Bupati Solok Sentil Keras Kemendikbud RI Yang Kurang Peka Terhadap Pendidikan Daerah Tertinggal


SOLOK, JN– Permasalahan kekurangan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok di sektor pendidikan Kabupaten Solok, terutama di kawasan terisolir. Hingga saay ini masih ada sekolah negeri yang hanya diisi oleh seorang guru ASN.


Seperti yang terjadi di Kabupaten Solok yakni di SMP 5 Tigo Lurah tepatnya di Lubuk Tareh, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, hanya ada satu guru ASN. Selebihnya guru honorer. Di SD 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, juga hanya kepala sekolah saja yang guru ASN, selebihnya tenaga honorer.  Di kecamatan Tigo Lurah, bahkan tenaga guru di beberapa sekolah didominasi  guru honorer. Akibatnya, Proses Belajar dan Mengajar menjadi kurang lancar.

Hal itu terungkap, saat pertemuan Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Solok dengan Anggota DPR RI, Athari Gauti Ardi dan Bupati Solok, Epyardi Asda di Aula Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Kamis (28/4) malam.


Menurut Bupati Solok, H. Epyardi Asda, secara umum di Kabupaten Solok masih kekurangan guru. Kekurangan ini ditutupi oleh guru honor yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah tertinggal sudah memasuki stadium akut. Guru yang berstatus PNS tidak betah mengajar di sana. Banyak diantaranya yang minta pindah dengan berbagai alasan. Kekosongan guru ini ditutupi oleh guru honor.
“Banyak yang menjadi catatan kami, tapi yang paling krusial yakni permintaan penambahan pegawai negeri di sejumlah sekolah, Apalagi daerah terisolir, ” tegasnya.
“Sebagai Bupati Solok, saya sangat kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Seharusnya dia turun ke daerah. Apalagi sesuai keterangan buk Athari, anggota DPR RI yang mengatakan kemendikbud tidak pernah datang saat rapat dengan anggota DPR RI,” terang H. Epyardi Asda.


Disebutkan Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok protes keras kepada kemendikbud ini, agar dia benar-benar memprihatinkan tingkat pendidikan, jangan hanya kota saja.


Sebagai Bupati Solok, Epyardi merasa prihatin dengan masalah ini. Pihaknya bertekad kalau itu wewenang Pemkab Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin. Seperti permintaan kepala sekolah yang kekurangan mobiler, listrik, air, laboratorium, akses jalan yang tidak memadai dan sarana prasarana lainnya, “Insya Allah secepatnya akan saya penuhi,” terang Epyardi Asda.

Baca Juga :
Yayasan Pendidikan Sarbainah TK dan SD Islam Sukarami Gelar Berbagai Kegiatan


Namun menurut Bupati, ada satu permintaan kepala sekolah yang tidak bisa saya penuhi, karena bersifat prinsip dan itu tidak bisa saya tolong, yaitu permintaan penambahan guru. Karena masalah itu wewenang Pemerintah pusat.

“Sebagai Bupati Solok, saya sangat sedih sekali, seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat. Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya ratusan, hanya satu guru PNS, bahkan ada Kepala sekolah merangkap sebagai Tata Usaha, itukan tidak adil namanya,” papar Epyardi Asda.
Menurutnya, bagaimana mau meningkatkan pendidikan. Ditambah lagi Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu banyak syarat.
Dijelaskan Bupati, geografis Kabupaten Solok ini daerahnya perbukitan, banyak daerah kita yang masih terisolir, apalagi waktu tempuh untuk ke ibukota sangat jauh. Mereka (guru) tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten tetangga. “Semangat mengajar guru tinggi, IPM mereka bagus, malah tidak dapat lagi tunjangan daerah terisolir, seharusnya ditingkatkan malah dihapus. Jadi dasar pemikirannya apa,“ kata H. Epyardi Asda.


Kedepannya, Agar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok meningkat, maka mau tak mau fasilitas pendidikan di daerah terisolir ini harus dilengkapi. “Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi,” katanya.
Pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan.


Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan itu juga sangat ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.


Ditegaskan Bupati, sisa masa jabatannya sebagai Bupati, dirinya berjanji akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok. Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar menimal dan membenahi manajemen sekolah.
“Pengakuan dari kepala sekolah, banyak kekurangan di lapangan, baik itu dari segi sarana dan prasarana dan juga dari segi manajemen, saya harap dinas terkait memperhatikan sekolah yang tertinggal ini” tambahnya.
Ayah dari Athari Gauthi ini, berjanji akan membuat surat terbuka kepada Presiden.

Baca Juga :
Pemain Binaan Askab PSSI Solok Husnul Qori Resmi Bergabung Dengan Persikota

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok, Zainal Jusmar mengatakan secara umum, Kabupaten Solok masih kekurangan guru, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya ada dua guru mata pelajaran yang terbilang cukup, yakni guru bahasa Inggris dan guru IPA. Selebihnya, jumlah guru masih kurang.
Dari data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Kabupaten Solok mencapai 5.420 orang.  Rinciannya, 2.320 guru ASN di Sekolah Dasar (SD) dan 964 orang non-PNS. Dari jum­lah itu, sebanyak 923 orang guru ASN dan 215 orang non PNS di Sekolah Menengah Pertama (SMP).


Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 441 orang guru PNS dan 283 orang non- ASN. Serta, 168 orang guru ASN dan 181 orang non- ASN  untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara jumlah sekolah di Kabupaten Solok, SD/MI mencapai 378 sekolah, SMP/MTs 128 sekolah, SMA/MA 43 sekolah, dan SMK 12 sekolah.
Tak hanya persoalan kekurangan guru, tidak meratanya sebaran guru ASN di Kabupaten Solok juga menjadi problem tersendiri, terutama di kawasan pelosok, bahkan di Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti, masih didominasi guru non ASN. Hal inilah yang menjadi prioritasnya dalam menyikapi kekurangan guru.


“Kami juga ingin seluruh sekolah di Kabupaten Solok mempunyai kualitas yang sama, kami sudah prioritaskan untuk melakukan pemerataan guru di kabupaten Solok ini, apalagi memang banyak kekurangan guru,” katanya.(Wel/jn01wandy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.