SOLOK, JN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menggelar rapat paripurna pengesahan Ranperda tentang Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Senin (24/2) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Solok. Dua Ranperda tersebut telah resmi disahkan menjadi Perda Kota Solok.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can di dampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng serta Bayu Kharisma, turut dihadiri seluruh Anggota DPRD Kota Solok. Sementara dari unsur eksekutif dihadiri Walikota Solok Zul Elfian, OPD se-Kota Solok, serta pejabat teras lainnya.

Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can mengatakan, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Solok menyepakati Ranperda tersebut dijadikan Perda, Yutris Can berharap tanggapan yang baik dari Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

Serta Apresiasi kepada Pemko Solok yang selama ini telah kooperatif dalam setiap proses dan tahapan, hubungan antar eksektutif dan legislatif selama ini terjalin baik, hingga berhasil menghasilkan produk-produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Kota Solok.

Yutris Can berharap informasi terkait Perda ini dapat tersosialisasikan dengan baik secara terus menerus, ke tengah-tengah masyarakat, hingga ke seluruh wilayah Kota Solok. DPRD Kota Solok kedepanya akan terus mendorong implementasi Perda yang telah disahkan ini.

Untuk Perda tentang kawasan tanpa rokok ini terdapat 26 pasal yang mengatur kawasan-kawasan publik yang terbebas dari merokok, sementara Perda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terdapat 52 pasal.

Yutris Can mengatakan, disahkanya Perda ini merupakan keberhasilan semua pihak, yang telah berperan melalui pembahasan dan pendalaman. Tentunya ini sangat penting, lembaga DPRD pastinya melakukan pengawasan dalam kinerja Pemerintah Daerah dalam penegakan aturan-aturan daerah. Sehingga tercipta perbaikan dan penyempurnaan.

Untuk Perda Kawasan Tanpa Rokok, tentu harus mulai digalakan oleh para ASN di seluruh Intansi di Kota Solok, agar menjadi yang terdepan dan teladan yang baik dalam pengimplementasian aturan-aturan daerah, termasuk Perda yang telah disahkan. Yutris Can meminta kepada Pemko Solok untuk mulai bekerja efektif sejak disahkanya Perda, harus cepat dalam penegakan peraturan-peraturan daerah.

Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi prioritas pemerintah daerah, meskipun pemerintah tidak bisa melarang penggunaan rokok bagi masyarakat. Karena itu, dalam Perda ini mengatur aktivitas merokok serta tidak menghilangkan hak masyarakat menghirup udara sehat. Hal ini agar asap rokok tidak mencemari orang lain.

“Masyarakat tentu sangat antusias dengan Perda ini, bahkan masyarakat yang merokok pun sangat menyadari dan memahami pentingnya aturan terkait kawasan tanpa rokok. Dengan adanya aturan KTR, ini diharapkan Kota Solok dapat memiliki generasi yang sehat.” kata Yutris.

Perda ini merupakan upaya dalam penanggulangan permasalahan sosial masyarakat yang telah masuk taraf mengkhawatirkan, salah satunya kebiasaan merokok. Perda ini mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rokok.

“Mari kita berikan teladan yang baik ditengah masyarakat dengan tidak menjadi pelanggar. Hargai orang lain yang tidak merokok. Perda ini tidak dibuat bukan untuk melarang orang merokok, tetapi untuk membatasi gerak-gerik perokok, terutama di ruang publik, karena banyak hal diruang publik, seperti anak-anak dan ibu hamil, tentu harus dihormati, agar Kota Solok dapat menjadi Kota Sehat seutuhnya,”kata Yutris.

Sementara itu Walikota Solok Zul Elfian mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja keras DPRD Kota Solok yang telah menjadi mitra terbaik pemerintah, kemitraan yang sangat memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas kerja demi kesejahteraan masyarakat, yang telah memberikan beragam masukan dan saran yang bermanfaat bagi Pemko Solok.

Zul Elfian mengatakan terhadap kedua Perda yang telah disahkan tersebut, merupakan bentuk upaya memberikan perlindungan serta keadilan terhadap masyarakat. Dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, perlindungan kepada masyarakat yang tidak merokok semakin terjamin. Sementara Perda tentang perlindungan perempuan dan anak guna meminimalisir segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Ini adalah upaya menekan ketergantungan masyarakat akan kebiasaan merokok, bahkan untuk merangsang masyarakat untuk berhenti merokok. Untuk itu, mesti ada upaya nyata menguranginya dengan mengadakan tempat-tempat yang dilarang merokok seperti, sekolah, tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum, dan ruang publik lainnya,”kata Zul Elfian.(van)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here