Anggaran Kantor Bupati Solok Yang Baru Rp 44 Milyar: Gedung Lama Dihancurkan, Gedung Baru Dibangun

0
566

SOLOK, JN-Bupati Solok, H. Gusmal, SE, MM, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok,  bergerak cepat dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

“Saya berharap seluruh OPD  bergerak cepat untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Solok serta mengoptimalkan semua pegawai mempercepat penuntasan program pembangunan di semua lini, termasuk rencana pembangunan Gedung Kantor Bupati Solok yang baru,” jelas  Gusmal di Arosuka, Senin (4/2).

Pembangunan kantor Bupati baru yang rencananya akan dibangun di bekas kantor Bupati yang lama yang saat ini digunakan oleh Bank Nagari, rencananya dalam waktu dekat akan direalisasikan. Dalam sebuah perbincangan dengan KORAN PADANG beberapa waktu lalu, Gusmal menyebutkan bahwa kondisi kantor Bupati yang sekarang dan dibangun semasa Bupati Gamawan Fauzi, sudah tidak layak dan perlu penyegaran.

“Saya melihat, bahwa kondisi kantor Bupati yang lama sudah tidak layak dan perlu perubahan. Selain itu, mungkin kantor Bupati kita paling buruk di Sumbar,” jelas Gusmal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPR KPP, Kabupaten Solok, Deni Prihatni, ST, MT, saat ditemui di ruang kerjanya Senin kemaren juga menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan kantor Bupati Solok yang baru berjumlah Rp 44 Milyar dengan pengerjaan tahun jamak. Untuk tahap awal pada tahun 2019 ini, diangarkan melalui dana APBD Kabupaten Solok sebanyak Rp 24 Milayar, termasuk untuk pengawasan, konsultan, suvervisi dan lainnya. Sementara yang  Rp 20 Milyar lagi akan dianggarkan di APBD Kabupaten Solok tahun 2020.

“Rencananya bulan Maret 2019 ini akan dilakukan tender dan bulan pada Februari 2019 ini baru gedung yang lama akan dihancurkan. Sedangkan untuk menghancurkan sudah ada perusahaan atau badan dari kota Padang yang sudaj bersedia untuk merubuhkannya dan sudah ditunjuk, karena penghancurannya bersifat Penunjukan Langsung atau PL, dengan syarat yang bersangkutan harus menyetor uang ke BKD sebesar RP 22 juta lebih sesuai yang sudah ditata orang BKD,” jelas Deni Prihatni, yang didampingki Kabid Perumahan, H. Sakirman.

Disebutkan Deni Prihatni, diantara Gedung yang akan dihancurkan ada tiga unit bangunan besar yakni eks kantor Bupati lama yang berlantai Dua, yang saat ini ditempati Bank Nagari, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Asisten II dan Kabag Pembangunan.

Sementara gedung kedua yang akan dihancurkan adalah Kantor Kesbangpol dan satu lagi adalah kantor PKK Kabupaten Solok, yang ketiganya lokasinya berdekatan. “Saat ini kita berharap agar yang masih berkantor di sana, untuk segera mengosongkan lokasi dan pindah ke lokasi yang baru yang sudah ditunjuk agar ketiga kantor tersebut segera bisa dihancurkan,” tambah Deni Prihatni.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Ossie Gumanti, saat diminta pendapatnya tentang rencanana akan dirubuhkannya kantor Bupati yang lama dengan akan membangun gedung gedung baru kantor Bupati Solok, malah berharap Bupati dan DPRD Kabupaten Solok meninjau ulang rencana penghancuran kantor Bupati lama dan membangun kantor Bupati Solok yang baru.

“Kalau menurut saya, alangkah baiknya Bupati dan DPRD Kabupaten Solok mengkaji ulang rencana untuk menghancurkan kantor Bupati yang lama karena saya lihat masih sangat layak. Dan alangkah baiknya uang sejumlah Rp 44 Milyar itu dibangunkan ke daerah tertinggal dan terisolir, seperti Garabak Data di Tigo Lurah, Sungai Abu, Sariak Alahan Tigo, Bukik Kanduang dan daerah tertinggal lainnya seperti yang ada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan kecamatan lainnya,” jelas Ossie Gumanti.  Disebutkan Ossie Gumanti, ada kesan rencana pembangunan gedung kantor Bupati Solok yang baru akan menguntungkan beberapa pihak dan tinggi muatan politisnya.

Anehnya lagi, Wakil Bupati Solok, H. Yulfadri Nurdin, juga mengaku sangat tidak setuju dengan rencana pembangunan kantor Bupati Solok yang baru dengan menghancurkan eks kantor Bupati yang lama.

“Jujur saya adalah orang yang sangat menentang dan sangat tidak setuju anggaran sebesar itu digunakan untuk membangun gedung, padahal sebahagian masyarakat kita dibeberapa nagari masih menjerit dan belum memiliki akses jalan yang layak menuju nagari mereka,” jelas H. Yulfadri Nurdin.

Disebutkan Wabup Solok, tahun 2019 ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2019 yang berjumlah Rp 1,217 Triliun, namun lebih dari separohnya sudah habis untuk membayar gaji pegawai, termasuk THL. Sementara sisanya adalah untuk anggaran Dinas, DPRD dan lainnya. “Jadi menurut saya uang sebanyak RP 44 Milyar ini adalah nafas bagi roda Pemerintahan Kabupaten Solok dan saat ini sudah digunakan untuk membangun gedung yang dinilai belum mendesak,” tutur H. Yulfadri Nurdin (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda