Merasa Dipermainkan Oleh Penegak Hukum, Pemilik Tanah Mendatangi Kantor Kejati Sumbar

0
60

PADANG, JN-   Merasa tak dapat  keadilan dari penegak hukum, Birma Siregar yang merupakan pemilik tanah seluas 9,6 hektar di 32 By Pass, Likuang Aua, Kampung Cubadak, Pasaman Barat, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (19/12).
Kedatangnnya bersama anak istrinya,  mendesak pihak kejaksaan melakukan proses hukum tentang perkara penggelapan sertifikat dan pengrusakan lahan yang sudah dilaporkannya sejak 2014 silam agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Sejak tahun 2006 lalu ia, sudah berjuang untuk mencari keadilan dan baru melaporkan beberapa waktu lalu.Bahkan hingga kini belum menemukan titik terang.  Birma Siregar, perkaranya bermula dalam dugaan kasus penggelapan sertifikat tanah dan pengrusakan lahan yang dilakukan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di Pasaman Barat.
Birma Siregar yang menerima kuasa pihak keluarga istrinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut,  atas hak waris tanah dari orangtua istrinya. Ia berharap penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus tersebut sehingga lahan tersebut dapat dikelola sebagaimana mestinya.
“Kami sudah lama memperjuangkan ini, namun hingga saat ini tidak ada pernah menunjukkan titik terang, mulai dari kejaksaan Negeri, Polres, Polda dan Kejati  hingga ke Kejaksan Agung dan Mabes Polri sudah kami upayakan,” katanya kepada Asisten Intel dan Asisten Pidana Umum (Aspidum), Kejati Sumbar. 
Atas dasar kondisi itulah, perkaranya masih tertahan di Kejati Sumbar dan belum dilakuka proses peradilan karena dianggap tidak mencukupi sarat formil dan materil untuk perkara pidana.
“Justu Kejati masalah yang terjadi dianggap perkara Perdata, padahal dengan bukti dan fakta yang ada sudah jelas menunjukkan ini perkara pidana, oleh sebab itu kami disini hanya ingin memperjuangkan hak kami,” harapannya.
 Birma Siregar menjelaskan kepada awak media, persoalan itu bermula ketika isterinya Hati dermawan punya hak waris di Pasaman Barat, dan terjadi Jual beli dengan Khaisul Amri. Perjanjian itu isinya bahwa kedua belah pihak sepakat jual beli 1 milyar, dan dibuat perjanjian pmbayaran dilakukan apabila surat-surat Akte jual beli selesai hingga batas pembayaran 20 Februari 2007
“Sampai saat itu, hingga lewat batas waktu yang ditentukan Khaisul sebagai pembeli tanah itu tidak juga membayar uang untuk pembelian tanah itu. Sehingga diputuskan perjanjian jual beli dibatalkan. Kita bingung juga, disuruh membayar tanah itu sesuai perjanjian jual beli tidak mau dan dibatalkan perjanjian juga tidak mau,” jelasnya Birma.
Merasa telah terjadi ingkar janji atas pembayaran uang pembelian tanah, isteri Bisma membuat pengajuan sertifikat ke BPN. Mengetahui hal itu, pelaku kembali mendatangi istrinya dan meminta biarlah dia yang mengurus penerbitan sertifikat. Lalu, korban pun memberikan kuasa untuk pengurusannya. Setelah itu, sertifikat yang diurusnya diterbitkan BPN.
Setelah mendapatkan sertifikat, pihak Khaisul Amri menebang semua pohon sawit yang ada di atas lahan tersebut dan bahkan membakar bangunan rumah orang tua isterinya yang ada diatas lahan itu. Terlapor kemudian menguasai lahan selama empat tahun lebih.
“Namun yang anehnya, BPN tidak memberitahukan telah terbitnya sertifikat tersebut. Saya mencoba menanyakan ke BPN, ternyata sertifikat tersebut telah diambil oleh pelaku. Lalu, saya meminta tanda terimanya ke BPN. Itu sudah saya jadikan sebagai bukti juga,” ungkap Birma.
Mengetahui sertifikatnya diambil tanpa sepengetahuan isterinya, dia kembali menanyakan sertifikat tanah tersebut kepada pelaku, dan memang benar bahwa sertifikat itu ada padanya. Tidak hanya menguasai sertifikat, pelaku sempat menguasai objek yaitu lahan milik keluarga istrinya.
“Mereka sempat menguasai lahan ini, dan memanen sawit kami yang ada di lahan tersebut selama empat tahun. Setelah itu, mereka menebang seluruh pohon sawit kami. Berawal darisana, baru kami laporkan perkara pengrusakan dan penggelapan sertifikat,” katanya.
Lebih lanjut ia menuturkan,  hingga berjalannya waktu, Bisma bersama Istrinya mengadukan laporan di Polres Pasaman Barat namun juga tidak ada titik terangnya, lalu dia ‎pun meminta petunjuk ke Mabes Polri, darisanalah perkara ini ada titik terangnya. Setelah gelar perkara dilakukan di Mabes Polri, perkaranya tersebut langsung dilimpahkan ke Polda Sumbar. 
“Polda pun telah mengirim SPDP ke kejaksaan. Namun hingga saat ini berkas perkaranya masih bergulir dan tidak ada kejelasan.  Saya perharap agar tindak pidana yang saya laporkan tetap jalan sehingga bisa dilanjutkan oleh kejaksaan dan pengadilan. Yang saya laporkan kasus penggelapan sertifikat dan pengerusakan. Memang Polda sudah sempat melimpahkan ke Jaksa namun dikembalikan lagi ke Polda dengan alasan itu bukan tindak pidana,” tuturnya.
Bisma mengatakan dari bukti-bukti yang sudah diserahkan ke penyidik Polda, padahal sudah jelas bahwa laporannya itu adalah tindak pidana, apalagi hasil gelar oleh Mabes Polri sebelum dilimpahkan ke Polda juga sudah ada bukti kuat bahwa ada indikasi perbuatan tindak pidana.
“Saat ini kasus itu terdiam. Kami  hanya meminta proses hukum itu tetap dilanjutkan, agar bisa sama-sama tau siapa yang salah, dan siapa yang benar. Kita juga meminta pihak BPN memenuhi permintaan hak pemilik SHM untuk bisa mengabulkan permohonan pengalihan hak sehingga tanah bisa dilelola. Karena sertifikat saat ini satu saya pegang, dan tiga saya jadikan bukti atas tindak pidana itu. Jadi sudah jelas isteri saya pemilik sah tanang tersebut,” ungkapnya.
Birma Siregar yang datang dengan dua mobil yang terparkir di depan Kantor Kejati Sumbar Jalan Raden Shaleh hampir sekitar satu jam berorasi dan  menjadi perhatian  pengemudi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Asisten Intel Kejati Sumbar, Teguh Wibowo dan Asisten Pidum, Fadlul Azmi, memberikan penjelasan berupa mediasi (musyawarah) kepada Bima Siregar. 
“Kami telah mendengar langsung informasi di sampaikan yang bersangkutan, tentunya secara proses hukum akan ditindak lanjuti secara yuridis maupun formil,” sebut Asisten Intel, Teguh Wibowo kepada awak media.
Ia menyebut, perkas perkara terhadap perkara Bisma tersebut belum bisa dilimpahkan ke pengadilan karena tidak memenuhi unsur yuridis.
“Kami  dengan kehadiran yang bersangkutan dan siap membantu menyalurkan secara yuridis, itulah sebabnya berkas perkara tersebut selama ini sudah beberapa kali kita kembalikan ke penyidik kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana dan hanya perkara perdata,” terang Teguh.
Oleh sebab itu dengan sudah didengarkannya   menyampaikan fakta dilapangan oleh Bisma, pihaknya siap membantu menuangkan secara yuridis dalam BAP nantinya. 
“Kami sudah mendenagrkan fakta dan mendengarkan penjelasan yangnya, dan kami dalam upaya penerangan hukum kepada masyarakat siap membantu,” ucap teguh.
Ia menyebut dalam proses hukum di kejaksaan, setiap berkas harus memenuhi unsur-unsur secara tektual dan barang bukti yang ada, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab jaksa untuk membuktikan dipengadilan nanti.
“Apa yang resikonya jika tidak terpenuhi, sehingga kinerja dan profesionalisme dari pihak jaksa dipertanyakan, makanya kami ingin berkas perkara memuhi unsur pasal yang disangkakan sangkaan, pembuktian dan barang bukti,”  tandasnya. 
Sementara itu, Asisten Pidum Kejati Sumbar, Fadlul Azmi, menyebutkan pihaknya siap membantu Bisma untuk melakukan perkara sesuai dari izin dari pimpinan untuk menuntaskan perkara agar Bisma dan anggota keluarga dapat menerima keadilan dan kepastian hukum.
“Sifat dari penyidik itu tektual, dan jika memang seperti apa yang dijelaskan, maka semua itu akan dilengkapi sesuai fakta hukum, kami akan melakukan gelar perkara dan siap memfasilitasi hal tersebut dan berkoordinasi serta izin pimpinan,” tegasnya.

Atas apa yang sudah disampikan unsur pimpinan Kejaksaan itu, Bisma Siregar dapat bernafas lega dan memberikannya ruang harapan besar untuk perkaranya tersebut dan bersyukur atas sambutan baik dari pihak kejaksaan itu.
“Mudahan ini menjadi presiden baik untuk wajah kajaksaan sehingga benar-benar memberikan manfaat untuk mengungkap sebuah keadilan,” ucapnya dengan penuh kelegaan atas pertemuan dan harapan diutarannya kepada unsur pimpinan Kajati Sumbar itu. (ep)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda