Deni Prihatni: Perusahaan Yang Lengkap Diprioritaskan Mendapat Pekerjaan

0
831

SOLOK, JN– Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPR KPP) Kabupaten Solok, Deni Prihatni, ST, menyebutkan bahwa dalam mengerjakan proyek pemerintah yang dibiayai APBD Kabupaten Solok dan lainnya, pihaknya berupaya akar setiap rekanan atau kontraktor mendapatkan minimal satu proyek setiap tahunnya.

“Saya ingin semua perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Solok mendapat pekerjaan dan minimal untuk tahap awal satu rekanan mendapat satu item pekerjaan,” jelas Deni Prihatni, di Ruang Kerjanya, Senin (20/8). Disebutkannya, sebagai pembina jasa kontruksi, SKPD yang dipimpinnya harus mampu berbagi kerja, sebab menurutnya perusahaan atau rekanan kalau tidak mendapat pekerjaan sementara pajaknya terus dibayar. Disebutkan Deni, saat ini hanya ada sekitar 150 buah perusahaan yang lengkap administrasinya, sementara jumlah item Proyek di Dinas yang dipimpinnya ada lebih kurang 300 buah dari sekitar 800 item proyek yang ada di Kabupaten Solok tahun 2018. “Ya, seperti yang saya bilang, saya ingin untuk tahap awal rekanan ini mendapat  satu pekerjaan dan selanjutnya tentu akan dinilai siapa yang lebih baik dan bagus bekerja tentu akan kita perhatikan. Artinya, kalau ingin banyak mendapat bagian proyek, maka silahkanlah rekanan berkompetisi dengan baik dengan cara mengerjakan proyek dengan baik pula,” tambah Deni Prihatni.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa untuk tahun 2018 ini, para kontraktor asal Kabupaten Solok akan lebih diprioritaskan untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkup Pemkab Solok.

“Sebagai pembina jasa kontruksi, tentunya kita akan lebih memperhatikan para rekanan atau kontraktor yang asli dari Kabupaten Solok yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian,” terang Deni Prihatni yang didampingi Ketua Asosiasi Gapeknas Kabupaten Solok, Alimusber.

 

Hal itu sesuai masukan dari rekanan baik yang tergabung dalam asosiasi Gapeknas maupun dari Gapeksindo. Selama ini menurut Deni, bukan tidak ada kontraktor asal Kabupaten Solok yang mendapat pekerjaan dari pemerintah, namun kontraktor asal luar daerah juga banyak yang mendapat proyek di Kabupaten bumi penghasil bareh tanamo tersebut.

“Kita tentu ingin rekanan yang bermukim di Kabupaten Solok mendapat jatah yang lebih dari rekanan dari luar daerah, terutama pengerjaan proyek Penunjukan Langsung atau proyek PL. Sehingga tidak ada lagi kita dengar keluhan dari rekanan lokal masalah pembagian proyek tersebut,” tambah Deni Prihatni

 

Saran dari Asosiasi Gapeknas dan Gapeksindo itu menurut Deni juga sudah disampsikan ke Bapak Bupati dan Wakil Bupati Solok.

Sementara Ketua Gapeknas Kabupaten Solok, Alimusber, sangat mendukung kebijakan Kepala Dinas DPR KPP tersebut. “Ini merupakan rencana bagus karena kalau yang mengerjakan proyek adalah rekanan asal Kabupaten mereka juga lebih mengenal kondisi alam dan bahan material yang akan digunakan serta lebih mudah dalam memantau proyek yang sedang dikerjakannya,” pungkas Alimusber (Ujang Jarbat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here