SOLOK, KP- Pemerintah Daerah dan unsur Forkopimda Kabupaten Solok, hari Senin (27/9), menggelar diskusi politik dalam rangka antisipasi penyebaran Covid19 serta Konflik Antar Agama.
Acara digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab. Solok, Arosuka dengan dihadiri oleh Bupati Solok diwakili Asisten Bid. Pemerintahan Edisar SH, M. Hum, Kakan Kesbangpol Agus Rustamda, Forkopimda Kab Solok, Pimpinan Ormas di Kab. Solok sertaSKPD terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Solok yangdiwakili oleh Asisten Bid. Pemerintahan Edisar SH, berharap kasus covid19 hilang pada waktu dekat dengan melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat serta mematuhi prokes.
“Diperlukan kerjasama bagi kita semua untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tetap mematuhi prokes agar seluruh masyarakat memahami bagaimana menghindari agar tidak terkena covid dan cara mengatasinya, ” sebut Edisar.
Untuk itu, Pemkab Solok dan unsur Forkopimda sudah bergandeng tangan dalam mengatasi bahaya Covid-19 ini.
Sementara Kapolresta Solok, AKBP Fery Suwandi, menyampaikan ucapan alhamdulillah anggota kepolisisan sudah vaksin dan mengajak semua membuat himbauan sukseskan vaksinasi di Solok Raya. Persentase baksin untuk Sumbar masih rendah yaitu berada pada 5 provinsi terendeh pelaksanaan vaksinasi dan Kapolres berharap kepada ormas juga melakukan pemahaman kepada masayarakat.
Sedangkan Dandim 0309 Solok, Letkol Arm Reno Triambodo, pada kesempatan itu berpesan di beberapa kegiatan bagi umat non muslim agar kita tetap menjaga toleransi.Menurutnya, untuk covid-19, Kabupaten Solok berada di level 2 artinya levelnya sudah turun tetapi untuk vaksin belum mencapai target masih dibawah angka 20% itu baru vaksin pertama.”Walaupun kasus covid-19 sudah menurun di Kabupaten Solok, masyarakat jangan sampai lengah dan acuh pada protokol kesehatan,” sebut Letkol Arm Reno Triambodo.
Dengan sudah beradanya Kab Solok pada level 2, pihaknya menghimbau kepada mayarakat melalui pemerintah daerah, forkopimda dan ormas untuk tetap sosialisasikan protokol kesehatan dan antisipasi hal-hal kecil agar tidak menjadi bola salju yang semakin lama semakin membesar.
Sedangkan Kapolres Solok, AKBP Apri Wibowo, S. Ik, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemungkinan hari Kamis besok, Polres Solok akan melaksanakan vaksinasi massal di SMK N 2 Gunung Talang dan berharap Pemda, Forkopimda serta ormas membantu mensosialisasikan vaksinasi itu.
Saat ini kabupaten solok sudah berada pada level 2, mari bersama-sama kita aar kabupaten Solok menjadi level 1 atau zona hijau.
Sementara dari Pengadilan Negeri Kotobaru, Bayu Agung Kurniawan, berpesan agar kesadaran hukum masyarakat kab Solok sudah bagus terbukti dengan tingginya angka perkara perdata yang sampai ke pengadilan negeri, namun harapan yang lebih seyogyanya perkara kalau bisa tidak berujung di pengadilan namun diselesaikan dengan jalur musyarah dan mufakat di tingkat nagari terlebih dahulu.
Sedangkan Ketua TP-PKK Solok, menghimbau bahwa dalam mensukseskan program vaksinasi, PKK Kab Solok sudah melaksanakan sosialisasi vaksinasi ke masyarakat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke nagari.
Perwakilan Ormas berpesan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, diharapkan kepada kepala sekolah bersama komite sekolah untuk dapat memberikan pemahaman kepada wali murid agar anaknya divaksin, bagi orang tua yang tua mau anaknya divaksin diharapkan melakukan pembelajaran daring.
Ormas juga siap membantu mensosialisasikan vaksinasi kepada masyaraka. Sedangkan untuk menghindari kekerarasan harus diberikan pehamanan dari tokoh agama masing-masing.
Kepala BPBD Armen AP, menyampaikan bahwa langkah vaksinasi sudah dilaksanakan, nantinya kita berharap untuk lebih dioptimalkan dan jangan takut covid tetapi waspada wajib.
Kesimpulan Diskusi Politik adalah mengantisipasi kejadian yang meresahkan terutama mengarah kepada keagamaan, apabila ada kegiatan ceramah keagamaan yang menghadirkan atau mengumpulkan orang banyak agar dapat memberitahukan kepada pihak keamanan
Sementara Issu SARA yang muncul diharapkan tokoh agama maupun organisasi keagamaan untuk meredam massa atau jamaah agar tidak terlalu bereuforia dan apabila ditemukan, koordinasikan denganbersama dengan pemerintah.
Apabila ditemukan indikasi ajaran terlarang segera koordinasikan dengan pemerintah setempat dan aparat hukum terdekat, baik polsek maupun koramil (wandy)
