Kabupaten Solok Dipilih Sebagai Daerah Evaluasi Pemerintahan Nagari di Sumbar

0
95
SOLOK, JN- Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Budi Antoro, MBA, hari Rabu (11/7), mengunjungi Kabupaten Solok dalam rangka memonitoring dan evaluasi pelaksanaan sejauh  mana pelaksanaan pemerintahan desa atau nagari, perangkat desa, BUMNag serta lainnya berjalan di Kabupaten Solok.

Kedatangan tersebut juga untuk menghadiri Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah untuk pelaksanaan Evaluasi Undang-Undang Desa/ Nagari di Kabupaten Solok yang dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN). Acara diskusi dilaksnakan satu hari penuh dengan dihadiri utusan Walinagari, BMN, masyarakat desa, pemerintahan dan lainnya. Selain itu juga hadir Asisten I Pemkab Solok, Edisar Manti Basa, para camat dan lainnya.

Kepala Dinas DPMN Kabupaten Solok, Medison yang didampingi Sekretaris DPMN Kabupaten Solok, Irwan Effendy kepada KORAN PADANG di ruang kerjanya menyebutkan bahwa dipilihnya Kabupaten Solok untuk kegiatan evaluasi dan evaluasi dana desa, karena Kabupaten Solok saat ini focus melaksanakan pemerintahan yang bersih dan baik atau pemerintahan Good Governance. “Selain ke Kabupaten Solok, Bapak Direktorat juga akan mengunjungi Kota Sawahlunto untuk acara yang sama,” jelas Medison. Disebutkan Medison, Good and cleangovernance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan roda pemerintahan di mana memiliki pengertian yang luas yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public. “Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, perlu sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan desa atau nagari yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat,” jelas Medison.

Sementara Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Budi Antoro, MBA, yang didampingi tim dari Kemendagri yakni Kasubdit Fasiltasi Bina Pemerintahan Desa (BPD), Kementerian Dalam Negeri RI, Drs Oktavianus Rahanda, M.Si, menyebutkan bahwa dipilihnya Kabupaten Solok sebagai daerah  tujuan untuk evaluasi dan monitoring kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa/Nagari di Sumatera Barat, karena daerah ini dikabarkan sedang melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih. “Pengertian pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sector swasta saling terkait,” jelas Budi Antoro. Pihaknya mengaku kagum dengan Kabupaten Solok dan mengundang Kepala Dinas DPMN untuk datang ke kantornya di Jakarta untuk berdiskusi tentang banyak hal, terutama masalah pemerintahan desa atau nagari.

Pihaknya juga berharap agar pemerintahan di Kabupaten Solok bisa berjalan dengan baik yakni bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. “Saya do’akan semoga Kabupaten Solok makin maju kedepannya,” pungkas Budi Antoro (wandy)

 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Budi Antoro, MBA, bersama Kepala Dinas DPMN Kabupaten Solok, Medison dan wartawan Koran Padang, Wandy saat berdiskusi di ruang kerja Kepala DPMN, hari Rabu (11/7)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda