PPK dan PPS Wajib Netral Dalam Bertugas

0
344

SOLOK, JN-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putieh, meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjaga netralitas, bekerja secara profesional, dan jujur dalam melaksanakan tugas pada Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 mendatang.

“Saya berharap agar PPK dan PPS terutama yang bertugas jauh dari pusat ibukota, agar harus bekerja profesional dan jangan sampai dimanfaatkan oleh calon legislatif yang untuk berbuat kecurangan,” jelas Septrismen, Selasa (18/3) di Koto Baru.

Ditambahkan Septrismen, petugas PPK dan PPS harus netral dan menjaga integritas personal PPK maupun PPS. Sebagai petugas penyelenggara, selayaknya mencerminkan penyelenggara pemilu yang jujur, adil dan objektif dalam menjalankan tugas.

“Kita bukan menuduh mereka tidak adil, namun akan ada indikasi kearah itu oleh oknum-oknum nakal. Dan itu mungkin-mungkin saja terjadi, ” tutur Septrismen.

Pihaknya juga sangat berharap agar PPK dan PPS harus berperan aktif dalam memberikan berbagai informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dengan tetap menjaga netralitas sehingga tidak membingungkan masyarakat.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, juga berharap yang sama dengan Septrismen agar PPK dan PPS berbuat adil dan tidak memihak-mihak.
Selain itu, PPK dan PPS juga harus memahami tentang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sehingga tidak terlibat jika ada kecurangan ataupun hal-hal yang melanggar aturan pada pelaksanaan Pemilu nanti.

“PPK dan PPS yang bertugas di Kabupaten Solok harus netral dan selalu menjaga netralitas. Untuk menghindari fitnah, sebaiknya selalu menjaga jarak dengan calon legislatif,” tutur H. Hardinalis.

Anggota KPU Kabupaten Solok, Jons Manedi menyebutkan jika anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu 2019 yang tidak netral akan diberhentikan.
“Semua anggota PPK dan PPS harus netral dan kalau terbukti berbuat curang bisa diberhentikan atau dipidanakan, ” terang Jons Manedi.

Untuk itu pihaknya berpesan agar anggota PPK dan PPS yang berpihak atau masuk ke ranah yang melanggar aturan. Jika terjadi dan diketahui, imbuhnya maka KPU akan menarik status keanggotaannya.

Pihaknya mengajak PPK dan PPS bekerja secara jujur dan adil untuk masyarakat Kabupaten Solok dan menjaga pesta demokrasi ini berlangsung dengan aman serta nyaman.

“Anggota PPK PPS, harus memiliki integritas, independensi dan profesionalitas agar masyarakat percaya dan tidak enggan datang ke tempat pemungutan suara. dan masyarakat juga bisa mengawasi mereka,” pungkas Jons Manedi (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here