Masih Banyak Anggota DPRD dan PNS Kabupaten Solok Yang Disiplinnya Masih Rendah

0
210

SOLOK, JN- Tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Nova Indra (50), menyebutkan bahwa disiplin anggota PNS dan anggota DPRD Kabupaten Solok hingga saat ini masih rendah.

PNS banyak yang masih berkelururan dan nongrong di kantin saat jam kerja. Sementara anggota DPRD masih sering bolos saat sidang Paripurna. Kalaupun hadir, itu pasti terlambat 1 hingga 2 jam, sehingga sidang-sidang penting sering ditunda.

“Saya melihat, hingga saat ini disiplin para anggota DPRD yang lama untuk menghadiri sidang penting, masih rendah. Kita tentu berharap agar anggota dewan yang terpilih masa bhakti 2019-2024, bisa merubah marwah lembaga DPRD kabupaten Solok, ” harap Nova Indra, Jum’at (26/4) di Arosuka.
Pihaknya sangat berharap, sebagai wakil rakyat yang digaji besar, seharusnya juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang mereka wakili serta bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sebelumnya, disiplin para PNS Kabupaten Solok, sempat menjadi sorotan utama media di daerah penghasil bareh tanamo sejak pasca Pilkada lalu, kini sorotan tajam juga dialamatkan kepada para anggota legislatif di bumi penghasil bareh tanamo itu.

Dilain pihak, beberapa kali dalam pantauan media ini, tingkat disiplin sebagian anggota DPRD Kabupaten Solok juga menjadi sorotan tajam para kuli tinta.

“Saya juga heran, kalau mau keluar daerah mereka mau berbondong-bondong, tapi kalau mau menghadiri rapat penting dengan mitra kerja, kehadiran anggota Komisi kurang dari separoh. Bahkan untuk menghadiri sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Solok ke-106 saja, hanya separoh anggota DPRD yang hadir,” tutur Wardesco, salah seorang wartawan yang meliput di Kabupaten Solok.

Tidak bisa dipungkiri, disiplin kedua lembaga baik PNS atau DPRD di Kabupaten Solok bahkan di Sumbar, memang sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja menurut Wardesco, kalau mau disiplin itu ditegakkan, harus dimulai dari kesadaran pribadi anggota dewan atau PNS itu sendiri.

“Kalau keasadaran sudah ditanamkan di dalam diri kita masing-masing, bahwa uang yang kita dapat adalah dari hasil kerja tanpa korupsi waktu, maka rasanya akan lebih tenang menikmatinya bersama keluarga,” sambung Wardesco.

Sementara Gubernur Sumbar sendiri dalam sambutannya, sering meminta agar para Bupati dan Walikota di Sumbar, bisa memberi sanksi yang tegas kepada para PNS yang tidak disiplin bahkan sampai pemecatan.

Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati serta unsur pimpinan DPRD juga sudah sering memberi himbauan agar tingkat kedisiplinan para PNS dan anggota DPRD bisa lebih ditingkatkan. Namun himbauan tersebut tanpa ada sanksi yang jelas, tentulah belum efektif termasuk dari Badan Kehormatan (BK) itu sendiri (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda