Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok Kembali Dihujani Interupsi

0
849

SOLOK, JN–Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan Agenda pembacaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 berjalan ricuh dan dipenuhi hujan interupsi.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, bukanlah ricuh masalah tema pandangan anggota Fraksi-Fraksi yang membacakan pandangannya, namun terkait usulan pembacaan surat permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang minta dibacakan proses pergantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok dari Yondri Samin ke Dendi S. Ag. Sebagaimana diketahui, Partai PPP saat ini terbelah menjadi dua kubu, yakni Kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy. Kedua kubu sama-sama mengklaim sebagai partai PPP yang sah. Kubu Romahurmuziy berbekal hasil Muktamar (kongres) di Asrama Haji Pondok Gede pada 9 April 2016, diakui pemerintah sesuai SK Menkumham nomor M.HH-06.AH.11.012016 tertanggal 27 April 2016.

Rapat paripurna ini ricuh dan dihujani puluhan interupsi, adalah saat pimpinan sidang akan merembukan untuk membacakan surat masuk, baik dari kubu Yondri Samin maupun Dendi. Surat dari kubu Dendi adalah masalah pengganti pimpinan Wakil Ketua DPRD dari Yondri Samin ke Dendi, sesuai amanat Partai PPP Kubu Romi Nomor 137/IN/DPP/IX/2017, yang ditandatangani langsung oleh Romi dan Sekjen PPP H. Asrul Sani, yang meminta Yondri Samin diganti dengan Dendi. Tidak puas dengan SK Menkumham ini, kubu Djan Faridz mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan menang. Putusan PTUN Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 22 November 2016 ini, kemudian juga digugat oleh Kemenkumham pada 6 Desember 2016 lalu.

Saat Ketua DPRD Kabupaten Solok, akan meminta persetujuan dewan untuk membacakan surat masuk dari kedua kubu, langsung menuai diprotes dari kubu Yondri Samin, agar pembacaannya ditunda, karena pihaknya juga sedang mengajukan surat ke Pengadilan Negeri tentang permohonan penangguhan pergantian PAW dari dirinya kepada Dendi tersebut. “Padahal surat yang akan kita bacakan itu adalah dari kedua belah pihak, baik surat yang masuk dari Dendi atau dari kubu Yondri Samin dan sudah kita sosialisasikan ke Kementerian Dalam Negeri belum lama ini,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Solok, usai sidang Paripurna, Kepada KORAN PADANG. Surat yang masuk ke Sekretariat DPRD itu, wajib diproses dan dibacakan, karena sesuai PP Nomor 10 Tahun 2010, Partai politik berhak mengajukan pergantian waktu Wakil Ketua DPRD bila anggotanya ada permasalahan. “Kita hanya sekedar membacakan surat yang masuk dari dua kubu sesuai permintaan partai, bukan langsung pergantian Wakil Ketua, karena setelah itu baru akan dibahas lagi masalah PAW Wakil Ketua tersebut juga melalui Sidang Paripurna. Tapi mungkin Bapak Yondri Samin salah mengartian maksud kita,” tambah H. Hadinalis.

Suasana sidang yang dihadiri Bupati Solok, H. Gusmal, Kapolres Arosuka, AKBP Reh Ngenana dan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya, tampak mendapat perhatian dan mengundang gelak tawa yang hadir, termasuk wartawan dan LSM. Pro dan kontra akhirnya terjadi dan melalui pembicaraan yang alot dan hujan interupsi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan surat masuk tentang proses pergantian PAW disepakati hari Jum’at (hari ini/Red).
DPP PPP Pusat kubu Romi, melalui DPC PPP Kabupaten Solok sendiri menunjuk Dendi sebagai penganti Yondri Samin sebagai Wakil Ketua. Lantaran tak terima keputusan itu, Yondri Samin juga memasukan surat pembelaan dirinya kelembaga terhormat itu. Namun saat akan dibacakan pada sidang paripurna kemaren, Yondri Samin keberatan surat itu dibacakan. Dampak dari terpecahnya kepengurusan dari tingkat pusat ke DPC ini tentu saja pada status anggota DPRD saat ini. Jika kubu Romahurmuziy yang diakui pemerintah, maka ada anggota DPRD Kabupaten Solok terancam PAW (pergantian antar waktu). Sebaliknya, jika kubu Djan Faridz yang diakui, maka juga ada anggota DPRD Kota dan Kabupaten yang terancam.
“Saya hanya minta pembacaan surat dari Kubu Dendi itu ditunda, sebab saat ini saya juga sedang memasukan surat ke Pengadilan Negeri masalah partai ini,” jeleas Yondri Samin, usai sidang paripurna.
Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. Akmal Malik P, M.Si, yang dihubungi Koran Padang Kamis sore via Handphonenya menyebutkan bahwa masalah pergantian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, itu adalah usulan partai dan disetujui oleh Gubernur daerah setempat. “Kalau masalah urusan permohonan pergantian PAW anggota DPRD atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota, itu cukup usulan dari partai yang bersangkutan dan calon tersebut disetujui oleh Gubernurnya,” jelas Akmal Malik (wandy)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here