Muzni Zakaria, M.Eng: Keterwakilan Perempuan di Parlemen itu Penting

0
109

PADANG ARO, JN- Bangkit dan majunya suatu daerah, tentu bukanlah tanggung jawab kepala daerah semata. Hal itu jelas butuh dukungan rakyat dan SKPD terkait. Selain itu, kekuatan politik di parlemen sebagai mitra kerja, seperti DPRD Kabupaten atau kota, provinsi dan terlebih di DPR RI serta DPD. Kerja sama semua pihak itu, akan berdampak luar biasa bagi kemajuan daerah jika putra dan putri terbaik berasal dari daerahnya bisa duduk atau terpilih. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting saat ini.

Ungkapan itu disampaikan Bupati Solok Selatan, H. Muzni Zakaria. M.Eng, usai pembukaan acara kegiatan bertajuk Sosialiasasi dan Promosi Persiapan Pemilih Serentak Kabupaten Solok Selatan, yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Perintah setempat di Padang Aro, Jumat (5/4) lalu. Acara tersebut dihadiri oleh para Staf Ahli, Asisten, Camat, Walinagari, unsur Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Paga Nagari/Karang Taruna serta tokoh dan elemen masyarakat lainnya di Solok Selatan. Sementara narasumber diantaranya dari kalangan akademisi Fisip Unand Padang, Kesbangpol Provinsi Sumbar, KPU dan Panwaslu KabupatenSolok Selatan.

Menurut Muzni Zakaria, mekanisme rekrutmen politik melalui partai politik seyogyanya sangat selektif di internal dengan cara terbuka serta harus responsif terhadap aspirasi politik yang dinamis. Secara personal perlu dilihat dan terukur integriritas dan mengakar pada dapil sebagai basis masa. Keterkenalan atau popularitas personal sangat menentukan peluang untuk bisa tampil di gelanggang politik, maka gelanggang sebagai alat ujinya adalah melalui penyelenggaraan pemilu 2019. Jika mereka terjaring yang disaring pemilih sehingga memiliki legitimasi dari masyarakat dan dukungan partainya.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, bahwa rekrutmen dan seleksi politik sebagai instrumen fungsi dari partai politik merupakan hal yang sangat prinsipil dan fundamental agar melahirkan politi yang benar. Melalui sistem proporsional terbuka membuat persaingan perebutan suara semakin sengit bagi setiap caleg dengan beradu strategi politik untuk merebut hati masyarakat pemilih guna meraup suara tertinggi. “Keberhasilan kandidat pada titik ini maka peran keterwakilan yang melekat dalam tugas anggota dewan nantinya untuk bekerja keras berkonstribusi dan berpartisipasi aktif membangun daerah melalui peran dan fungsinya selaku wakil rakyat dalam bermitra dengan pemerintah. Tanpa kekuatan dukungan politik dari politisi berat bagi kepala daerah untuk membangun daerahnya,” ujar Muzni Zakaria, yang juga Ketua Partai Gerindra Kab. Solok Selatan yang merupakan partai besutan Prabowo Subianto.

Saat disinggung tentang keterwakilan perempuan di legislatif, Muzni menyebutkan bahwa representasi perempuan di legislatif sangat penting akan memberikan keseimbangan berkonstribusi dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Pada umumnya partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 telah memenuhi memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memerintahkan kepada partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan calon legislatif.

Memarjinalkan atau adanya peminggiran peran perempuan dalam kontestasi perempuan pada dasarnya merupakan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan yang sejatinya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa,negarranya dan agamanya. “Jika kita mengacu pada Deklarasi New Delhi 1997, secara tegas menyatakan bahwa hak politik perempuan harus dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Kata kuncinya adalah, ketika kita memang mengakui hak asasi manusia, maka tidak ada argumentasi lain untuk beralasan tidak mengakui dan memfasilitasi hak politik kaum perempuan,” sebut Muzni yang istrinya Suriati Muzni Zakaria juga maju sebagai caleg DPR RI.

Sementara pengamat politik Unand Dr. Asrnaldi.M.Si, terkait pencalonan perempuan berlatar istri para kepala daerah, menyebutkan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang lumrah karena mereka punya hak untuk berpolitik. Untuk berpolitik, duduknya sama rendah dan tegaknya sama tinggi dengan politisi kaum laki-laki yang dijamin konstitusi. Tingkat rasa percaya diri untuk tampil di gelanggang politik dengan insting dan ansutias yang kuat untuk berkompetisi mendulang suara.

“Setidaknya terdapat tiga alasan sehingga timbul rasa percaya diri mereka tersebut. Pertama, dengan sudah terbiasanya hadir di ruang publik sebagai istri kepala daerah untuk berinterkasi dengan masyarakat sehingga tidak merasa canggung. Kedua, dapat melakukan tikam jejak dengan menggunakan jejaringan dan konstituen suaminya pada masa pilkada lalu. Ketiga, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa para istri membonceng popularitas suami sebagai pejabat publik,” ungkap Asrinaldi (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda