Ir. Bachtul Sayangkan Dana Insentif Untuk Walinagari di Sumbar Dihentikan

0
119

SOLOK, JN- Mantan anggota DPRD Sumbar priode 2009-2014, Ir. Bachtul sangat menyayangkan dana insentif sebesar Rp 1 juta untuk para walinagari atau Kepala Desa di sumbar, tidak jadi terwujud, meski sudah diperjuangkan oleh mantan anggota DPRD Sumbar tersebut pada priode masa dirinya masih duduk di DPRD Sumbar .

 

“Karena para Walinagari tidak dapat insentif dari dana nagari atau desa, makanya waktu itu saya bersama kawan-kawan di DPRD Sumbar berusaha memperjuangkan dana insentif untuk para Walinagari dan Bapak Gubernur juga berjanji akan meperjuangkan pada APBD Sumbar tahun 2015. Namun saya tanya kawan-kawan dari Walinagri, mereka menyatakan belum sempat menerima dana insentif tersebut,” jelas Ir. Bachtul, saat berbincang dengan awak media di Solok, Jum’at (16/11). Kepedulian Ir. Bachtul untuk Walinagari meski sebenarnya duduk di Komisi III, namun pihaknya mengajak Ketua Komisi I waktu itu, Zulkifli Jailani dan Leonardi Harmainy  dan salah satu unsur pimpinan DPRD Sumbar dan semua sepakat untuk memberikan dana insentif kepada para Walinagari dan diamini oleh Gubernur Sumbar.

Namun hingga tahun 2018 ini, Walinagari di Sumbar belum sempat menerima dana insentif yang diusulkan sebesar Rp 1 juta per bulan untuk masing-masing walinagari atau Kepala Desa tersebut. “Kita tentu berharap agar perjuangan kami tersebut bisa dikabulkan pemerintah melalui dana APBD Sumbar,” terang Bachtul.

Perjuangan  insentif untuk wali nagari se-Sumbar sebesar Rp1 juta setiap bulan itu dinilai masuk akal karena mereka para walinagari bekerja hampir 24 jam selama tujuh hari dalam Seminggu bahkan kadang pada malam hari disaat warga ada bermasalah.
“Insentif yang  diusulkan itu masih relatif kecil sebab Walinagari bekerja juga untuk membantu pemerintah daerah dan pusat ,” jelas Bachtul.

 

Sementara  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Syafrizal Ucok, ketika berbincang dengan KORAN PADANG menyebutkan bahwa pihaknya juga sangat setuju kalau Walinagari atau Kepala Desa diberi tunjangan tambahan atau insentif sebesar Rp 1 juta per bulannya. Namun hal itu sudah dimasukan pada APBD Sumbar tahun 2015 silam, tetapi dicoret oleh Kementeri an Dalam Negeri. “Waktu itu kebijakan rasionalisasi dan penghapusan anggaran hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah pusat, sehingga usulan kita dari pemerintah daerah masih serta belum bisa direalisasikan,” jelas Syafrizal Ucok. Pihaknya juga menyebutkan bahwa usulan dari legislatif juga diperjuangkan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno  karena dinilai penting namun direvisi oleh Mendagri tersebut. Namun, jika memang tidak bisa, anggaranya tentu akan dialihkan pada kegiatan lain yang tidak dilarang oleh SK Mendagri.

 

“Selain itu, karena terbentur masalah regulasinya, sesuai pemeriksaan Irjen dan BPK, hal itu  belum dibenarkan dan sekarang kita sedang menyusun Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama DPRD Sumbar  yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar hukumnya,” terang Syafrizal Ucok

Untuk masalah gaji wali nagari dan kepala desa diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014, Pasal 26 Ayat 3 huruf C.  Saat ini di Sumbar  terdapat 880 nagari dan desa. Dimana 754 nagari dan 126 desa  yang tersebar di 19 kabupaten/kota.

Ketua Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok, Syamsul Azwar mengaku belum pernah menerima dana insentif dari Pemprov Sumbar dan kalau memang akan ada dana tersebut, maka pihaknya yang mewakili para walinagari di bumi bareh Solok sangat berterimakasih kepada pihak yang sudah memperjuangkannya.

“Meski jumlahnya nantinya hanya Satu juta sebulan, tetapi bagi kami sudah sangat membantu,” jelas  Syamsul Azwar  (wandy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda