Normalisasi Batang Lembang Mendesak Dikerjakan

0
279

SOLOK, JN-  Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM menyebutkan bahwa untuk mengatasi musibah banjir yang rutin terjadi 1 kali dalam dua tahun, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Solok harus segera menuntaskan pengerjaan proyek normalisasi aliran Batang Lembang.

“Kalau aliran Batang Lembang tidak segera di tuntaskan, seperti pengerjaan bidang penyempitan kali dan melakukan penggalian terhadap sungai yang danggakal, maka saya optimis banjir besar yang melanda Kabupaten Solok seperti yang sering melanda Salayo dan Kubung akan terus terjadi,” jelas H. Hardinalis Kobal, Selasa (10/1). Pengerjaan normalisasi Batang Lembang sudah dimulai sejak Tahun 2013 silam dengan mempergunakan dana APBD Provinsi Sumbar. Namun beberapa waktu lalu, pengerjaan proyek raksasa normaliasi Batang Lembang sempat terkendala, karena masalah ganti rugi lahan sepanjang aliran sungai  sampai saat ini belum menemui titik terang. “Kita tentu berharap agar proyek normalisasi Batang Lembang ini jangan dijadikan komoditi politik, sebab yang akan rugi setiap musim hujan tiba jelas  masyarakat yang tinggal di Sepanjang Aliran Sungai,” terang H. Hardinalis. Ditambahkan Hardinalis, kalau pengerjaan normalisasi Batang Lembang tidak bisa dengan mengharapkan biaya dari APBD Kabupaten, karena Kabupaten memiliki dana yang terbatas. Dijelaskan Hardinalis, selain dilakukan normalisasi Batang Lembang, juga harus dilakukan pengerukan dasar sungai yang telah dangkal serta dilakukan pembuatan tanggul penghambat atau cek dam.

Sesuai catatan media ini, Pemprov Sumbar sudah menganggarkan dana melalui dinas PSDA Sumbar sejak Tahun 2013. Dimana Tahun 2012-2013, Pemprov sudah mengaggarkan dana Rp 25 Milyar, namun tidak semuanya yang bisa digunakan karena di Sumani terkendala masalah ganti rugi lahan dan sekitar 7 Milyar dana tersebut terpaksa dipulangkan ke Provinsi karena belum ada kata kesepakatan penggantian lahan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin yang waktu itu masih menjabat Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, juga sudah meninjau aliran sungai Batang Lembang dan waktu itu mantaksir untuk biaya pengerjaan normalisasi diperkirakan menghabiskan dana Rp 50 hingga 60 Milyar. Bahkan pada Tahun 2016 lalu, Pemrov sumbar juga sudah menganggarkan dana alokasi sebesar Rp 6 Milyar, namun dana tersebut tidak bisa digunakan karena lagi-lagi terkendala masalah ganti rugi lahan. “Seharusnya Pemerintah Nagari, KAN dan BMN bermusyawarah dulu agar ada titik temu masalah pergantian lahan. Pemerintah tidak punya dana untuk penggantian lahan, namun untuk pembangunan tentu ada,” terang Bupati Gusmal, Selasa (10/1). Dijelaskan Bupati Gusmal, banjir Batang Lembang terjadi akibab penyempitan dan pendangkalan aliran sungai. Kondisi itu diperparah oleh badan sungai yang berkelok, terutama di Nagari Koto Baru ke Nagari Salayo dari aliran air Muara Panas. “Ketika hujan lebat, sungai tidak mampu menampung volume air hingga meluber dan merendam rumah warga termasuk di kota Solok,” jelas H. Gusmal.

Dirinya berharap agar Tahun 2018 mendatang, Pemrov Sumbar kembali menganggarkan dana normalisasi Batang Lembang dan bagi masyarakat yang memiliki lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS), agar mau diajak bermusyawarah demi masyarakat banyak (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda