Walinagari Diminta Lebih Selektif Menggunakan Dana Nagari

0
182

SOLOK, JN- Para Walinagari yang ada di Kabupaten Solok,  diminta untuk lebih selektif dan teliti dalam menggunakan dana Nagari atau dana desa untuk keperluan pembangunan dan jangan sampai menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan di luar ketentuan. “Saya berpesan atau mengingatkan kepada rekan-rekan sesama walinagari untuk lebih berhati-hati dalam mempergunakan dana Nagari agar tidak disalahgunakan untuk keperluan yang tidak semestinya untuk menghindari persoalan atai jeratan hukum,” tutur Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok,  Arnold Piliang,  Rabu sore (20/2) di ruang kerjanya. 

Arnold Piliang juga berpesan kepada para Walinagari sebagai pengambil kebijakan di Nagarinya, juga diminta ikut bertanggungjawab setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran nagari atau dana desa wajib diketahui walinagari. “Jangan nanti setelah ada masalah,  walinagari sebagai KPA di nagari lepas tangan,  srbab dimata hukum tetap harus bertanggungjawab. Bahkan Arnold mencontohkan bahwa kasus dugaan penggelapan dana di Nagari Sungai Janiah,  Kecamatan Gunung Talang,  yang diduga digelapkan ratusan juta oleh mantan bendaharanya yakni Tukiman yang sekarang Calon anggota DPD RI,  walinagari juga diminta ikut bertanggungjawab dan tidak bisa lepas tangan. Bahkan kabarnya kasusnya penggelapan dana desa itu sudah sampai kemeja Kejaksaan Negeri Solok. 
            “Saya mengingatkan agar rekan-rekannya sesama walinagari harus teliti dalam pemamfaatan dana  desa atau dana nagari, agar tidak berurusan dengan pihak penegak hukum. Sebat kita hanya bisa menghimbau agar kawan-kawan selalu berkoordinasi dengan pihak inspektorat daerah dalam pemamfaatan dana desa, agar nanti tidak salah langkah,” jelas Arnold Piliang, yang juga Walinagari Gantung Ciri,  Kecamatan Kubung tersebut. 
Sementara Ketua Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok, Syamsul Azwar, juga sependapat dengan Arnold Piliang bahwa rekan-rekannya sesama walinagari harus taat aturan dan selalu teliti menggunakan dana nagari. 
Disebutkan Syamsul Azwar, saat ini penggunaan dana desa atau nagari lebih diarahkan kepada pembangunan Infrastruktur nagari seperti jalan, irigasi  dan juga sarana pendidikan dan kesehatan. “Saat ini penggunaan dana desa atau nagari lebih diarahkan kepada pembangunan Infrastruktur nagari seperti jalan, irigasi  dan juga sarana pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau ingin digunakan untuk kegiatan lain, alangkah baiknya dimusyawarahkan dengan pihak BNM, masyarakat, ispektorat atau juga kebagian pemerintahan umum,” tambah Syamsul Azwar.
Kepala DPMN Kabupaten Solok, Medison menyebutkan bahwa  setelah dana desa disalurkan, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.            “Maka kalau kita teliti sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yakni untuk pembangunan infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, membangun sarana kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD dan jangan keluar dari aturan itu,” jelas Medison. Namun jika nagari sudah bagus sarana infrastrukturnya, maka dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa dan lai sebagainya.        Walinagari Jawi-Jawi Guguk, kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Laswir Malin Putiah, mengaku agak masih belajar banyak dan hati-hati dalam penggunaan dana nagari atau dana desa. “Kita takut salah gunakan, makanya kita sering berkoordinasi dengn inspektorat agar tidak salah gunakan kepada hal yang tidak dibolehkan agar tidak berurusan dengan hukum,” jelas Laswir. Dijelaskan Laswir, meski dalam realisasinya, masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai dengan musyawarah desa (Musdes) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pihaknya akan terus menggunakan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Nagari dan BMN serta masyarakat nagari agar tidak salah gunakan (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda