APBD 2018 Kota Solok Resmi Disahkan

0
1126

SOLOK, JN – Pengesahan APBD adalah finalisasi, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, yang merupakan hasil dari pembahasan gabungan komisi yang ada di lembaga legislatif yang telah dilaksanakan.Setelah pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Solok tahun anggaran 2018, ketok palu, telah sah menjadi Perda Kota Solok. Pengesahan dilaksanakan pada sidang paripurna di DPRD Kota Solok, Rabu (29/11).

Pengesahan dihadiri Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, Walikota Solok Zul Elfian, Wakil Ketua DPRD Kota Solok Irman Yefri Adang, Afdal Yandi, anggota DPRD Kota Solok Yoserizal, Daswippetra, Nasri In, Angry Nursya, Hendra Saputra, Bayu Kharisma, Rusnaldi, Zulkarnain, Dalius, Ramadhani Kirana Putra, Nurnisma, Amrinof Dias, Yosri Martin, Herdiyulis, Ilzan Sumarta, Jasri dan Deni Nofri, Kepala OPD Pemko Solok, Forkompinda serta pejabat teras lainya.

Bertindak sebagai juru bicara DPRD Kota Solok, yang membacakan seluruh agenda kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pembahasan Ranperda Kota Solok anggara 2018, pada sidang paripurna tersebut, Ramadhani Kirana Putra dalam paparanya mengatakan pembahasan diawali di tingkat komisi dengan mitra kerja terkait pada tanggal 16-21 November 2017, kemudian dilanjurkan pada pembahasan lanjutan pada tingkat gabungan komisi pada 27 November 2017. Pada rapat gabungan komisi turut didampingi oleh Plt.Sekretaris Dewan Yulia Fahmi AY,S.SOS,Msi, Kabag Hukum dan Persidangan, serta kabag Program dan Pelaporan, sementra itu dari pihak pemerintah daerah kota Solok, dihadiri oleh TAPD kota Solok, dan OPD yang menjadi mitra kerja dari masing masing komisi.

Dalam kerangka anggatan disetujui dalam pembahasan yang telah ditetapkan menjadi perda, sebanyak 39 item, yakni untuk kecamatan Tanjung Harapan di alokasikan anggaran sebesar Rp 11.184.038.747,-,untuk kecamatan lubuk sikarah di alokasikab anggaran sebesar Rp 12.314.313.212,-, untuk bagian humas dan protokol sekda di alokasikan anggaran sebesar Rp 7.384.545.400,-, bagian hukum dan HAM Sekda di alokasikan dana sebesar Rp 1.277.896.750, bagian umum  sekda sebesar Rp 15.500.471.525, bagian organisasi sekda anggaran sebesar 905.209.500., Dinas perpustakàn anggaran di tetapkan 6.024.599.798, Inspektorat anggaran dialokasikan sebesar Rp.6.667.009.835, Dinas capil anggaran sebesar 5.081.995.644, Badan pengawasan dan pengembangan SDM sebesar 11.618.572.826, BPBD angaran 2.794.414.041. Pemerintahan sekretariat daerah 2.312.756.300, kesbangpol 4.000.049.924, Satpolpp dan damkar 13.392.971.270, Sekretariat DPRD 24.900.549.000, Dinas KBPM 8.591.008.398, Badan penelitian dan pengembangan 4.806.551.139, Bagian kesra.9.741.556.900, Bagian PAP 1.217.471.300, Dinas sosial 5.725.326.228, Dinas pemberdayaan perempuan 8.007.741.569, Dinas perumahan 74.048.218.926, Dinas pendidikan 134.926.310.700, Dinas kesehatan 69.954.363.102, Badan rencana pembangunan daerah 10.254.290.967, Dinas PU dan Tataruang 73.014.034.418, Dinas lingkungan hidup 16.980.430.095, Bagian perek 732.051.200, LP2EM anggaran sebesar 118.307.500, Dinas perhubungan 7.767.254.757, Dinas pemuda dan olahraga 9.200.461.218, Dinas pangan 4.358.889.230, Dinas pertanian 16.163.978.356, Dinas kominfo 8.753.092.802, Dinas koperindag 15.787.118.243, Pariwisata 10.368.059.717, Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 7.461.312.112, Badan keuangan daerah 31.705.687.428 rupiah.

Ramadhani yang membacakan pembahasan tersebut juga menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Solok, yakni seluruh redaksional yang tidak sesuai dengan nomenklatur agar segera dirubah dan diperbaiki sebelum kegiatan dilaksanakan, anggaran yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengacu kepada standar harga dan biaya. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan,  direncanakan secara matang sehingga pada akhir tahun tidak anggaran, tidak ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan, sementara itu, terkait dengan rasionalisasi anggaran sesuai dengan evaluasi gubernur, diharapkan kepada TAPD agar tidak dikurangi secara merata untuk tiap tiap OPD yang ada, terutama kegiatan yang akan dilakukan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Setelah memaparkan beberapa saran yang terlahir dari sebuah kata mufakat seluruh anggota DPRD kota Solok yang tergabung kedalam komisi yang ada, Ramadhani Kirana Putra, menutup paparannya dengan membacakan pendapat akhir masing masing fraksi terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2018, dikatakan Ramadhani seluruh fraksi secara umum menyepakati pengesahan Ranperda APBD tahun 2018 dijadikan Perda APBD 2018 Kota Solok.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can berharap Pemko Solok untuk terus menjalankan program pembangunan yang telah dianggarkan, terutama pembangunan yang berdampak pada masyarakat Kota Solok. Yutris Can menjelaskan pada dasarnya DPRD Kota Solok mendukung penuh program pembangunan Pemko Solok, yang berdampak pada masyarakat Kota Solok.

Ketua DPRD juga meminta agar seluruh program pembangunan langsung dilaksanakan, jangan dibiasakan dilakasanakan jelang habis tahun anggaran. Menurutnya tidak ada alasan siap atau tidak siap, DPRD membutuhkan keseriusan Pemko Solok jangan menunda-nunda, karena DPRD tegas akan memangkas anggaran yang tidak sesuai dengan komitmen awal, karena dapat merugikan masyarakat. “DPRD tentu tegas, dan berharap Pemko Solok untuk serius dalam mengerjakan program pembangunan, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pondasi dari apa yang kita bangun di Kota Solok, jangan sampai masyarakat yang rugi, karena itu dibutuhkan komitmen dari pemerintah, karena DPRD tegas dan tidak segan-segan memangkas anggaran yang tidak sesuai dengan komitmen. Meskipun begitu selama ini Pemko Solok telah menunjukan keseriusanya dalam mewujudkan masyarakat Kota Solok yang sejahtera melalui program pembangunan yang dijalankan,”kata Yutris Can.

Pada kesempatan lain dalam kegiatan yang sama, walikota Solok, Zul Elfian,  mengatakan, semua saran dan masukan yang terlahir dari hasil rapat gabungan komisi yang telah dilakukan oleh seluruh anggota DPRD kota Solok, dan telah dipaparkan oleh juru bicara DPRD kota Solok, akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah setempat untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Walikota juga mengapresiasi kerja keras DPRD Kota Solok yang telah menjadi mitra terbaik pemerintah, meskipun terkadang ada perbedaan pendapat, namun itu cukup wajar, dan menjadi masukan dan saran yang bermanfaat bagi Pemko Solok. Dan disela kegiatan itu, atas nama pemerintah daerah kota Solok, Zul Elfian, mengaturkan maaf kepada lembaga legislatif setempat, jikalau ada masukan dari anggota DPRD kota Solok yang belum dapat untuk diakomodir dalam Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2018, dan dikatakannya,  hal itu akan diakomodir dalam program dan kegiatan  pada Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 nanti, ungkap Walikota Solok mengakhiri (goavan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here