DPRD Kabupaten Solok Gelar Rapat Paripurna Untuk Menetapkan Tiga Ranperda Menjadi Perda

SOLOK, JN- DPRD Kabupaten Solok. hari Senin (15/6) menggelar Sidang Paripurna dala rangka penetapan Tiga Ranperda menjadi Perda, bertempat di ruang Sidang utama kantor DPRD Kabupaten Solok di Arosuka.
Rapat ParipurnaTerhadap Tiga Ranperda Menjadi Perda tersebut diawali dengan Penyampaian laporan hasil pembahasan tenrang tiga Ranperda yakni Ranperda kepengelolaan kepariwisataan, Ranperda lambang daerah dan Ranperda perubahan perda nomor  2 tahun 2019 tentang penyelanggaraan peddidikan. 

Rapat dihadiri Bupati Solok, H. Gusmal, SE, MM, Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu, Dua orang Wakil Ketua DPRD Solok, Renaldo dan Lucky Efendi, Sekda Kabupaten Solok Aswirman, SE, MM, Anggota DPRD Kabupaten Solok, para Kepala SKPD Dilingkup Pemerintahan Kabupaten Solok, unsur Forkopimda Kabupaten Solok dan Undangan Lainnya.

Rapat diawali dengan Laporan Pansus I DPRD Kabupaten Solok yang disampaikan oleh Dendi, S.Ag. MA.
Menurut Dendi, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Solok Nomor: 172/09 / Bamus-DPRD / 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Solok. 
Surat Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor: 189-02-2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Masa Sidang I Tahun 2020.
Kemyduan Nota Pengantar Bupati Solok tentang Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Solok tentang Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
“Pansus I dan Tim pembahas telah dapat membantu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Solok dengan hasil pembahasan yang disetujui yang nanti akan disetujui,” sebut Dendi.
Sementara Laporan Pansus II yang disampaika oleh Nosa Ekananda, S. Pd, menyebutkan bahwa maksud dilakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah ini adalah untuk melahirkan Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Solok terkait dengan perlunya diatur kebijakan tentang Lambang Daerah di Kabupaten Solok.

‘Adapun hasil yang ingin dicapai dari proses pembahasan ini adalah untuk melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Lambang Daerah yang nantinya diharapkan mampu menjadi acuan dan mengayomi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Solok yang bertujuan a. bahwa lambang daerah merupakan identitas Kabupaten Solok yang menjadi panji kebesaran, simbol budaya masyarakat, dan kekhasan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita-cita luhur bangsa.b. penggunaan lambang daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan semangat cinta tanah air dan Daerah, untuk membangkitkan semangat membangun Daerah serta memperteguh persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Solok.d. untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan lambang daerah Kabupaten Solok, dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Baca Juga :
DPRD Kab Solok Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada 2020


“Setelah melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah antara Pansus II DPRD Kabupaten Solok dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang dilaksanakan dari tanggal 9 s/d 12 Juni 2020, yang selalu didasari oleh semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mencapai kesepakatan bersamaan,” sebut Nosa Eka Nanda.
Sedangkan Pansus III yang dubacakan oleh Ivoni Munir, S. Farm. A.Pt, menyebutkan bahwa hasil Diskusi Pansus III dengan Tim Pembahas Ranperda Kabupaten  Solok terhadap Ranperda Pengelolaan Kepariwisataan yaitu pada Consideran Menimbang Nomor 6 menjadi Nomor 5, Nomor 7 menjadi Nomor 6, Nomor 8 menjadi Nomor 7, Nomor 9 menjadi Nomor 8 dan Nomor 10 menjadi Nomor 9-Pasal 15 ayat 1 berubah menjadi(1) Usaha  jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalan pasal 10 ayat (2). Pasal 18 ayat (1) diubah menjadi Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).


Pasal 22 ayat 1 diubah  menjadi: (1) Usaha wisata tirta dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.Pasal 25 ayat 2 diubah menjadi (2) Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata oleh Perangkat Pasal 24 ayat (2) diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha pariwisata.
Pasal 31 ayat (1) diubah menjadi (1) setiap pengusaha pariwisata yang telah besertifikasi, yang melanggar ketentuan penyelenggara dan pengelolaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :a. Teguran Lisan b. Teguran tertulis c. Denda administratif dan ataud. Pencabutan izin
Sementara Bupati Solok dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih, karena dalam setiap pembahasan yang dilakukan oleh Pimpinan bersama segenap Anggota DPRD telah memberikan perhatian yang sangat besar dan kesungguhan dalam mengkaji dan membahas materi atau substansi dari setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diminta. 
“Hal ini dapat dilihat dari setiap pendapat atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang disetujui dan diformulasikan sesuai dengan saran, masukan dan kritik yang bermuara pada penyempurnaan Peraturan Daerah yang disetujui bersama,” terang Gusmal.
Disebutkan Bupati, dengan telah disepakatinya Rancangan
Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, kita berharap hal tersebut akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.
“Begitu pula dengan masalah kehidupan dan masyarakat yang selalu mengharapkan layanan yang prima dari pemerintah termasuk Pemerintah Daerah,” tambah Bupati.
Menghadapi kondisi yang demikian, menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat menyesuaikan diri, membuat pemerintah signifikan dapat mendukung usaha produktif dan produktifitas masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip aman bagi masyarakat (wandy)

Baca Juga :
DPRD Solok Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus II terkait Ranperda tentang Pemerintahan Nagari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.