Kondisi Bangunan Labor DLH di Bukit Putus, Dipenuhi Semak Belukar

0
232

SOLOK, JN- Kondisi labor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Solok yang berada di kawasan Bukit Putus atau persihnya berada di samping rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok di jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok sangatlah memprihatingkan.

Sesuai pantauan media ini saat berkunjung ke lokasi kantor atau labor DLH, kondisi perkarangan labor DLH benar-benar sangat memilukan. Selain suasananya ditumbuhi semak belukar hampir setinggi 3 meter di sekeliling bangunan, kondisi bangunan tersebut juga seperti tidak pernah terawat dan bangunan mulai ada yang keropos.

“Saya melihat bangunan ini  seperti  tidak pernah terawat dan dibiarkan ditumbuhi semak belukar dan tempat bersarangnya binatang liar. Apa kantor atau bangunan ini tidak ada anggarannya. Bukankah ini aset Pemda yang harus dijaga?,” tutur Anton (35) warga setempat, saat berbincang dengan KORAN PADANG di lokasi bangunan labor DLH, Rabu (12/9).  Selain tidak terawat, bangunan tersebut juga tampak dibiarkan seperti tidak bertuan.

Jika kita perhatikan,  salah satu fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup adalah membantu Kepala DLH  dalam pengujian dan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup, dan mempunyai fungsi untuk melakukan Pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan, dan Pengembangan Teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.

Selain itu Laboratorium Lingkungan Hidup fungsinya antara lain adalah Pengambilan contoh air sungai, air limbah, air danau, dan air tanah, Pengambilan contoh udara (wet and dry method) (rencana), Pengukuran tingkat kebisingan, dan Pengukuran tingkat getaran (rencana). Laboratorium Lingkungan Hidup dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu maupun dunia usaha untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan sebagai salah satu prasayartan untuk mengajukan ijin usaha, dapat juga digunakan oleh pihak lain yang menginginkan informasi mengenai kulitas lingkungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan yang dimohon oleh pihak swasta maupun masyarakat laboratorium lingkungan dapat menerapkan biaya pengujian sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, dalam hal ini dapat menjadi Penerimaan Daerah (retribusi).

 

Saat media ini mencoba menghubungi Kepala Dinas KLH Kabupaten Solok, Abdul Manan di kantornya, yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Sementara ketika dicoba dihubungi melalui handphonnya, yang bersangkutan tidak memberi resfon. Ketika hal itu ditanyakan kepada salah seorang staf di Dinas KLH, pihaknya menyebutkan bahwa bangunan labor DLH adalah dibawah naungan Kasi Penegelolaan Sampah dan Limbah Bahan Baku Berbahaya (B3)  Dinas KLH yakni Susilawati yang baru bertugas satu Minggu di KLH.

 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin berharap agar Kepala Dinas KLH bisa memberi arahan kepada anggotanya agar bangunan labor DLH tidak hancur dan terkesan tidak terurus. “Kalau tidak salah setau saya, kan ada dana pemeliharaan setiap tahunnya untuk labor sekitar Rp 50 juta dan sekitar Rp 350 juta untuk bagian Kasi Penegelolaan Sampah dan Limbah Bahan Baku Berbahaya (B3). Itu data tahun 2017 dan tahun 2018 ini jumlahnya saya kurang tau,” jelas Yondri Samin.

Pihaknya berharap agar kondisi bsemak liar yang sudah tumbuh di sekeliling bangunan labor, segera dibersihan oleh Dinas terkait  (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda