Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar Diresmikan

0
30
PADANG, JN-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), merupakan salah satu pengembangan teknologi.  Hal ini sesuai juga dengan kemajuan zaman yang terus berkembang.
“Dengan adanya PTSP semua Informasi, aduan masyarakat, bahkan sistem kerja yang rapi, hendaknya dapat meningkatkan pelayan,” kata Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Hendri, disela-sela peresmian PTSP, di halaman Kanwil Kemenag Sumbar, Senin (15/10).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin, mengapresiasi Kanwil Kemenag Sumbar dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. ” Dengan PTSP ini diharapkan dapat mempermudah melayani masyarakat,” ujarnya. Ia menyebutkan, Kanwil Kemenag Sumbar merupakan rengking yang ke 15 dalam penyelenggaraan PTSP. ” Kementerian Agama menargetkan semua Kemenag di seluruh Indonesia sudah memakai PTSP,”ucpanya.
Selain itu Menag RI, Lukman Hakim Syaifuddin, menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kerukunan dalam beragama. ” Agama itu tidak hanya untuk didiskusikan saja, namun diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya. Terkait masalah isu larangan azan yang sempat mencuat di masyarakat dalam beberapa akhir ini. Menag RI, menegaskan bahwa pemerintah tidak ada  mengatur suara azan. ” Itu adalah berita bohong, Tidak ada pemerintah mengatur suara azan, yang ada hanyalah tuntunan pengeras suara azan,” tuturnya.
Menag RI, menjelaskan perkampungan, hunian tumbuh luar biasa di kota-kota besar. Muncul pemukiman baru, sehingga banyak kegiatan dari seluruh lapisan masyarakat yang beragam, sehingga  banyak yang menggunakan pengeras suara tidak hanya untuk adzan sholat lima waktu bahkan juga untuk majlis ta’lim, rapat rt, pengajian. “Hal ini  menjadi prokontra di lingkungan masyarakat, prokontra tersebut terkait penggunaan pengeras suara, rapat rt, belajar iqro, rapat majelis taklim. Kasian warga lain juga perlu beristirahat, karena faktor keragaman profesi,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, saat ini banyak pengurus masjid yang kebingungan dalam mengatasi masalah tersebut, sehingga berkonsultasi ke kementrian agama dan meminta tuntunan penggunaan pengeras suara, tidak eksplisit hanya tentang adzan saja. Menag meminta agar hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi atau diplesetkan menjadi Pemerintah yang melarang penggunaan pengeras suara untuk adzan.
” Tuntunan ini berlaku bagi seluruh masjid, musola dan langgar yang berada di pemukiman yang warganya beragam, tidak hanya profesi namun juga agama apa yang dianut. Dan di aturan tersebut tidak ada sanksi sama sekali. Jadi itu bukan regulasi yang mengikat, tapi hanya tuntunan, dan tuntunan itu bukan paksaan,  namun hanya tuntunan bagi yang belum tau cara pelaksanaannya,” ujarnya.
Menag berharap kepada seluruh tokoh agama dalam hal ini penghulu dan petugas di KUA agar dapat memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga tidak ada kesalahpahaman di lingkungan masyarakat.
Menag RI yang didampingi oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, berharap dengan adanya PTSP ini, masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan cepat. Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah tokoh dan juga rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. (eko)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda