Masalah Proyek Pokir Anggota Dewan Kini Menjadi Dilema di Kabupaten Solok

0
1004

SOLOK, KP- Proyek pembangunan yang dibiayai APBD berdasarkan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Solok, dipertanyakan kalangan kontraktor yang tergabung dalam Gapeksi dan  Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO)  dan Gapeknas, karena sampai saat ini sepertinya ada kesan tarik menarik siapa pemilik proyek pokir yang dititip anggota DPRD melalui jaringan asmara ke masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum.

“Saya melihat ada kesan bahwa anggota dewan yang menitipkan proyek pokirnya di dinas, baik PU atau yang lainnya proyek tersebut adalah milik mereka dan mereka yang menentukan siapa rekanan yang akan ditunjuk bekerja. Namun setahu saya sesuai aturan yang berlaku, anggota dewan kan hanya mengusulkan saja ke pemerintah berdasarkan permintaan masyarakat dan masalah rekanan yang akan bekerja itu kan ditentukan oleh dinas terkait, asal perusahaan rekanan memenuhi syarat,” jelas Ketua Gapeknas Solok,  Alimusber, di Kantor Gapeknas, kawasan Salayo, Minggu (13/5). Disebutkan Alimusber, dengan adanya tarik menarik dan adu gengsi antara anggota dewan dan dinas terkait, jelas akan memperlambat pengerjaan proyek dan yang akan dirugikan jelas masyarakat. “Kalau tidak salah, jumlah proyek pokir dewan tahun 2018 ini jumlahnya lebih dari 600 item, namun hingga pertengahan tahun ini belum ada yang dikerjakan. Hal ini jelas merugikan masyarakat dan rekanan,” tambah Alimusber.

 

Disebutkannya, bahwa istilah pokir tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD”.  Ketentuan ini menurut Alimusber harus dibaca sebagai berikut: (1) penyampaian pokir DPRD adalah tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD.. Hanya Badan Anggaran DPRD yang memiliki tugas ini; (2) disampaikan kepada kepala daerah. Karena tidak ada ketentuan yang berbunyi pemerintah daerah atau kepala daerah atau yang mewakilinya, maka penyampaian pokir disampaikan langsung kepada kepala daerah; (3) sebatas saran dan pendapat. Dalam konteks hukum, saran dan pendapat tidak bersifat mengikat atau suatu keharusan untuk dilaksanakan. Banggar DPRD menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala daerah, keputusan menerima atau menolak saran dan pendapat itu ada sepenuhnya pada kepala daerah; dan (4) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum APBD ditetapkan.

Dijelaskan Alimusber, Pemkab Solok seharusnya melalui dinas teknis menunjuk kontraktor yang layak. Misalkan dari suatu asosiasi ada 30 perusahaan dan hanya 25 yang layak, dan mereka itu harus diterima. Sementara tugas anggota dewan hanya sekedar penjaringan aspirasi dan mengusulkan ke pemerintah daerah.

 

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, SH, ketika dihubungi KORAN PADANG melalu saluran telephon selulernya,  mengaku bahwa setiap anggota DPRD memang menitipkan proyek pokirnya ke pemerintah, namun menurutnya ketika rekanan yang ditunjuk  anggota dewan untuk meminta mengerjakan proyek tersebut, malah di Dinas PU meminta untuk membuat surat pernyataan bahwa hal itu pokir miliknya. “Hal itu sama saja menyuruh kita masuk penjara karena dewan jelas tidak memiliki proyek, hanya mengusulkan melalui pokir berdasarkan aspirasi waktu turun ke masyarakat, namun disisi lain ini adalah janji kita dengan rekanan,” jelas Yondri Samin. Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu, bahwa terlambatnya pengerjaan proyek pokir masing-masing anggota dewan, karena masing-masing dinas tempat proyek pokir dititipkan,  juga bertahan kalau masalah pokir yang akan mengerjakannya adalah rekanan yang mereka tunjuk. “Sebaiknya tanya saja langsung ke Dinas PU PR dan PU DPR KPP,” jelas Jon Firman Pandu.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat  Kawasan  Pemukiman dan Pertanahan  (DPR KPP), Deni Prihatni, ketika dihubungi masalah ini Handhone yang bersangkutan sedang tidak aktif.

Sementara menurut Aktivis dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dari TOPAN-RI, Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo dan LSM Lidik Krimsus RI, Rothman Uchok, pokir seharusnya dipahami sebagai penjaringan aspirasi oleh anggota DPRD saat melakukan reses. Akan tetapi sangat disayangkan,  pokir ini berbeda pemahaman oleh oknum DPRD.

“Ada oknum DPRD menjadikan pokir untuk mengeruk keuntungan guna memperkaya dirinya, baik dengan cara mengerjakan proyek atau menentukan rekanan untuk mendapatkan fee dari proyek pokir tersebut,” ujar Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga mensinyalir.

 

Diakui Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga, pada hakekatnya, pokir yang ada di Kabupaten/Kota, sangat membantu sekali untuk memacu pembangunan di daerah. Artinya, aspirasi masyarakat bisa diusulkan oleh anggota DPRD lewat dana pokir ini.

“Tetapi yang terjadi, pokir dijadikan sebagai ‘proyek’ bagi oknum DPRD untuk memperkaya pribadinya. Dan, sudah sepatutnya, dugaan tindakan gratifikasi yang dapat merugikan keuangan negara ini diwaspadai dan dihentikan,” ujar Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa (wandy/Ridho)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here