SOLOK, JN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan  Sumbar, melakukan kegiatan rutin pemeriksaan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Solok tahun 2019.
Untuk tahun Tahun 2019 lalu, yang menjadi sampel pemeriksaan di Kabupaten Solok adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Solok, Drs. Suharmen Thaib, MM, Rabu (3/6) membenarkan bahwa saat ini BPK RI Perwakilan Sumbar sedang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan uang negara selama tahun 2019 di DPRD.
“Benar, saat ini BPK RI Perwakilan Sumbar sedang melakukan pemeriksaan dan verifikasi tentang penggunaan uang negara dan termasuk dana reses atau kunker anggota dewan dan Sekretariat Dewan tahun 2019 lalu,” sebut Suharmen Thaib.
Pihaknya juga menyebutkan bahwa pemeriksaan tersebut rutin dilakukan setiap tahun oleh BPK dan tahun ini giliran DPRD Kabupaten Solok yang dijadikan sampel.
Suharmen juga menjelaskan bahwa sejak Selasa kemaren sudah beberapa orang anggota dewan Kabupaten Solok yang diperiksa, termasuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok priode 2014-2019 lalu.


“Sekarang baru bersifat verifikasi atau pemeriksaan awal. Nanti setelah selesai Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP, maka yang tidak sesuai dengan penggunaannya, mereka akan memulangkan uang negara yang sudah dipakai,” sebut Suharmen.Rencananya BPK akan berada di Kabupaten Solok hingga Seminggu kedepan dan saat ini sebanyak 35 orang anggota dewan lama dan 35 orang anggota dewan baru serta Kabag dan Kasi di DPRD masih dalam pemeriksaan berkas atau dokumen.


Diantara yang diperiksa antara lain laporan perjalanan udara, laut atau darat dan termasuk bill pesawat dan hotel tempat anggota dewan menginap di luar daerah.Suharmen juga menjelaskan bahwa belum tentu anggota dewan yang diperiksa bermasalah, namun setelah LHP baru bisa ditentukan.
Mantan Ketua DPRD Kabuparen Solok priode 2014-2019, DR. H. Hardinalis Kobal, kepada Koran Padang mengakui bahwa pihaknya sudah memenuhi panggilan dari BPK RI Perwakilan Sumbar pada Senin kemaren.
“Pada intinya pihak BPK meminta penjelasan tentang tiket atau bil pesawat, hotel dan juga masalah lainnya. Dan mereka tentu juga akan klarifikasi kepada pihak hotel tersebut. Intinya hanya pemeriksaan dokumen. Kalau tidak cocok dengan nama yang bersangkutan, tentu kita harus sportif memulangkan uang negara. Itupun kalau terbukti setelah pemeriksaan dan LHP selesai,” sebut Hardinalis Kobal.Jadi menurut Hardinalis, belum tentu seluruh yang diperiksa tersebut akan memulangkan uang negara. 
Pihaknya juga menjelaskan, nama yang ada di tiket juga harus sesuai dengan KTP atau saat perjalanan darat dengan menggunakan travel harus ada bukti atau fhoto yang bersangkutan di daerah tujuan dan pengakuan dari perusahaan travel yang digunakan.

Sementara salah seorang anggota DPRD Kabupaten Solok priode 2019-2024, Etranedi, mengaku bahwa sesuai hasil pemeriksaan kepada dirinya, akan memulangkan uang negara sekitar Rp 3 juta. “Tetapi yang lain kabarnya ada tenuan mulai dari 10 juta hingga lebih Rp 100 juta. Itu yang saya dengar,” sebut Etranedi (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here