok Menuai Polemik, Sarat Pesanan Langgar PP 11/2017

0
2218

SOLOK, JN- Keberanian Walikota Solok Zul Elfian mengambil langkah dalam melantik 20 pejabat eselon II Pemko Solok, Jumat (28/4) menuai polemik. Selain melanggar PP Nomor 11 Tahun 2017, dalam prosesnya disinyalir banyak pimpinan Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) adalah penuh pejabat titipan.

20 orang kepala OPD yang dilantik serta diambil sumpahnya di Gedung Kubuang Tigobaleh, berjalan khidmat, meski sebelumnya diterpa “badai”. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2017, setidaknya dua aturan dilanggar sekaligus. Yakni pada pasal 107c butir 3 dan butir 6. Pada butir 3 disebutkan, pejabat harus memiliki pengalaman di OPD yang dipimpin minimal 5 tahun, sedangkan butir 6, disebutkan pejabat OPD harus maksimal berusia 56 tahun.

Di pasal 107c butir 3, sejumlah pejabat yang dilantik disebut-sebut duduk karena “pesanan”. Sebab di butir 3 tersebut, mereka diharuskan memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Di antaranya adalah Erlinda yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Erlinda yang merupakan istri dari mantan Walikota Solok dan Bupati Solok Syamsu Rahim tersebut, merupakan pejabat impor dari Pemkab Solok.

Padahal dalam UU ASN itu dijelaskan bahwa pejabat bisa dicopot atau diangkat dari jabatannya disebabkan beberapa hal, seperti meninggal dunia, melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan pelanggaran hukum lainnya, bukan dikarenakan faktor suka atau tidak suka oleh kepala daerah yang bersangkutan. Mengacu pada UUD ASN tersebut kalau tidak dilakukan, maka pejabat Pembina kepegawaiannya, bisa bupati, wali kota atau gubernur akan dikenai sanksi.

Sebelumnya, di Pemkab Solok, Erlinda menjabat sebagai Staf Ahli Bupati saat Syamsu Rahim menjabat sebagai Bupati Solok. Kemudian, pada butir 6 pasal 107c tersebut, ada empat pejabat yang melanggar batasan umur. Mereka adalah Mursiati (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Sukardi (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Yul Abrar (Asisten Bidang Administrasi) dan Raflis (Kepala Badan Kepegawaian dan SDM) ketiganya sudah berumur 58 tahun.

Menjawab hal ini, Wali Kota Solok Zul Elfian menegaskan para pejabat yang dilantik merupakan pejabat terbaik dari yang terbaik. Sebab telah melalui kajian dan rangkaian seleksi yang digelar secara terbuka. “Perlu saya tegaskan, bagi yang belum dapat jabatan, jangan cepat berkecil hati. Nanti ada waktunya. Buat sekarang dipilih yang betul-betul terbaik dan kompeten,” ujar Zul Elfian.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solok Rusdianto, gelagapan saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Rusdianto bahkan sangat gugup, saat ditanya tentang tidak dipakainya PP No.11 Tahun 2017 dalam lelang jabatan dan pengangkatan JPT Pratama kali ini.

Menurutnya, Panitia Seleksi (Pansel) mengacu pada PP No.13 tahun 2105, bukan peraturan baru PP No.11 tahun 2017dikukuhkan tanggal 7 April, sementara proses seleksi sudah berlangsung sejak bulan Februari 2017.

“Kami telah memulai seleksi dari Februari sementara PP yang terbaru diundangkan pada 7 April 2017. Jadi kami menggunakan PP No.13 tahun 2015,” kata Rusdianto.

Jika menacu pada PP No.13 Tahun 2015, Rusdianto jelas teledor. Sebab PP 13/2015 tersebut adalah PP tentang Sistem Nasional Pendidikan (SNP), dan tidak sedikitpun menyinggung tentang manajerial pengangkatan JPT Pratama.

Bahkan, saat wawancara, Rusdianto mengaku pihaknya mengantongi izin tertulis dari Komisi Apratur Sipil Negara (KASN) dalam pengangkatan pejabat kali ini. Kalau memang benar, berarti Kota Solok menjadi daerah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengantongi izin tertulis tersebut.

“Setelah kami konsultasi, Pansel diizinkan oleh KASN untuk tetap menggunakan PP No.13 tahun 2015. Izin yang diberikan KASN adalah izin tertulis,” kata Rusdianto.

Untuk mendinginkan “tensi” yang meninggi saat ini, Wakil Wali KotaSolok, Reinier, mengharapkan masyarakat dan aparatur di Pemko Solok untuk tetap tenang.

Reinier yang mengunjungi Press Room (Ruang Wartawan) Balaikota Solok malam harinya, mengharapkan masyarakat dan aparatur untuk mendukung penuh kebijakan pengangkatan pejabat kali ini. “Mari kita dukung penuh. Agar mereka bisa bekerja maksimal untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Dalam 20 pejabat yang dilantik, terdapat 3 pejabat impor. Yakni Kusnadi sebagai Kadis Pertanian dari Pemkab Pessel, Kadis Kesehatan, Ambun Kardi dari Pemko Sawahlunto dan Indrawati sebagai Inspektorat yang berasal dari Pemprov Sumbar.

Pelantikan kemarin, juga mendefinitifkan 20 jabatan lowong yang sebelumnya dijabat Pelaksana Tugas (Plt), yang sebelumnya diisi Sekretaris OPD. Satu-satunya jabatan lowong di Pemko Solok saat ini adalah Kepala Bappeda, setelah Viveri Andra meninggal dunia beberapa waktu lalu. Saat ini, jabatan tersebut di-Plt kan pada Asisten Bidang Ekbang Kesra (Asisten II), Jefrizal.(Van)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here