Terkait Gagalnya Mutasi di Dinas Dukcapil Kabupaten Solok: Sekda dan BKPSDM Kabupaten Solok Dinilai Kecolongan

0
1985

SOLOK, JN- Surat edaran kepada Kepala Dinas di seluruh SKPD di Kabupaten Solok untuk menghadiri pelantikan pejabat eselon III dan IV di Lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kabupaten Solok, sudah beredar kepada seluruh Kepala Dinas di Pemkab Solok, sejak Kamis pagi (26/4)

 

Dalam surat yang ditandtangani Sekretaris Daerah, Aswirman, SE, MM itu, disebutkan bahwa acara pelantikan pejbat eselon III dan IV di lingkup Dukcapil Kabupaten Solok akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pada pukul 13.00 Wib bertempat di ruang pertemuan Danau Singkarak Sekda Kabupaten Solok di Arosuka.

Namun tidak ada hujan dan panas, acara pelantikan itu gagal dilaksanakan, meski beberapa Kepala SKPD sudah sempat datang sesuai jadwal yang ditentukan dan pejabat yang akan dilantik juga sudah pakai jas lengkap.

Terkait gagalnya acara mutasi dan rotasi serta promosi di Dinas Dukcapil tersebut, beberapa orang kepala Dinas mengaku kecewa karena sudah datang untuk menghadiri acara tersebut. Sementara Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Solok, Raidatul Hayat ketika dihubungi media ini terkait gagalnya acara pelantikan, mengaku bahwa waktunya belum tepat saat ini. “Tunggu sajalah waktu yang tepat, akan ada mutasi di Dukcapil,” jelas Raidatul Hayat. Namun pihaknya tidak mau menjelaskan secara rinci, kenapa mutasi gagal dilaksanakan, meski sudah ada undangan beredar kepada Kepala Dinas dengan ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Solok, Aswirman, SE, MM. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Aswirman, ketika dihubungi melalui WhatsAppnya, hingga berita ini diurunkan belum memberi jawaban.

Namun menurut Ketua LSM Perak Kabupaten Solok, Yemrizon Dt Panghulu Nan Sati, gagalnya acara pelantikan dan mutasi di Dinas Dukcapil, bahwa Sekda Kabupaten Solok dinilai kecolongan dan tidak memahami Permendagri Nomor 76 tahun 2015 bahwa aturan mutasi bagi pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus melalui pesetujuan  Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) , Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dikatakannya Yemrizon, awalnya Sekda dan  Badan Kepegawaian  Daerah (BKPSDM) Kabupaten Solok mungkin  beranggapan, bahwa pejabat  Disdukcapil boleh dimutasi tanpa persetujuan Mendagri. Namun  tidak dengan pejabat struktural lain di bawah Kepala Disdukcapil. Ternyata menurut Yemrizon, bahwa dalam Permendagri 76/2015 tersebut, pejabat sekelas kepala bidang dan kepala seksi, juga tak bisa dimutasi tanpa persetujuan Dirjen Dukcapil. “Saya  yakin mereka tidak memahami hal ini sebelumnya, setelah undangan beredar, baru ada yang mengasih tau kepada Sekda dan BKPSDM,” jelas Yemrizon sambil tersenyum sinis.

Dtambahkan Yemrizon, mutasi boleh dilakukan di Disdukcapil, kalau pejabat yang bersangkutan yang akan di utasi sudah ada tempat baru dan sudah dilantik. “Atau kalau mereka akan pensiun, juga tidak boleh dilakukan permutasian dan harus ditempatkan di tempat yang baru atau menunggu mereka pensiun, itu yang saya tau,” jelas Yemrizon.

Sementara itu, Wakil Ketua  DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, SH, sangat menyesalkan adanya kekeliruan pada proses mutasi pejabat Disdukcapil Kabupaten Solok tersebut, karena yang kan dilantik sudah meminjam jas namun gagal dilaksanakan. Namun pihaknya berharap agar tidak memikirkan kekeliruan tersebut, tapi segera mengembalikan pejabat-pejabat yang namanya telah terlanjur  masuk dftar mutasi. “Makanya sebelum undangan dikirim, kita pelajari dulu aturan yang berlaku,” jelas Yondri Samin (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here