Isu Mutasi Membuat Pejabat Kabupaten Solok Jadi Gelisah

0
549

Oleh WANDY, Wartawan Koran Padang.

ISU mutasi kian kencang berembus di bumi Arosuka atau Pemkab Solok. Informasi tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kegelisahan yang mendalam bagi sebahagian kalangan PNS yang sehari-hari bertugas di bumi penghasil bareh tanamo itu.

Apalagi bagi mereka yang selama ini bekerja dibawah kemampuan dan tidak sesuai yang diharapkan oleh atasan atau Kepala daerah, maka jelas raup kegelisahan makin terpancar dari wajah yang bersangkutan.

Takut akan dicopot dari jabatan atau takut akan akan dimuatasi, tentulah hal-hal yang wajar dan resiko yang harus dihadapi akibat ulah prilaku sendiri. Seharusnya bagi PNS atau ASN yang memiliki skill serta kemampuan dan tanggungjawan kerja yang tinggi dan berjiwa profesional, pejabat yang bersangkutan tidaklah harus takut menghadapi resiko muatsi tersebut. Bekerja sajalah dengan memperlihatkan kemampuan yang ada dan tidak terlalu banyak over acting, maka mungkin akan ada pertimbangan lain dari kepala daerah.

Tapi kebanyakan saat ini mereka terlihat seperti dihantui oleh perbuatan karena mungkin ikut terlibat dalam politik saat Pilkada. Meski kita semua tau, bahwa PNS itu jelas-jelas dilarang untuk mendukung atau berpihak kepada salah satu kandidat atau pasangan. Namun politisasi PNS ini, masih sering terjadi mengingat jumlahnya tak sedikit dan relatif mudah diarahkan karena organisasinya rapi.

Kita masih tetap optimis, seorang Kepala Daerah atau Bupati Solok tidaklah akan gegabah dalam menunjuk orang-orang yang akan membantunya untuk ditempatkan di SKPD. Jika perlu, para pejabat yang ada sebaiknya diberi kesempatan menunjukkan kinerjanya. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan memang tidak mampu, maka kepala daerah sah-sah saja melakukan penggantian pejabat. Mutasi hendaknya janganlah menjadi sesuatu yang harus dianggap seram bagi PNS, namun haruslah dianggap sesuatu yang biasa.

Di negara maju seperti Amerika, jika seseorang jagoannya kalah dalam sebuah pertarungan semacam Pilkada, maka mereka akan memperlihatkan sifat yang sportif dan tidak ikut dalam hal jilat menjilat kepada pejabat terpilih. Dan hal semacam itu tentunya belum bisa diterapkan di Indonesia, apalagi di Ranah Minang yang penuh dengan istilah ‘raso jo pareso’.

Bagi mereka yang haus jabatan atau yang haus kekuasaan, maka akan melakukan gerilya demi sebuah jabatan. Bahkan untuk mendapatkan jabatan favorit atau SOPD basah, biasanya mereka akan melakukan pembusukan agar pejabat tertentu dicopot dengan berbagai modus antara lain yang bersangkutan merupakan pendukung calon lain saat Pilkada. Menjadi pejabat memang menggiurkan sehingga membuat banyak orang menghalalkan segala cara meraihnya.

Akhirnya, penulis optimis bahwa Bupati Solok dan Wakil Bupati Solok, akan lebih selektif menentukan kabinet yang akan disusun. Baik untuk eselon II, III maupun eselon IV, yang kabarnya akan mengumumkan mutasi pada bulan Agustus 2019 ini. Seorang Kepala Daerah, pastilah akan bijak dalam menentukan pilihan pembantunya di kabinet. Siapapun nanti yang dipercaya untuk menduduki jabatan eselon, pastilah mereka mendapat amanah yang harus dijaga, bukan untuk gengsi-gengsian. Selamat menunggu! (Penulis wartawan berdomisili di kabupaten Solok)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda