Bupati Gusmal Buka Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

0
226

SOLOK, JN- Bupati Solok, H. Gusmal, membuka acara Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa, yang berkaitan dengan peran dan tugas dan tanggungjawab
KPA/PPK, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019, bertempat di Hotel Rocky Padang, Kamis (27/2).
Tampak hadir pada acara tersebut,
Bupati Solok, H. Gusmal,MM, Narasumber dari LKPP Republik Indonesia, I Made Heriyana, Kabag BPJB, Khairul,ST.MM, Kabag Humas Syofiar Syam, Kabag KSD Devi Pribadi,
Kabag Umum Syefdinon dan lainnya.

Bupati Solok H. Gusmal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, pemerintah pasal 8 menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh pelaku pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari, 1. PA , 2. KPA/PPK, Pejabat pengadaan/Pokja pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelengara Swakelola dan Penyedia.

“Tanggung jawab KPA/PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan dan manajemen kontrak, saling berkelanjutan dan tidak pernah terpisah,” sebut H. Gusmal.

Menrut Bupati, perlungya percepatan pengadaan barang dan jasa di kabupaten Solok tahun anggaran 2020 demi tercapainya target kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok terutama untuk pekerjaan kontruksi.

“Diharapkan agar permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaanya tidak terulang lagi setiap tahunya,” pinta Gusmal.

Dijelaskan Bupati, salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa yang tercatum dalam perpres No16 tahun 2018 adalah menghasilkan barang/jasa pemerintah yang tepat dari sejumlah yang dibelanjakan. Diukur dari aspek kualitas, jumlah, biaya, lokasi dan penyedia dan semuanya itu sangat tergantung dari tugas dan fungsi KPA/PPK.
Terus berkembangnya aturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah khusus kontruksi sehingga menuntut KPA/PPK untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan dalam hal pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.

Sebelumnya, Ketua panitia pelaksana kegiatan, Khairul, dalam laporannya menyampaikan bahwa Perpres Nomor 16 tahu 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta peraturan Bupati Solok nomor 51 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah kabupaten Solok.

“Dengan diberlakukan praturan Perpres tersebut, maka perlu diadakan sosialisasi terkait pengadaan barang dan jasa bagi KPA/PPK dilingkup pemerintah kabupaten solok tahun anggaran 2020 sehingga KPA/PPK lebih memahami tentang semua peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa khusunya pekerjaan kontruksi,” terang Khairul.
Masih banyak aturan-aturan tersebut terkait pengadaan barang dan jasa yang belum dipahami secara menyeluruh oleh KPA/PPK di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Pelaksanaanya sering terkendala dengan praktek dilapangan sehingga diperlukan persamaan persepsi untukmenyikapi hal tersebut.

“Sebagian besar kegiatan pembangunan fisik di pemerintah kabupaten Solok yang akan diproses oleh UKPBJ tahun 2020 brsumber dari dana APBN/DAK dan sebagaimana diketahui bahwasanya pembanguan yang bersumber dari DAK/APBN dibatasi oleh waktu dan persyaratan yang ketaty sehingga perlunya proses PBJ yang cepat, efektif dan efesuen,” sebut Khairul.
Sementara tujuan dan sasaran menyampaikan persepsi dala memahami perpres nomor 16 tahun 2018 serta meningkatkan kemampuan SDM bagi KPA/PPK di lingkup Kabupaten Solok. Sasaranya proses pengadaan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peratruran dan ketentuan yang berlaku.
Tujuan dari sosialisasi ini juga untuk meminimalisir kesalahan penyimpangan, permasalahan dan kegagalan dalam proses pengadaan barang dan jasa. terpenuhi SDM yang handal bagi KPA/PPK terkait PBJ dilingkup kab. solok. KPA/PPK diligkup pemerintah kab solok dapat bertanggung jawab dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Peserta Bimtek pada kegiatan tersebut berjumlah 51 orang terdiri dari KPA/PPK SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Solok (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here