Menguak Sangketa di Nagari Salayo

0
1555
Oleh: M.A.Dalmenda
Menyoal propaganda, Garts Jowet and Victoria O’Donnell pernah berbisik, propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis, untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang di inginkan penyebar propaganda. Naga-naganya strategi itu yang tengah dimainkan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok sekaitan sengketa pengembalian dari pindah sementara Kesekretariatan Pemerintahan Nagari Salayo dari Jorong Lurah Nan Tigo ke Jorong Galanggang Tangah sebagai pusat pemerintahan  nagari di Salayo.
  Sangat ironi sekali. Sang propagandis (baca anggota BMN) melancarkan propagandanya mengutus sepucuk surat “cinta” kepada Walinagari Salayo tanggal 7 Maret 2018, lantaran Ajizar Syam bersikukuh tidak mau memindakan kembali kantornya setelah surat Bupati Solok terbit 27 Februari 2018 bermaksud membalas surat BMN yang diajukan tanggal 19 Desember 2017. Salah satu poin yang menjadi kontrovesri (baca Metro Andalas, Senin, 5/3: Kontroversial Surat Bupati Gusmal) adalah agar Wali Nagari Salayo melakukan pemindahan kembali kantor Wali Nagari sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 3 Januari 2018, dengan pembiayaan (perbaikan kantor dan operasional pemindahan) dibebankan pada APB Nagari Salayo 2018.
Sementara BMN meminta secepatnya sesuai yang disampaikan kepada Bupati Gusmal di kediamannya.
Camat Kubung, Defrizon merespon surat bupati tersebut dengan mengadakan pertemuan pada Selasa (6/3) dikantornya dengan menghadirkan  Wali Nagari,BMN,KAN, Bundo Kanduang dan Pemuda Nagari Salayo. Intinya, Camat Dafrizon mempertanyakan komitmen dan konsistensi tertulis kesepakatan bersama yang ditandatangani Wali Nagari Alijar Syam untuk segera memindahkan kantornya. Ajizar Syam bersikukuh tidak mau pindah dengan berbagai dalih yang tak berkaitan dengan perjanjian pemindahan sementara dengan BMN dan ninik mamak. Wakil Ketua KAN, Abdul Rahman Dt.Palawan Sati sempat tabik rabo mendengar alasan Ajizar Syam bahwa berkantor di Gelanggang Tangah tidak nyaman, dalihnya bau busuk pasar yang menyengat hidung, memindahkan harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang. Ketika KAN menanyakan aturan pemerintah dan undang-undang dimaksud, iapun tak kuasa menjelaskan dan memilih diam.
Akhirnya, Tengku Abdul Rahmat lebih memilih keluar dari forum rapat daripada emosionalnya tak terkendali hingga bisa menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Tengku Abdul Rahman memang dikenal tokoh keras,tegas dan lantang dinan bana. Merespon itu, bahkan Ajizar Syam menantang BMN berani ingin memberhentikannya, maka dia akan  menuntut ke pengadilan. Mendengar itu, Camat Dafrizon menggarut kepalanya yang tak gatal dan mengusap mukanya berkali-kali yang sedikit berkeringat sekalipun ruangannya ber-AC.
  Berangkat dari kekerasan hati Ajizar Syam yang tak mau pindah berkantor itu usai rapat kantot Camat Kunung, Selasa malam BMN mengadakan rapat yang dihadiri 9 orang anggotanya. BMN memutuskan untuk mengikuti isi surat Bupati Gusmal; Pindah dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 3 Januari 2018. Maka diputuskan mengirim surat cinta berupa peringatan kepada Walinagari Ajizar Syam. Disinilah letak kekeliruan besar BMN dan ikut jadi gagal paham. Seharusnya BMN membalas surat Bupati Solok dan bukan menyurati Wali Nagari Ajizar Syam! Surat yang dibuat adalah mengajukan surat pemberhentian Wali Nagari sesuai dengan salah satu opsi yang diajukan ke bupati jika tidak bisa memerintahkan atau mengeksekusi pemindahan kantor Wali Nagari Salayo.
    Lewat sepucuk surat cinta BMN itulah begitu nampak jelas bahwa BMN telah memainkan propaganda hitam (black campaign):  Propaganda ini berasal dari sumber yang dianggap ramah akan tetapi sebenarnya bermusuhan. Propaganda ini dilaksanakan secara tidak baik dan senjata taktis untuk menipu, penuh kepalsuan, tidak jujur, tidak mengenal etika dan cenderung pikirannya sepihak. BMN berupaya lari dari komimmen yang sudah dibanggunnya dan ingin mengelabui masyarakat hukum adat dan organisasi yang diwakilinya. BMN berupaya mengalihkan perhatian atas sikap pembangkangan Wali Nagari Ajizar Syam dan menguburkan komitmen yang sudah diajukan ke Bupati Solok. Telihat ketidakjujuran, menipu, tak berertika dan penuh kepalsuan serta kepura-puraan yang tengah dilakoni BMN Salayo. Spirit Pemuda Nagari Salayo ternodai oleh sikap BMN yang membelot, para pemuda tengah sibuk membenahi kantor Wali Nagari Salayo dengan menggunakan dana kas pemuda Rp.1 juta dan dibantu para donator hingga terkumpul jadi Rp.3 juta. Keringat goro mereka belum kering tapi telah terbetik kabar BMN telah lari dari amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak yang telah mereka wakili. Kecewa dan sakit hati sudah.
   Dari tulisan sebelumnya, penulis dan bahkan ditengah masyarakat sudah memprediksi bahwa anggota BMN yang berlatar ASN tidak akan konsisten atas komitmen yang mereka buat untuk mengajukan pemberhentian Ajizar Syam  sebagai Wali Nagari Salayo takut kedudukannya sebagai ASN di Pemkab Solok bakal tergeser dan ada juga diduga terselip kepentingan politik praktis sejak awal pemilhan Wali Nagari Salayo yang mermasalah dan berujung ke PTUN. Siapakah anggota BMN sebenarnya menggiring bola untuk mengamini surat Bupati Solok sebagai bentuk penghianatan dalam tubuh BMN?  Masyarakat tentu sudah punya catatan tersendiri.
Jika merunut sengketa ini karena kemenangan Ajizar Syam pada Pilwana 2013 berujung sengketa ke PTUN Padang dan Medan lantaran gugatan Zainal Bahri kalah bertarung. Gugatan bukan terletak pada kekalahan jumlah suara, melainkan terjadi kecurangan atau maladmistaratif saat proses seleksi oleh P2WN bentukan BMN. PTUN Padang dan PTUN Medan memenangkan pihak Zainal Bahri. Meski tiket kemenangan Zainal Bahri telah dikantongi namun dewi fortuna belum berpihak kepadanya. Bupati Solok semasa Syamsu Rahim mengabaikan perintah hasil putusan kedua PTUN menurut semestinya.
Sengkarut pilwana itu tenyata berbuntut upaya pemekaran Nagari Salayo yang diajukan secara tertulis ke KAN dan BMN oleh tokoh masnyarakat Lurah Nan Tigo didukung oleh Walinagari Salayo. Ajizar Syam pernah mengeluarkan statement ke beberapa ninik mamak. Mau pindah berkantor asalkan BMN dan KAN buat surat pernyataan jaminan pemekaran nagari. Ide itu dikendalikan dari dalam tubuh BMN. Namun atas adanya upaya itu, KAN Salayo lewat rapat pleno telah memutuskan menolak adanya pemekaran Lurah Nan Tigo jadi nagari tersendiri.
Gayungpun bersambut kemudian pada Bupati Gusmal yang juga mengabaikan putusan tersebut. Pada hal janji Bupati Gusmal sesat menjelang pelantikan berjajnji di depan Tengku Abdul Rahman, bahwa yang akan dikerjakan pertama kali adalah menyelesaikan sengketa masalah pengembalian Ksesekretariatan Pelayanan Kantor Wali Nagari Salayo. Alasan Bupati Gusmal menjadi prioritas menyelesaikan maslaha itu juga kuat, mayuritas suara saat pilkada mayoritas memilihnya untuk jadi Bupati Solok untuk kali kedua. Ya, namanya juga janji politik pada akhirnya dipolitisasi. Di sana sini saluran komunikasi tersumbat sudah. Semoga Tuhan memberi petunjuk bagi para pemangku kepentingan agar berpijak pada kepentingan publik ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok. Bravo Salayo…! (penulis merupakan Dosen Ilmu Komunikasi Fisip di Unand Padang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here