Bupati Akui Masih Banyak Kepala SKPD Yang Belum Memahami Tupoksinya

0
570

Bupati Gusmal Akui Masih Banyak Kepala SKPD Yang Belum Memahami Tupoksinya

SOLOK, JN-  Bupati Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo, SE, MM mengakui bahwa banyak Kepala SKPD atau Kepala Kantor serta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kabupaten Solok yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya menunggu perintah dari pimpinan.

“Saya melihat masih banyak dari pada Kepala SKPD dan pegawai yang belum memahami tugas dan apa kerjanya, sehingga sejak dilantik banyak yang kerjanya mengikuti Kepala Daerah ke lapangan atau seremonial biasa, bukan malah fokus kepada kerjanya di kantor yang sudah ditunjuk,” jelas Bupati Solok, H. Gusmal, saat berbincang dengan KORAN PADANG di ruang kerjanya, Rabu (18/1) . Dijelaskan Bupati, ketika dilihat apa kerja pejabat, banyak yang tidak memahami, bahkan ketika mereka disuruh membuat konsep kerja di bidang masing-masing, masih jauh melenceng dari apa yang diperintahkan. “Pokoknya kita akan evaluasi kinerja pejabat tersebut untuk semua eselon pada 100 hari kerja, kalau tidak masih tidak memahami tufoksinya, maka siap-siaplah untuk diganti,” jelas H. Gusmal. Dijelaskan Bupati, seharusnya pejabat yang sudah diberi amanah, harus memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan mempunyai inovasi bukan kaku. “Saya akan langsung memanggil Kepala Dinas atau Kabag di masing-masing Dinas untuk menjelaskan apa yang akan mereka kerjakan dan yang sudah dikerjakan. Kita sudah ditunjuk dan dilantik, jadi harus kerja nyata bukan seromonial biasa,” jelas H. Gusmal dengan nada sedikit naik melihat kinerja SKPD yang belum jelas.

Sementara di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Solok, H. Dusral menyampaikan bahwa sepertinya Kabupaten Solok akan memulai lagi dari Nol karena dengan SKPD baru, maka semua masih meraba-raba dan harus sering dilakukan rapat atau pertemuan Forum SKPD untuk mensinkronkan masing-masing unit kerja kinerja dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok.   Hal itu juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Sistim Pembangunan dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara, Tahapan penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Pertemuan Forum SKPD menurut Dusral juga merupakan ajang koordinasi para pemangku kepentingan pembangunan yang diadakan untuk menyepakati rencana prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD dalam rangka menyempurnakan Rencana Kerja yang bertujuan mensinkronkan rencanan Kecamatan, SKPD dengan RKPD dan RPJPD tahun 2006-2025. “Dengan adanya pertemuan Forum SKPD itu nantinya, akan lahir sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas masing-masing SKPD. “Forum SKPD ini juga diharapkan bisa melahirkan berupa rancangan Kerja di SKPD masing-masing sehingga jelas kemana arah SKPD tersebut,” tambah Dusral. Forum SKD ini nantinnya bertujuan untuk menciptakan harmonisasi perencanaan pembangunan yang terintegrsi antara nagari, kecamatan dan masing-masing SKPD dengan mengedepankan konsep pembangunan berbasis ABS-SBK dan Empat pilarnya.

Dijelaskan Dusral, Stakeholders dan birokrasi publik, seperti masyarakat pengguna jasa, aktivis sosial dan partai, wartawan, dan para penggusaha sering berkepentingan berbeda-beda dan berusaha mendesakkan kepentingannya agar diperhatikan oleh birokrasi publik. Penilaian kinerja birokrasi publik karenanya cenderung menjadi jauh lebih kompleks dan sulit dilakukan daripada di perusahaan bisnis. “Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu seperti efisiensi dan efektivitias, tetapi harus dilihat juga dan indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dan sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, yang pengguna jasa memiliki pilihan sumber pelayanan, penggunaan pelayanan bisa mencerminkan kepuasan terhadap memberi layanan,” terang H. Dusral (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here