Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Solok Soroti Kinerja Pemerintah

0
1422

 

 

SOLOK, JN–  DELAPAN Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, antusias menyampaikan pandangan umum Fraksi masing-masing, terhadap Nota Pengantar Bupati Solok Tentang Tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan dalam Sidang Paripurna di gedung dewan pada Selasa (21/02). Ketiga Ranperda yang dibahas sejak Senin hingga Rabu kemaren, adalah amsalah Nota Pengantar Bupati Solok Tentang Ranperda Perusahaan Daerah Tentang Solok Nan Indah, Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retrbusi Jasa Umum dan Ranperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Solok yang menyampaikan pandangan umum Fraksinya dengan pendapat dan argumentasinya masing-masing, dihadapan Wakil Bupati Yulfadri Nurdin , Plt Sekda Edisar dan pejabat SKPD setempat serta Forkompida di Sidang Paripurna secara bergantian saat itu, adalah Fraksi Nasdem yang pandangan umum fraksinya dibacakan oleh Jamaris lalu Fraksi Partai Gerindra, dibacakan oleh Ir Bestari.
Kemudian pandangan umum Fraksi Demokrat dibacakan oleh Dedi Fajar Ramli, Fraksi Bintang Nurani oleh H. Erpalis,  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh Harry Pawestrie , Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh M Syukri, Fraksi Golkar oleh Suhendri dan  Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Surimariadi.
Tiga Ranperda yang dibahas dengan antusiasme yang tinggi oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten penghasil Bareh Tanamo  dengan pihak Eksekutif dalam Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Hardinalis Kobal didampingi Wakil Ketua Yondri Samin dan Septrismen serta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Si Is SP, MM iitu, masing-masing adalah Ranperda Perusahaan Daerah Solok Nan Indah, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Seluruh anggota dewan yang tergabung dalam 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Solok masa bakti 2014-2019 itu, menyimak dan menelaah dengan serius pemaparan Bupati Solok dalam Nota Pengantar Bupati Solok Tentang Tiga Ranperda tersebut diatas, yang disampaikan pada Sidang Paripurna dewan hari sebelumnya, Senin (20/02) dibacakan oleh Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin.
Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Solok tersebut, melalui juru bicara Fraksinya masing-masing, secara bergantian menyampaikan Pandangan Umum fraksinya dengan berbagai telaah dan penilaian pendapat fraksi, yang disampaikan pada Sidang Paripurna, Selasa (21/02).
Seluruh Wakil Rakyat Yang Terhormat berasal dari 4 (Empat) Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Solok itu, juga mengikuti dengan antusiasme yang tinggi Sidang Paripurna dewan dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Anggta Fraksi DPRD Kabupaten Solok terhadap Tiga Ranperda tersebut, pada Sidang Paripurna dewan yang digelar Rabu (22/02).
“Seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok berkomitmen tinggi untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kedewananya sesuai Fungsi DPRD yaitu Legislasi, Anggaran dan
Pengawasan, ” tutur Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal,SE, MM, Rabu (22/2) di di ruang kerjanya. Saat menyampaikan komitmenya disela-sela Sidang Paripurna dewan itu, Hardinalis didampingi Wakil Ketua DPRD Yondri Samin SH, MH dan Septrismen Sutan Putih, Sekretaris Dewan, Si Is SP, MM dan Kabag Persidangan Asnul Hakim S.Sos serta Kasubag Protokoler dan Humas/Publikasi Zaldi Nofra S.Pd.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerindra, Septrismen Sutan Putih didampingi Wakil Ketua dari Partai Persatuan Pembangunan Yondri Samin mengatakan, kalaupun dari 8 Fraksi yang menyampaikan pandangan umum Fraksinya pada Sidang Paripurna itu ada yang pendapatnya berbeda dan bersifat mengkoreksi kebijakan Bupati Solok beserta pejabat SKPD setempat, itu merupakan sebuah dinamika  yang pendapatnya juga harus dihormati dalam azas alam demokrasi. Ditambahkan Septrismen, setidaknya ada 4 Fraksi di DPRD yang salah satunya adalah Fraksi Partai Gerindra dan Tiga Fraksi partai lainya yang saat Sidang Paripurna itu menyentil kebijakan Bupati Solok dan pejabat SKPD setempat. Bahkan anggota Fraksi PAN, Aurizal, juga mengkritik tajam bagian Pemerintahan Umum, yang tidak serius bekerja karena memberikan jawaban pemerintah yang dibacakan oleh Wabub Yulfadri Nurdin, Rabu adalah jawaban lama yakni yang sesuai di lembar jawaban pemerintah yang ditandatangani Wabub Solok, namun tanggalnya 17 Oktober 2016, sementara sidang disampaikan tanggal 22 Februari 2017. “Saya melihat kinerja pembuat teks jawaban pemerintah, yakni  Bagian Pemerintahan Umum di Sekretariat Daerah tidak bekerja serius. Masak jawaban yang diberikan kepada kami merupakan copy paste karena hal itu dibuktikan dengan tanggal kadaluarsa,” jelas Aurizal, yang diamini H. Herplalis.
Sementara 4 Fraksi di DPRD Kabupaten Solok lainya, memiliki pula pendapat dan pandangan umum Fraksinya dengan penilaian yang berbeda, namun itu juga tetap harus kita hargai dan hormati dalam proses alam berdemokrasi.  “Kalaupun kita ada berbeda pendapat itu bukanlah pertanda kita bermusuh, melainkan justru pertanda kita berada dalam dinamika alam berdemokrasi yang baik dan benar ” tutur Septrismen berfilosofi.
Sebelumnya Bupati Gusmal dalam Nota Pengantar Bupati Solok terhadap 3 (Tiga) Ranperda tersebut diatas mengatakan, dengan adanya Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok akan dapat lebih meningkatkan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan PAD yang dilakukan dengan upaya optimalisasi PAD, Peningkatan pelayanan dan rasionalisasi tarif retribusi sesuai dengan perkembangan harga dan kondisi saat ini.
Sedangkan dengan adanya Perubahan terhadap Perda Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan akan dapat menjawab segala keraguan dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa kini.
Bupati Gusmal juga menyebutkan, dengan Nota Pengantar Bupati Solok tentang 3 (Tiga) Ranperda yang disampaikan dihadapan Sidang Paripurna Dewan itu, akan dapat memberikan gambaran tentang Ketiga Ranperda tersebut diatas, yang nantinya dapat memudahkan dalam pembahasanya bersama DPRD Kabupaten Solok.
Selain itu, diharapkan akan menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang betul-betul komprehensif, untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan serta pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here