Gubernur Sumbar Irwan Prayitno: EKPPD Acuan Pemerintah Pusat Melihat Kinerja Pemerintah Daerah

0
476
PADANG, JN– Dalam sambutan pembukanya, Gubernur mengulas sedikit tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Prov. Sumbar oleh Kemendagri yang bahan utama prosesnya daru Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi mandiri Pemda terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“EKPPD ini acuan Pemerintah Pusat melihat bekerjanya kita atau tidak,” jelasnya.
Gubernur menjelaskan, 40% dari total keseluruhan nilai LPPD Provinsi merupakan nilai LPPD Kab/Kota. Dengan demikian, baik-buruknya nilai LPPD Provinsi sangat dipengaruhi oleh baik-buruknya LPPD Kab/Kota.
“Jadi kalau ada Kota/Kab nilainya rendah akan pengaruh langsung ke nilai provinsi. Sistemnya agregasi. Dan semuanya ini ujungnya kesejahteraan rakyat yang menjadi visi-misi semua Kepala Daerah di manapun,” urainya.
Dalam bahan tayang berjudul ‘EKPPD terhadap LPPD 2015: Skoring dan Status Kinerja Pemprov Sumbar’ yang ditampilkan saat Gubernur menyampaikan ulasannya, terlihat 8 Kab/Kota mendapat kriteria EKPPD Sangat Tinggi (ST). Kab/Kota tersebut yakni: Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pessel, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok. Sementara 11 Kab/Kota sisanya mendapat kriteria Tinggi (T). Dengan demikian, secara keseluruhan, nilai EKPPD Kab/Kota di Sumbar dikatakan relatif bagus.
[5/12 14:27] Jasman rizal: Perjalanan Dinas Luar Negeri Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyinggung tentang perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Kada Kab/Kota. Tentang hal ini Gubernur mengatakan, setiap perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan harus memiliki kontribusi yang jelas bagi daerah. Dikatakannya, “Silakan ke luar negeri, asal ada manfaatnya bagi daerah. Jangan cuma jalan-jalan menghabiskan uang negara.”
Gubernur sendiri mengakui dalam beberapa waktu terakhir ia kerap melakukan perjalanan luar negeri.
“Baru-baru ini saya ke Australia. Besok ke Belgia,” katanya.
Namun ia menegaskan perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka mempromosikan dan mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.
Gubernur menambahkan agar setiap perjalanan luar negeri yang ia lakukan dibuatkan laporannya agar perjalanan terkait dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sendiri, sebelum saya sampai Jakarta, laporan saya sudah sampai ke Kemendagri. Kalau mau lihat perjalanan saya, lihat FB saya, saya laporin semuanya ke publik itu. Jangan tidak ada laporan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyarankan bagi Kada yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri agar memaksimalkan hari kunjungannya dengan mengikuti banyak acara yang bermanfaat bagi daerah masing-masing.
“Kalau bisa, sehari itu 5 acara dihadiri. Jangan cuma satu,” terangnya.
Pada bahan tayang yang ditampilkan menyangkut topik ini, terlihat terdapat 47 jumlah rekomendasi izin perjalanan dinas ke luar negeri di mana 7 di antaranya tidak diteruskan proses pemberian izinnya. Sementara terdapat 6 izin luar negeri dalam rangka tugas belajar dan seluruhnya diizinkan.
[5/12 14:28] Jasman rizal: Padang-  Wakil Gubernur Sumatera  Barat, Nasrul Abit mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan ansuransi kepada masyarakat yang terkena dampak bencana khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, saat membuka acara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region di Kota Padang 4-6 Desember 2017, Selasa (05/12).
“Sumatera Barat yang terbagi menjadi 12 Kabupaten dan 7 Kota, dan dari 7 Kota tersebut ada 3 diantaranya yang memiliki indeks resiko bencana yang tinggi, diantaranya Padang, Padang Pariaman, dan Kepulauan Mentawai” jelas Nasrul
Untuk itu dalam menyikapi bencana yang terjadi di masyarakat, diperlukan  peningkatkan kapasitas dan kerangka kebijakan domestik, untuk memperkuat ketahanan fisikal dalam mengatasi resiko finnasial yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi.
Dalam kesempatan itu Nasrul Abit juga menyampaikan, kondisi Sumatera Barat yang terkena bencana, “Seperti Kebakaran yang terjadi di Bukittinggi, sudah 2 kali masyarakat demo, namun pemerintah belum bisa apa-apa, karena tidak ada dana yang bisa di berikan” ungkap Nasrul
Nasrul Abit lebih lanjut mangatakan “Anggaran dana untuk tanggap darurat dari Badan Penangulangan Badan Daerah (BPBD) dinilai sangat bagus dan respon cepat, namun, saat Pasca bencana tidak ada yang bisa bergerak untuk mendanakan, dan hal ini sudah saya usulkan juga ke Kemendagri dan belum ada tanggapan”.
Lebih lanjut Nasrul  juga meminta agar seluruh Kab/Kota mempersipakan resiko bencana, dengan cara menyiapakan shelter-shelter, tempat pengungsian, pemuda siaga bencana, masyarakat siaga bencana dan dari segi Kewaspadaan harus ditingkatkan.
Sumatera Barat sangat mendukung dengan adanya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region, sehingg bisa berdiskusi tentang perkembangan terkini atas kebijakan pembiayaan resiko dan ansuransi bencana di dalam negeri, untuk melihat berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada saat ini dalam rangka pengurangan resiko bencana.
Dalam acara seminar ini, juga diikuti oleh Prof. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan, Kepala Kanwil Pembendaharaan Sumbar Ade Rohmat, Undangan Dari Ekonomi APEC dan Negara-Negara Anggota ASEAN, Perwakilan Mitra Multilateral (Worl Bank, ADB, dan OECD), Perwakilan dari Kementrian/Lembaga Indonesia, Perwakilan Instansi Pemerintahan di Indonesia.
“Dan Saya berharap, seminar ini akan menghasilkan inovasi yang mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan pengelolaan, kerangka dan model pembiayaan dan ansuransi resiko bencana yang terintegrasi terutama daerah rawan bencana” seru Nasrul Abit (Dby)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here