Mungkinkah Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Solok Pecah Kongsi?

0
453

SOLOK, JN- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, Ir. Gadis menyebutkan bahwa pernyataan dari Komisioner Bidang Teknis KPU Kabupaten Solok tentang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Solok tahun 2020 akan terancam gagal karena minimnya dana, merupakan pendapat pribadi dari Komisioner Bidang Teknis KPU Kabupaten Solok itu sendiri yakni pernyataan pribadi Saudara, Defil.

“Pernyaryataan saudara Devil pada sejumlah media online dan cetak, yang menyebutkan bahwa dengan anggaran minim yang disetujui Pemerintah daerah menyebabkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok tahun 2020 terancam gagal dan cacat hukum, merupakan pendapat pribadi saudara Devil, ” sebut Ir. Gadis, kepada Koran Padang, Jum’at (18/10).

Pernyataan tersebut, sempat menimbulkan polemik internal KPU dan juga membuat kecewa Kepala Daerah atau Bupati. Bahkan menurut Ir. Gadis, dengan pernyataan Devil tersebut sempat membuat Bupati Gusmal menegurnya. Pasalnya, pernyataan Defil yang menyebutkan bahwa dengan anggaran yang hanya sebesar Rp 17 miliar yang disetujui pemerintah Kabupaten Solok, dari 34 miliar dana yang diajukan ke KPU, akan berpotensi pelaksanaan Pilkada 2020 didaerah itu terancam putus ditengah jalan.

“Pernyataan masalah minimnya anggaran Pilkada tersebut, membuat Bipati kecewa, dimana ada seorang Komisionir KPU yang memberi keterangan kepada media tidak melalui rembukan di KPU dulu. Dan kalau begitu itu mungkin pendapat pribadi dia, ” tutur Ir. Gadis.
Rencananya untuk meluruskan hal itu, KPU akan mengundang media dan akan menggelar jumpa Pers.

Ditambahkan Ir. Gadis, bahwa pernyataan Defil seperti yang sudah dimuat disejumlah media, bukanlah pernyataan resmi lembaga KPU Kabupaten Solok yang dipimpinya.

“Sekali saya tegaskan bahwa pernyataan itu bukan pernyataan resmi lembaga KPU Kabupaten Solok melainkan pernyataan diri pribadi Defil sendiri” jelas Ir. Gadis.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa
masalah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Solok Tahun 2020 itu, masih belum final dan masih dalam tahap pembahasan anggaran dengan DPRD Kabupaten Solok dan TAPD Pemerintah Kabupaten Solok.
Kendati demikian kata Gadis mengemukakan, sejauh ini pihak KPU Kabupaten Solok sendiri, masih terus berusaha, agar realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Solok 2020 tetap diupayakan dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Solok dengan nilai ideal yang dibutuhkan yakni sebesar 29,4 miliar.

Dengan anggaran sebesar 29,4 miliar dari 34 miliar yang diajukan pihak KPU Kabupaten Solok ke pemerintah daerah setempat itu, mengingat adanya hitung-hitungan kenaikan honor petugas PPK dan petugas KPPS dan instrumen pengeluaran anggaran lainya.

Gadis mengatakan, kalaupun nantinya anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Solok sebesar 29,4 miliar itu nantinya mentok tetap tidak disetujui pemerintah daerah, maka dirinya berharap paling tidak anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Solok, direalisasikan dibesaran angka 27 miliar
“Masalah ini belum final dan terkait besaran anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 yang masih dalam pembahsan serius antara pihak KPU dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Solok. Kita masih berharap Pemkab bisa mempertimbangkan lagi usulan kita, ” terang Gadis.

Anggaran yang diusulkan tersebut, kalau disetujui untuk dan demi suksesnya pelaksanaan alek Pemilu di Kabupaten Solok dan berjalan dengan sebagaimana mestinya ” tutur Ir. Gadis.

Sementara saat Devil dihubungi oleh awak media, menyebutkan bahwa pernyataan pihaknya yang menyatakan bahwa dengan anggaran minim pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Solok terancam gagal dan itu sebagai pernyataan pribadi dirinya, Defil tidak mempermasalahkan benar hal itu.

“Bagi saya hal itu tidak masalah, mau dikatakan pernyataan saya itu sebagai pernyataan pribadi atau sebagai pernyataan lembaga atau tidak, itu tidak menjadi masalah betul bagi saya , ” sebut Defil, seperti yang dilansir beberapa media.

Disebutkan Devil, bahwa dengan fakta dan kondisi besaran angka-angka untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Solok, yang akan diterima KPU cuma sebesar 17 miliar dari 34 miliar yang diajukan pihak KPU ke Pemerintah Kabupaten Solok.

Menurut logika Devil, tetap saja tidak akan ada kesepakatan mengenai besaran angka antara yang diajukan sesuai kebutuhan KPU Kabupaten Solok dengan angka yang disetujui oleh Pemerintah daerah Kabupaten Solok mentok diangka 17 miliar.
Bahkan kesepakatan antara Pemda dan KPU soal besaran anggaran pada kesempatan pertama 1 Oktober batal dan pada 14 Oktober juga batal.

Pemerintah daerah menurut Devil sudah menganggarkan di rancangan APBD 2020 untuk Pilkada sebesar 17 miliar, sedangkan KPU butuh anggaran seperti yang diajukan yakni sebesar 30 miliar.
Secara logika, kalau tetap Pemda kukuh dengan besaran angka yang cuma 17 miliar, hal ini tentu saja tidak akan mencukupi dan makanya Pilkada di Kabupaten Solok terancam gagal.

Ketua PWI kabupaten Solok, Riswan Jaya, SH, menilai bahwa dengan adanya petbedaan pandangan antara pimpinan KPU dan Komisioner, hal itu menunjukan bahwa lembaga KPU tersebut tidak kompak dan membuat masyarakat jadi bingung menilai mana yang benar.

“Kalau bisa, agar tidak membingungkan publik, sebaiknya opini yanh akan dilemparkam ke publik dirapatkan dulu di internal lembaga itu sendiri agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan Pemerintah Daerah, ” terang Riswan Jaya (01/tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda