Mahasiswa Bertahan di Depan Istana Tuntut Turunkan BBM dan Tarif Listrik

0
451

SOLOK, JN-Ribuan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek, memilih bertahan di depan  Istana Negra, Jakarta dengan melakukan aksi bela rakyat 121, dengan cara membakar ban dan karikatur yang mereka bawa. Pembakaran itu dilakukan sebagai bentuk gambaran bahwa pemerintah sedang sakit.

Aksi yang dilakukan mahasiswa menuntut kebijakan presiden Jokowi untuk mencabut PP Nomor 160 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengurusan STNK dan BPKB, dan  menolak kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 watt, dan meminta dikembalikan penetapan mekanisme BBM kepada pemerintah dan nenjamin terpenuhinya BBM bersubsidi seluruh SPBU.

“Kita meminta Presiden Jokowi dan Yusuf Kalla untuk kembali menurunkan bahan bakar minyak dan tarif listrik golongan 900 watt dan biaya STNK,” jelas Agung Prasetyo, salah seorang mahasiswa, yang sedang menggelar aksi 121 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam (12/1). Mahasiswa nekat bertahan sampai dengan pukul 22. 00 WIB. Sebenarnya sesuaiaturan yang berlaku, unjuk rasa boleh dilakukan hingga pukul 18.00. Perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Bela Rakyat 121 itu diikuti sekitar seribu mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabotabek. Massa mahasiswa berkumpul di depan Istana di kawasan Jalan Merdeka Barat dengan membakar ban. Mahasiswa yang melakukan demo berasal dari  25 perguruan tinggi yang hadir antara lain BEM BSI, Universitas Juanda Bogor, STIE BI Pusat, STIE Hidayatullah Depok, Yarsi, STAI BANI SALEH, dan IPB. Di antara pengjuk rasa, ada sekitar 30 mahasiswa UNS Solo.
Polisi dan tentara tampak berjaga di sekitar Monas, Istana, Bundaran HI dan Jembatan Semanggi  termasuk di depan Kantor Indosat dan samping stasiun Gambir. Polisi berusaha membubarkan massa mhasiswa namun mhasiswa memilih tetap bertahan. Bahkan aparat juga sudah menyiagakan mobil water canon, baracuda dan pemadam kebakaran juga telah disiapkan di depan Istana. Selain di Jakarta, aksi demo Mahasiswa yang tergabung dalam BEM ini juga digelar serentak di 19 titik kota berbeda di Indonesia, seperti Padang, Surabaya, Jambi, Bandung, Samarinda, Mataram, Gorontalo dan  Merauke. Untuk di Jakarta titik tujuan adalah Istana dan di kota lain di kantor gubernur dan kantor  DPRD.

Di Jakarta, massa dari BEM Sejabodetabek ini, menuntut untuk bertemu Presiden Jokowi dan dua orang perwakilan mahasiswa diterima masuk ke Istana, namun bukan diterima Presiden melainkan oleh Teten. Setelah keluar dari dalam Istana, perwakilan 2 orang mahasiswa kembali bergabung kembali dengan massa aksi 121 lainnya. Keduanya pun sempat menyampaikan hasil pertemuan mereka dengan perwakilan pemerintah, setelah diterima masuk ke dalam Istana Negara. Sedikitnya ada 4 poin yg disepakati. Pak Presiden enggan mau menemui mahasiswa karena ada rapat terbatas bersama menteri. “Beliau ada di dalam Istana Negara, tapi enggan menemui mahasiswa. Kita di terima Pak Teten lagi. Kita membawa 19 titik wilayah. Perjuangan kita belum selesai,” sambung perwakilan massa yang diterima masuk ke dalam Istana negara dari atas mobil komando.

Hal ini membuat massa mahasiswa kecewa. Orator pun mengatakan massa aksi 121 pria untuk bertahan dan terus melakukan aksi.

Polisi yang ada di lokasi terus mengimbau massa aksi untuk pulang karena waktu unjuk rasa sudah usai. Namun, para massa aksi tak mengindahkan imbauan polisi tersebut. Bahkan himbauan Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Tri Yulianto tidak digubris. “Adik-adik Mahasiswa adalah penerus bangsa. Waktu unjuk rasa sudah usai dan silahkan pulang ke rumah masing-masing, terima kasih,” jelas AKBP Tri Yulianto.

 

Dalam aksi mereka hari ini, ada lima tuntutan yang akan mereka sampaikan ke pemerintah, yaitu:

1.Menolak dengan tegas PP No.60 Tahun 2016 dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk mencabut PP tersebut.

2.Menuntut Presiden Jokowi-JK untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

3.Mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling cuci tangan dengan kebijakan yang dibuatnya.

4.Menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialisasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan.

5.Menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA (wandy/Fhoto Tempo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda