Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Gagal Karena Tidak Dihadiri Eksekutif

0
257

SOLOK, JN-Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda penyampaian laporan Banggar terhadap hasil pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan sekaligus rencana penandatangan Nota Kesepakatan KUA PPAS Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019, pada Kamis (9/8), gagal dilaksanakan, karena tidak dihadiri oleh unsur berkompeten dari pihak pemerintah Kabupaten Solok.

“Kami dari DPRD sangat kecewa dengan pemerintah daerah karena kabarnya lebih mementingkan acara seremonial dari pada acara Kabupaten. Masak Sidang penting seperti penetapan KUA PPAS  ini tidak ada yang menghadiri dari pihak pemerintah seperti Bupati atau Sekda atau juga Asisten. Ini kan untuk Kabupaten Sook,” jelas Hendri Dunant, S.Sos, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada KORAN PADANG, disela-sela acara sidang paripurna.

 

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putieh dan sempat diundur beberapa kali, karena anggota DPRD tidak mencapai kourun. Agenda sidang yang dijadwalkan Kamis jam 10 pagi Wib, baru bisa dilaksanakan sekitar jam 12 siang, karena satu persatu anggota DPRD tampak hadir di ruang siding utama kantor DPRD Kabupaten Solok.

“Kami dari DPRD jelas kecewa dengan prilaku eksekutif dan ini sama saja pelecehan terhadap dewan. Kan rapat paripurna ini sudah diagendakan jauh-jauh hari oleh tim Bamus pihak pemerintah,” terang Hendri Dunant.

Disebutkan Hendri Dunant, pimpinan siding yakni Bapak, Septrismen, juga mengaku sudah mencoba  beberapa kali menghubungi Sekretaris Daerah, Aswirman, namun pihak Sekda mengaku tidak bias hadir. “Pihak kita tidak bias menghubungi Bapak Bupati Solok karena beliau tidak memiliki atau memegang Hand Phone, jadi yang kita hubungi ya Bapak Sekda. Sementara Wakil Bupati kan sedang menunaikan ibadah haji,” jelas Hendri Dunant.

DPRD mengaku sangat kecewa karena eksekutif seperti sekda atau Asisten tidak ada yang dating ke ruang sedang dan menyebutkan lebih penting menghadiri acara yang sifatnya serimonial dan dia menyebutkan bahwa hal ini semacam pelecehan terhadap lembaga DPRD.

 

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, juga mengaku kecewa karena pihak eksekutif tidak menghadiri siding penting semacam Paripurna tersebut. “Kalau Bupati malas atau tidak bisa hadir, kan ada Sekda atau Asisten, tapi ini rapat penting penetapan KUA PPAS ini tentunya harus diagendakan lagi dan semuanya tentunya jadi kacau lagi karena Bamus sudah menyusun acara dari jauh-jauh hari,” jelas Septrismen  (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda