Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemda dan Kanwil BPN Serta Dirjen Pajak Sumbar dan Jambi

0
72

SOLOK, JN-Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan para Bupati dan Walikota se Sumbar, hari Kamis (18/7), melakukan pendatanganan nota kesepahaman (MoU), antara Pemda se Sumbar dengan Kanwil Badan Pertanaan Nasional (BPN) serta Kanwil Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumbar dan Jambi, bertepat di Aula Gubernuran Provinsi Sumbar, Padang.

Acara MoU dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumbar, Irwan Prayitno, Pimpinan KPK RI, Saut Situmorang, Kakanwil DJP Sumbar/Jambi, yang diwakili oleh Muhammad Asraf, Kakanwil BPN Prov. Sumbar, Sudaryanto, Dirut Bank Nagari Wil. Sumbar, Dedi Ikhsan, Forkopimda Provinsi Sumbar, para Bupati / Wali Kota se-Prov. Sumbar serta Pimpinan Instansi Vertikal terkait. Penandatanganan ini juga diikut oleh seluruh Bupati/Wali Kota se-Provinsi se Sumbar.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama ini, diharpkan dapat meminimalisir adanya pungli dan praktek korupsi di wilayah Sumatera Barat.

“Kita akan selalu berusaha untuk transparansi dengan pajak parkir, restoran, hotel dan lainnya serta dapat mempertanggung jawabkannya. Berbagai pemasukan pajak daerah harus jelas, serta dapat meningkatkan income yang lebih bagi daerah,” sebut Irwan Prayitno.

Ditambahkannya, dengan adanya berbagai kesepakatan bersama BPN, diharapkan dapat memperjelas aset-aset daerah (pertanahan) serta bisa melakukan pembangunan setelah adanya sertifikat hak miliki dan IMB.

“Saya berpesan kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran agar menertibkan segala aset daerah yang ada, ” sebut Irwan Prayitno.

Sementara Bupati Solok, H. Gusmal, menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung perjanjian kerjasama ini karena akan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan terhadap pemasukan daerah kita.

“Kegiatan ini juga mendukung program Pemerintah Kabupaten Solok yang telah dirancang yaitu aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu,” sebut H. Gusmal.

Bupati juga menambahkan bahwa kerjasama ini akan selalu dipantau oleh KPK, maka dari itu Bupati mengajak seluruh kepala SKPD dan jajaran untuk melaksanakan operasional kerjasama ini. “Kepada masyarakat, kita juga akan mensosialisasikan agar meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk membayar pajak dan berharap kedepan dengan adanya kerjasama ini dapat memunculkan kerjasama lainnya dalam rangka mengoptimalisasikan pemasukan daerah,” tutur Gusmal.

Bupati juga berpesan agar seluruh SKPD dapat menyusun langkah-langkah selanjutnya untuk merealisaskan kerjasama ini, seperti pembayaran pajak yang biasanya masih manual, untuk kedepan dapat dilaksanakan dengan online (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda