SOLOK, JN-DPRD Kabupaten Solok, hari Selasa (28/1), menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Solok, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Arosuka .

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD kabupaten Solok Jon Firman Pandu, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Solok, Ketua Baznas, Sukardi, beserta anggota seperti Nazaruddin, Drs. H. Elyunus, Syahrial Ramadhan dan Iljasmadi.

Ketua Baznas dalam laporannya menyampaikan bahwa tugas Baznas adalah mengelola zakat dengan membentuk UPZ pembantu Baznas dalam mengumpulkan zakat.

Pengelolaan zakat di Kabupaten masih tertinggal karena tidak sering dibicarakan, yayasan No 23 th 2011, PP no.14 th 2014 tentang penggunaan zakat, membantu fakir miskin untuk mengatasi kemiskinan.

“Potensi zakat di Kabupaten Solok jika dikelola dengan baik dapat mencapai 25 Milyar akan tetapi Baznas belum mencapai target. Adapun pencapaian target Baznas pada tahun 2019 adalah sebanyak 6,8 Miliar,” terang H. Sukardi.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Solok juga sudah ada Perda tentang pengelolaan Baznas yang disahkan pada tahun 2003.

Baznas kabupaten Solok di surati oleh Baznas dinas Provinsi agar zakat agar guru SLTA/SMK/MAN disetor Ke Baznas provinsi.

“Di Kabupaten Solok sudah ada 62 Nagari yang sudah di SK kan, akan tetapi 20 UPZ nagari yang masih aktif dalam membantu zakat Baznas Kabupaten Solok,” sebut H. Sukardi.

Zakat ini ada yang bersifat komulatif dan produktif jadi kami sering memberikan dalam bentuk produktif dan juga perseorangan

“Operasional baznas diambil 12,5% dari dana zakat yang dikelola 2 M per tahun,” jelasnya.

Lebih jauh diterangkan Sukardi, bahwa Baznas juga memberikan bantuan zakat kepada dunia pendidikan dan juga membantu biaya pengobatan berupa penggratisan pembayaran BPJS Ke keluarga yang sedang sakitnya parah, seperti biaya operasi. Baznas menghimbau dan mengajak DPRD Kabupaten Solok dapat membantu pengelolaan zakat agar lebih maksimal

Saat ini Baznas kabupaten Solok masuk nominasi 5 besar di tingkat provinsi dalam pencapaian target pengelolaan zakat.

Adapun saran dari anggota DPRD adalah bagaimana tentang bantuan untuk anak yang putus sekolah dan apa yang harus dievaluasi agar dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan demikian ada juga yang memberikan saran jika ada nagari yang tidak membentuk UPZ maka masyarakatnya tidak berhak menerima zakat dari Baznas.

Pada Rapat dengar pendapat itu, Ketua DPRD dan anggota juga nenyatakan siap membantu untuk bekerja sama dengan Baznas untuk pengelolaan baznas demi mencapai target yang maksimal termasuk biaya operasional.

“Kita di DPRD Kabupaten Solok setuju akan membantu Baznas dari pemotongan gaji anggota DPRD Kabupaten Solok. Untuk itu, kami meminta Baznas untuk memfalisilitasi anggota DPRD untuk pengeluaran zakatnya, seperti pengeluaran zakat di Dapil masing-masing,” terang Jon Firman Pandu.

Pada intinya, DPRD kabupaten Solok siap mendorong Baznas untuk mencapai target maksimal karena Baznas kabupaten Dolok sudah masuk 5 besar di provinsi Sumatera Barat (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here