SOLOK, JN- Akibat data BLT dari pusat yang selalu berubah-rubah dan tidak sesuai dengan SK awal, sehingga kebijakan pusat membuat pusing Kepala Desa atau Walinagari dan juga memporak porandakan data nagari.

Karena takut terjadi salah presepsi dengan warganya, beberapa walinagari mencoba menjelaskan ke masyarakat. Bahkan ada Walinagari yang mengirim surat terbuka ke Menteri Sosial RI, salah satunya adalah Nagari Batang Barus.

Walinagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Syamsul Azwar, sangat menyayangkan beragam kebijakan yang telah dilahirkan dalam penanganan masalah Covid-19, cenderung berobah setiap waktu. Belum lagi sempat dilakukan sosialisasi ke masyarakat aturan tersebut kembali dilakukan perobahan oleh pusat.

“Kebijakan tersebut tak lagi mengambarkan apa yang disampaikan dan diperintahkan Presiden RI dalam setiap pidatonya. Kondisi ini hampir terjadi di setiap Depertemen dalam upaya penaganan Covid-19. Di akar rumput seperti kita sebagai ujung tombak, sangat membingungkan, lain keinginan presiden, lain juga yang dijabarkan departemen. Kondisi ini semakin meimiriskan dalam menyelamatkan kepentingan rakyat,” sebut Syamsul Azwar, Rabu (13/5).

Dengan kebijakan tersebut, malah ditingkat bawah yang jadi bingung. Sebagai ujung tombak pemetintaham, Walinagari atau Kepala Desa jelas akanmenjadi sasaran caci maki oleh warganya. Sebab apa yang mereka dengar dari Kepala Negara, lain pula yang ditetapkan menteri dan Departemennya. Selain itu, keputusan selalu betubah-rubaj. Hal ini tentumenyebabkan kebingunan Para pemerintah Desa atau Nagari.

“Tidak hanya kebijakan semata, statemen yang dikeluarkan dari pengambil kebijakan pusat dan propinsi membuat kami pemerintah terdepan yang langsung berhadapan dengan rakyat yang menjadi sasaran empuk masyarakat, dicaci, dihina, difitnah dan sebagainya. Semua ini bisa terima dengan lapang dada. Itupun telah menjadi resiko sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada level paling rendah,” sebut Syamsul Azwar. Pihaknya juga sudah menulis surat terbuka kepada Presiden, yang akan dimuat di media sosial dan media Online.

Saat ini, data penerima bantuan dari pemerintah pusat yang telah dinilai akurat dan tak bisa dirobah, dengan keterpaksaan, Walinagari/Kepala Desa harus menandatangani persetujuan data yang telah di SK kan oleh Kementerian Sosial RI, meski pada data yang dilbilang akurat oleh pemerintah pusat tersebut,  ada nama warga yang telah meninggal, warga yang pindah dan warga yang telah berobah status ekonominya. “Bila merujuk data saat ini mereka masih berhak, meski telah tiada. Pada hal Data DTKS yang selalu dibanggakan itu masih mengacu pada data tahun 2014,” terang Syamsul Azwar.

Disebutkan Syamsul Azwar, terkait permasalahan penerima BLT Pusat yang telah di keluarkan SK Kemensos RI terjadi pengurangan dari jumlah SK sebelumnya. Di nagari yang dia pimpin, bahwa dari data awal di Nagari/Desa Batang Barus berjumlah 250 Kepala Keluarga (KK). Namun, setelah SK Kemensos RI keluar penerima bantuan BLT Pusat ini berkurang menjadi 219 KK.

Pihaknya menambahkan, kami telah melakukan singkronisasi dan validasi data berpedoman pada data pusat, agar mengurangi penerima BLT yang ganda, penerima BLT Pusat tidak lagi dimasukkan data Propinsi dan BLT Nagari/Desa, iItupun dengan jumlah dan dana terbatas.

Pihaknya juga bingung, bagaimana nasib warga yang telah dilakukan pengurangan kuota penerima oleh pemerintah pusat ini. Kondisi ini tentu sangat memiriskan.

Syamsul Azwar juga menjelaskan, di level Pemerintahan Kabupaten,  pihaknya diminta merubah SK yang sudah ada dari pusat. “Dan ini jelas membingungkan karena data dari atas sudah dijelaskan orangnya. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal atau sudah pindah,”sebut Syamsul Azwar.

“Sementara statemen dan ekspos media massa yang mengatakan semua KK yang terdampak mendapatkan bantuan. Pada hal realitanya bila digabungkan semua bantuan berkisar hanya dua puluh persen yang bisa terbantu dari jumlah KK di Nagari,” sebut Syamsul Azwar.

Pihaknya berharap, untuk menindaklanjuti peemasalahan ini, diharapkan para pengambil kebijakan di level pemerintah tertinggi, Bapak Presiden, Menteri Sosial dan Kementerian terkait lainnya mencarikan solusi ini, sebab rakyat yang terparah terdampak Covid19 itu cukup besar dari ketersediaan bantuan pemerintah, tidak hanya warga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semata.

Sehubungan dengan apa yag diungkapkan Syamsul  Azwar tersebut, Ketua BPN Batang Barus, Jumahardi Malin Sati. bahwa pembagian bantuan jenis lainnya, kerancuan data tersebut juga menyebabkan ada warga yang kondisi kehidupannya sangat layak dibantu tidak mendapat bantuan.

Akibatnya muncul pameo di tengah masyarakat, pada nyaris seluruh kebijakan, terutama yang bersifat bantuan, ‘hanyo nan dakek tungku sajo nang angek ‘ atau kelurga yang dekat dengan aparat Nagari Batang Barus saja yang mendapatkannya. “Padahal ini jelas kekeliruan dari atas,” sebut Jumahardi. 

Saat ini, karena menggunakan data lama, maka ada orang yang sudah membaik ekonominya dan orang yang dulu mampu, sekarang ekonominya merosot. Hal inilah salah satu penyebab kecemburuan sosial itu bisa terjadi (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here