Dukungan Untuk Membentuk Pansus THKW Terus Mengalir

0
109

SOLOK, JN- Dukungan untuk membentuk Pansus THKW Sukarami yang diduga dikerjakan tidak sesuai spek, terus mengalir dari anggota DPRD Kabupaten Solok.

Bahkan usai membaca berita Harian KORAN PADANG yang terbit pada Rabu 24 Oktober 2018, dukungan untuk membentuk pansus THKW  terus bertambah. Beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Solok tampak membahas pemberitaan Harian KORAN PADANG tentang dugaan kongkalingkong dalam pembangunan THKW.

H. Marson Sutan Kayo

“Dari awal saya juga sangat setuju kalau pengerjaan THKW sudah bermasalah. Kalau memang perlu dibuatkan pansusnya, kami dari Fraksi Demokrat jelas akan mendukung,” tutur Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Solok, H. Marson Sutan Kayo, disela-sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok pada  Jawaban Pemerintah  tentang pandangan  umum Fraksi-Fraksi tentang  APBD Kabupaten Solok Tahun  2019, Rabu  siang (24/10). Dia juga berjanji akan membicarakan hal ini dengan anggota DPRD yang lain. “Minimal 5 Fraksi dari Sembilan Fraksi harus setuju,” tambah Marson Sutan Kayo.

Selain Marson Sutan Kayo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putieh, juga mengaku sangat setuju pembentukan pansus THKW. “Saya pasti akan setuju dan saya juga akan membicarakan hal ini dengan yang lain. Sebab dugaan sementara dan secara kasat mata, memang banyak keganjalan terjadi pada pembangunannya dan terkesan asal-asalan,” terang Septrismen. Selain Septrismen, dukungan pembentukan pansus juga datang dari Fraksi PKS melalui ketuanya Nosa Eka Nanda. “Kalau yang lain setuju, saya juga akan mendukung,” terang Nosa Eka Nanda.

Selain Nosa Eka Nanda, pembentukan pansus juga didukung Masyal Sykur dan sebelumnya dari Ketua DPRD Kabupaten Solok. Bahkan  Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM,  pada Selasa kemaren  mengaku sangat setuju kalau masalah pembangunan Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Sukarami, yang ramai diberitakan media cetak dan Online dan medsos, untuk diusut tuntas dan jika perlu dibentuk Pansus THKW.

“Dari awal saya juga sangat setuju agar DPRD membentuk Pansus untuk menuntaskan masalah dugaan penyelewengan dana untuk pembangunan THKW Sukarami, agar semuanya menjadi jelas dan tidak ada lagi dugaan miring masyarakat dalam pengerjaannya bahwa ada unsur kongkalingkongnya.  Bahkan kalau ada orang kuat yang membeckingi dibelakang masalah ini,  akan kita ungkap dan kita tidak gentar. Masak yang salah harus kita bela,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Solok, disela-sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok pada  pandangan  umum Fraksi-Fraksi tentang  APBD Kabupaten Solok Tahun  2019, Selasa siang (23/10).

Namun meski Ketua DPRD setuju dibentuk Pansus THKW, pihaknya juga masih mempertanyakan anggota dewan atau Fraksi lain untuk setuju atau tidak dalam  membentuk Pansus. Bahkan dari Tujufh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Solok, minimal harus ada Empat fraksi yang harus sejalan agar setuju membntuk Pansus THKW. “Saya tentu harus bertanya kepada kawan-kawan yang lain, apakah mereka setuju dibentuk pansus THKW, agar semua menjadi jelas,” tambah Hardinalis.

Hardinalis Kobal, juga mengaku sudah bertubi-tubi  mendapat kritikan tajam dari masyarakat, kalau lembaga DPRD yang dipimpinnya mandul dan tidak menjalankan unsur pengawasan sebagaimana mestinya. “Saya memang ketua DPRD, tetapi jumlah anggota dewan kan  ada 35 orang dan itu mereka mempunyai hak yang sama dan saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tetapi saya pribadi  sangat setuju kalau  THKW  dipansuskan,” tambah Hardinalis.

Ketua DPRD juga mengaku banyak mendapat desakan dari media dan masyarakat agar pembangunan THKW yang dinilai sarat atau tinggi unsur kongkalingkongya itu, harus diusut tuntas. “Sudah beberapa kali saya mendapat desakan baik di WA, SMS atau di telepon dari masyarakat dan media agar THKW dituntaskan. Namun kita di DPRD tentu harus kompak dan saya tidak bisa jalan sendiri. Jika perlu pansus THKW ini langsung kita minta pemeriksaan khusus dari KPK,” tambah Hardinalis

Wartawan senior yang juga tokoh masyarakat Kabupaten Solok, M. Charlen dan Nofri, juga mendesak agar permasalahan THKW harus diusust tuntas, agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Selain itu, rencana pembangunan THKW dari awal sudah keliru. “Saya menilai bahwa dari awal proses tender dan lelang kelanjutan THKW sudah salah dan seakan pemenang tendernya dipaksakan karena ada kepentingan di dalamnya. Untuk itu kami meminta DPRD untuk membuat pansus THKW,” jelas Charlen, kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok. Bahkan kelanjutan pembangunan THKW tahap 2 yang seharusnya sudah ada bulan Oktober ini sebesar Rp 16 Milyar, juga gagal dilakukan dan sudah menjalani 4 kali proses lelang, namun karena diduga pemanang yang dijagokan tidak lolos, maka gagal dilakukan proses tender.

Berita tentang kuatnya dugaan  penyimpangan pembangunan THKW, dalam seminggu terakhir ramai di media dan di Medsos. Bahkan KORAN PADANG pada Edisi Selasa kemaren juga memberitakan dugaan kongkolingkong dalam pembangunan THKW Sukarami.

Dalam berita tersebut juga disebutkan bahwa  THKW sempat terkatung-katung selama hampir 10 tahun, namun sejak Bupati Gusmal bersama Wakil Bupati Solok terpilih 2016 lalu, Pemerintah Kabupaten Solok akan terus menganggarkan dana untuk melanjutkan pembangunan  Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Sukarami yang dulu bernama Taman Hutan Kota Terpadu (THKT).

Taman Hutan Kota Wisata Sukarami, terletak di pinggir Jalan Lintas Sumatera Solok Padang KM 20, tepatnya di samping rumah dinas Wakil Bupati Solok, atau hanya berjarak sekitar 200 Meter dari Tugu Ayam Arosuka. Bupati Solok dan DPRD bumi penghasil beras ternamo tersebut sudah, berkomitmen akan melanjutkan pembangunan THKW sejak awal terpilih menjadi Bupati lalu.

            “Ini adalah Pekerjaan Rumah yang harus dituntaskan, dan kita tetap akan melanjutkan pembangunan Taman Hutan kota Wisata Sukarami dan juga sudah didukung oleh DPRD Kabupaten Solok,” begitu ucapan  Bupati Solok, H. Gusmal, usai dilantik beberapa tahun lalu. THKW sudah dirancang dan direncanakan oleh Bupati Gusmal waktu menjabat menjadi Bupati Solok priode 2005-2010 lalu. Namun setelah tidak menjadi Bupati pada priode 2010-2015, nasib THKW jadi merana dan dibiarkan lapuk serta menjadi hutan liar. Dan setelah Bupati Gusmal terpilih kembali bersama Yulfadri Nurdin, kini THKW mulai dipoles. “Itu adalah aset kita untuk mendatangkan PAD dan berada di lintas utama. Kita harus menata THKW secantik mungkin untuk rekreasi aman bagi keluarga,” jelas H. Gusmal.

            Langkah kearah itu sudah dimulai, namun yang perlu menjadi perhatian serius adalah planning dan pengawasan pekerjaan yang perlu ditingkatkan. Sebab untuk tahap awal pembangunan tahun 2018 ini, sedikitnya hmpir Rp 9 Milyar dana APBD dikucurkan untuk mempercantik THKW. Namun banyak kalangan yang menilai bahwa pembangunan THKT lanjutan tahun 2018 dikerjakan asal jadi dan kuat dugaan terjadinyo kokgkolingkong antar rekanan dan pihak terkait.

“Masak dengan dana hampir 9 Milyar, hanya itu saja hasil kerja yang kelihatan dan juga dinilai tidak sesuai spek. Selain itu dalam beberapa Minggi usai dikerjakan taman sudah hancur dan kalau hujan tiba THKW tergenang air dan terkesan pengerjaannya  tidak profesional,” jelas Ketua LSM Perak, Yemrizon.

Banyak kalangan di Kabupaten Solok yang mencurigai adanya indikasi permainan atau kongkolingkong antara kontraktor dan dinas terkait dalam pengerjaan proyek bernilai Milyaran Rupiah tersebut. Bahkan bisik-bisik LSM dan wartawan serta LSM mulai terdengar di warung-warung tentang buruknya pengerjaan THKW dengan dana sebanyak itu.

Tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Ossie Gumanti, menyebutkan bahwa Jika memang ada indikasi penyimpangan ataupun kerugian negara dalam pelaksanaan proyek tersebut dan menghindari rumor yang berkembang ditengah masyarakat ada baik nya aparatur penegak hukum untuk melakukan penyelidikan ataupun  upaya hukum lain nya yang bisa membuat masalah ini jadi terang benderang dan tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. “penegak hukum harus berani melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan dana pembangunan THKW dan biar terang, lakukan saja audit ulang,” jelas Ossie Gumanti, Minggu (21/10).

Ossie Gumanti juga mempertanyakan keseriusan pengawasan dari lembaga kontroling seperti DPRD Kabupaten Solok yang sejak dari perencanaan hingga pelksanaan seakan bungkam tidak ada komentar tentang THKW, padahal berada di depan jalan utama dan dilintasi mayoritas anggota dewan setiap hari. “Ada apa dengan anggota dewan, kok seakan bungkam?,” jelas Ossie Gumanti.

Pada pertengahan tahun 2018 ini, dana untuk kelanjutan THKW Sukarami  juga sudah dianggarkan atau diatambah sekitar Rp 16 Milyar lagi melalui dana APBD Kabupaten Solok. Namun hingga akhir bulan Oktober 2018 ini, juga belum jelas proses lelangnya. “Benar, saya juga sudah dengar bahwa pertengahan tahun ini akan ada dana tambahan sekitar 16 Milyar lagi untuk kelanjutan THKW, tetapi sampai saat ini saya juga belum dengar  ada pemenangnya atau gagal proses lelangnya. Apa mungkin karena ramainya sorotan terhadap pembangunan yang lalu?,”  tambah Ossi Gumanti.

Ossie juga mempertanyakan keseriusan penegak hukum  karena begitu gencarnya pemberitaan, namun pihak berwenang tampak diam saja. “Kalau pansus yang dibentuk, semua permainan kotor yang terlibat disana akan terkuat,” pungkas Ossie Gumanti (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda