Mahyeldi Digugat LBH Sumbar Diakhir Masa Jabatannya

0
341

PADANG, JN- Diakhir masa jabatannya Wali Kota Padang, digugat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbar. Gugatan tersebut  diduga terkait izin lingkungan pembangunan pusat perbelanjaan Transmart Carefour PT. Trans Ritel Property. Gugatan tersebut dimasukan ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Selasa (2/1) kemaren, dengan register perkara nomor: 1/G/2018/PTUN/PDG.

Menurut direktur LBH Sumbar, Zentoni, mengatakan gugatan yang diajukannya Surat Keputusan (SK) Walikota Padang Nomor 554 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti tertanggal 28 Desember 2015.

“Surat Keputusan Wali Kota Padang tersebut diduga melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 Pasal 70 ayat 3. Perkantoran Pemerintah Provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, Wali Kota juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 40 ayat 3 tentang persyaratan analisis risiko bencana. Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan.

“ Wali Kota selain diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan  yang berlaku Wali Kota Padang juga diduga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,”ujarnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Asnel, menyebutkan, terkait  gugatan yang diajukan LBH Sumbar di PTUN Padang itu,  sejauh ini pihaknya tidak ada aturan yang dilanggar Pemko Padang dalam pemberian izin pembangunan tersebut.

“Tidak ada aturan yang dilanggar dan kami (Pemko Padang) sudah menjalankan sesuai aturan itu, kalaupun benar diajukan itu hal yang wajar-wajar saja,” imbuhnya. Lebih lanjut ia menuturkan, akan mengikuti proses jika benar telah di laporkan ke PTUN Padang. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here