Bupati Solok, H. Gusmal: PNS dan Walinagari  Wajib Pakai KTP Kabupaten Solok

0
1431

SOLOK, JN- Pemerintah Kabupaten Solok, memerintahkan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau pegawai honorer, Walinagari, camat, pejabat eselon III dan IV, diwajibkan memeiliki KTP Kabupaten Solok serta bermukim di Kabupaten Solok.

“Hal ini dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, budaya kerja, aparatur sipil Negara berupa PNS dan non PNS serta untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021,” jelas Bupati Solok, H. Gusmal, Kamis (2/8).

 

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Solok sudah membuat surat edaran kepada seluruh OPD dan ditembuskan ke DPRD Kabupaten Solok, Kadis Satpol PP serta Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Barat. Himbauan tersebut meliputi bahwa seluruh kepala OPD, PNS atau non PNS wajib berdomisili dan memiliki KTP Kabupaten Solok.

“Kepada seluruh Walinagari  beserta perangkatnya termasuk anggota Badan Musyawarah Nagari yang masih berdomisili di luar agar pindah ke Kabupaten Solok dengan dibuktikan dengan KTP Kabupaten Solok,” jelas Gusmal. Pihaknya juga menyampaikan hal ini pada apel pagi agar PNS dan non PNS sesegera mungkin mempersiapkan atau mengurus kepindahannya ke Kabupaten Solok.

 

Guna mempercepat kepindahan, Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mempermudah proses kepindahan PNS atau Non PNS yang masih berada di laur Kabupaten Solok dengan membawa kartu Keluarga (KK) asli. “kita sudah memerintahkan Dinas Kependudukan Kabupaten Solok untuk mempercepat proses kepindahan para abdi Negara yang bertugas di Kabupaten Solok bagi yang masih memiliki KTP luar Kabupaten Solok,” jelas Gusmal.

 

Himbauan Pemerintah Kabupaten Solok tersebut, didukung oleh lembaga DPRD Kabupaten Solok, bahwa kalau tujuannya untuk meningkatkan disiplin dan semangat bekerja, maka DPRD akan mendukung penuh langkah Pemerintah Daerah bumi penghasil bareh tanamo itu.

“Meskipun saat ini KTP sudah berlaku secara nasional, namun kalau tujuannya untuk meningkatkan semangat kerja, tentu hal itu akan kita dukung,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, di ruang kerjanya.

Disebutkannya, masalah disiplin pegawai atau non pegawai saat ini memang menjadi dilemma dibanyak daerah, namun Hardinalis mengingatkan bahwa hal itu tergantung pemimpin dan juga balik kepada pribadi pegawai masing-masing.

“Kalau kesadaran sudah dimiliki oleh setiap PNS dan non PNS tentang hak dan kewajibannya, maka hal itu akan menjadi lancar  dan tidak diperlukan lagi pengawasan yang ketat, sebab  dijiwa mereka sudah ditanamkan apa itu hak dan kewajiban tadi,” jelas Hardinalis Kobal (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda