Negara Harus Hadir Melindungi Perempuan Korban Kekerasan

0
390
JAKARTA, JN-Pemerintah selama ini telah banyak melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, namun masih banyak perempuan korban kekerasan belum memperoleh layanan yang maksimal.
Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA) RI, melakukan komitmen melalui Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai  “Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan”, dengan melibatkan 10 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Perhimpunan Advokat Indonesia.  “MoU ini merupakan Perpanjangan dari MoU yang sudah habis masa berlakunya dengan memperluas cakupan pihak-pihak yang terlibat didalamnya,” ujar Vennetia R. Danes Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Diskusi Penyebab terjadinya Perceraian.
Vennetia berharap Nota Kesepahaman ini dapat menghimpun sumber daya perlindungan perempuan sehingga upaya untuk menghadirkan Negara bagi perempuan korban kekerasan  dan keadilan dalam perspektif korban kekerasan dapat terwujud (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here